you're reading...
Contoh Format

Contoh Format Kontrak Dengan SPK Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012


Untuk melengkapi contoh format Kontrak yang telah di-publish sebelumnya (dengan Surat Perjanjian), kali ini saya mengunggah 5 (lima) contoh format Kontrak yang menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja). Dengan demikian, maka lengkaplah contoh format Kontrak untuk semua jenis pengadaan baik yang menggunakan Surat Perjanjian (SP) maupun Surat Perintah Kerja (SPK).

Contoh format Kontrak tersebut tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada beberapa penambahan yang dituangkan dalam format tersebut, antara lain telah dimasukkannya klausul jenis Kontrak dalam Syarat Umum SPK. Dalam 1 (satu) folder terdiri dari beberapa file yang terdiri dari:

    1. Sampul Dokumen Kontrak (word);
    2. Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Pesanan (Excel);
    3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (word);
    4. Syarat Umum SPK (word).
    5. Password
    6. Cara menghilangkan Password dan Watermark

Untuk mempermudah dalam mengisi format-format tersebut, telah diberikan warna pada bagian-bagian tertentu sebagai berikut:

    1. Warna merah: bagian harus diisi/pilihan; dan
    2. Warna biru: merupakan penjelasan dari bagian yang akan diisi/ hal-hal yang harus diperhatikan.

Format tersebut hanya merupakan contoh dan masih dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, namun harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh format Kontrak dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dapat diunduh dibawah ini:

    1. SPK Pengadaan Pekerjaan Konstruksi [unduh disini]
    2. SPK Pengadaan Barang [unduh disini]
    3. SPK Pengadaan Jasa Lainnya [unduh disini]
    4. SPK Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [unduh disini]
    5. SPK Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan [unduh disini]

Artikel terkait lainnya:

    1. Contoh Format Kontrak Konstruksi Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
    2. Contoh Kontrak Pengadaan Barang Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
    3. Contoh Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
    4. Contoh Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
About these ads

Tentang Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

19 pemikiran pada “Contoh Format Kontrak Dengan SPK Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012

  1. Terima Kasih Pak Rahfan, Sangat Membantu… Salam Sukses Pengadaan

    Posted by Ternate | 24 Mei 2013, 7:50 am
  2. 1.tolong dijelaskan batasan nilai/harga untuk pembuatan spk dan kontrak untuk konstruksi, jasa konsultasi dan pengadaan barang.
    2. Bagaimana dengan penggunaan kwintansi dan kapan digunakan, apa itu juga pakai spk atau tdk perlu
    3. bagaimana penggunaan stempel untuk ppk (stempel tersendiri tidak memakai stempel Dinas/kantor) apa dibenarkan atau bagaimana yang sebenarnya.
    4.trimakasih atas infonya

    Posted by eman | 5 Juni 2013, 9:33 am
  3. @ Ternate
    Terima kasih :)

    @ Eman
    1. Silahkan dilihat Perpres 70/2012 Pasal 55
    2. sda
    3. Perpres 70/2012 tidak mengatur tentang penggunaan stempel. Pendapat saya: dapat menggunakan stempel khusus untuk PPK atau stempel Kantor.
    Terima kasih

    Posted by Rahfan Mokoginta | 5 Juni 2013, 4:18 pm
  4. @ gorontalo
    pertanyaan sy :
    1. Apakah pekerjaan Swakelolah DAK diknas untuk konstruksi bangunan Ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, perencanaan dan pengawasannya boleh di kontrakkan lewat konsultan dengan menggunakan dan DAU, karena bila diserahkan ke pihak sekolah mereka tdk mampu untuk melaksakan perencanaan ataupun pengawasan tsb dengan alasan tdk memiliki tenaga teknis,
    2. Apakah perhitungan anggaran biaya swakelolah beda dengan anggaran yang dilaksanakan lewat pihak kontraktor
    mhn penjelasan bapak trimakasih;

    Posted by susanto hasan | 8 Juni 2013, 11:22 am
  5. @ Susanto Hasan
    1. Konsultan Perencanaan dan Pengawasan diserahkan kepada Penyedia yang memenuhi persyaratan.
    2. Beda Pak, kalau swakelola tidak ada unsur keuntungannya.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 10 Juni 2013, 12:49 pm
  6. jika pada pagu anggaran nilai sebuah pekerjaan adalah 210 juta, tetapi setelah dibuat HPS ternyata nilainya menjadi 195 juta, apakah bisa dilakukan dengan pengadaan langsung?

    Posted by taufan | 12 Juni 2013, 3:52 pm
  7. Numpang Download, Makasih Pak Sangat Membantu…

    Posted by Ilham | 15 Juni 2013, 11:51 am
  8. @ Taufan
    Bisa, yang dilihat bukan Pagu Anggarannya tapi HPS-nya.

    @ Ilham
    Silahkan :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 20 Juni 2013, 10:25 am
  9. Permisi pak sy download, terima kasih

    Posted by Hidayat | 16 Juli 2013, 8:52 am
  10. pagu 213 juta setelah dikurangi dengan ppn dan pph nilainya tinggal 190 juta apa bisa pengadaan langsung

    Posted by nana | 22 November 2013, 4:27 pm
  11. @ Nana
    Yang dilihat bukan Pagu-nya tapi HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Nilai dalam HPS sudah termasuk PPN 10%. PPh tidak boleh diperhitungkan dalam HPS. Ketentuan mengenai HPS silahkan merujuk pada Perpres 70/2012 Pasal 66.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 22 November 2013, 8:28 pm
  12. kalau SPK konsultan perorangan harus pakai perusahaan juga ya pak? (PT/CV). Saya kira perjanjiannya cukup dengan yang tenaga ahli bersangkutan, dan pajak untuk negara berdasarkan pph yang bersangkutan.

    Posted by Hadi Prasetyo | 18 Desember 2013, 7:27 am
  13. @ Hadi Prasetyo
    Penyedia itu ada yang dalam bentuk Badan Usaha (seperti CV, PT, Koperasi, dll) dan Perorangan. Kalau Penyedia Perorangan tidak perlu pakai Badan Usaha, namanya juga Perorangan :). Kontraknya antara PPK dengan Orang yang bersangkutan.
    Kalau Pajak, silahkan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pajak.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 18 Desember 2013, 9:11 am
  14. Nuhun, pak sy download, terima kasih

    Posted by Must Boy | 13 Januari 2014, 9:17 pm
  15. @ Must Boy
    Silahkan Pak, semoga bermanfaat.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 16 Januari 2014, 8:41 am
  16. pak kalau SPK konsultan perseorangan maksudnya langsung kontrak dg tenaga ahli < Rp 10 juta, bukan dg badan usaha /Penyedia, perhitungan pajaknya bagaimana apakah tidak pakai PPN 10 % tapi PPH 21 5% ?? atau bagaimana ??

    Posted by joni nurjohan | 25 Februari 2014, 11:46 am
  17. @ Joni Nurjohan
    Tetap dikenakan PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 26 Februari 2014, 9:15 am
  18. pak..mohon ijin unduh ya..!!!

    Posted by arpiati | 21 Maret 2014, 8:59 am

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ping-balik: Contoh Format Kontrak Dengan SPK Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 | ULP - 6 Mei 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 611,069 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 481 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 481 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: