archives

Berita PBJ

This category contains 87 posts

Perpres No. 4 Thn 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010


Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. … Baca lebih lanjut

Jadwal Bimtek PBJ Tahun 2015 Yang Diselenggarakan P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia)


P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) akan menyelenggaranan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2015 (Periode Januari – Mei) dengan program-program sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangannya): Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tips dan … Baca lebih lanjut

Rakernas Pengadaan akan digelar 18 November 2014


LKPP sebagai salah satu agen dalam reformasi birokrasi, memberi dukungan penuh terhadap usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek belanja pemerintah yang rentan akan adanya praktik korupsi. Untuk itu melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), LKPP berupaya untuk memperbaiki proses pengadaan, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih transparan, efisien, … Baca lebih lanjut

Duplik Agus Kuncoro: Alhamdulillah, Penuntut Umum Menyetujui Pendapat Terdakwa


“Majelis Hakim Yang Mulia, Pada bagian akhir pledoi saya (halaman 27-29) saya menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berusaha bahkan tidak berkesimpulan pada adanya mensrea dibalik serangkaian perbuatan saya yang terjadi dalam perkara ini. Kaidah hukum menyatakan bahwa: Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Dakwaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada saya tidaklah tepat”. (Petikan Duplik Agus … Baca lebih lanjut

Kerja ULP bakal Dipermudah


Malang- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  sedang menyiapkan sistem untuk mempermudah  kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP, Agus Rahardjo pada Sosialisasi ULP dan Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Malang beberapa waktu yang lalu. “Nanti kalau lelang, ULP tidak perlu lagi menyiapkan Standar Bidding Document yang sangat rumit, semuanya sudah … Baca lebih lanjut

Pledoi Agus Kuncoro “Perjuangan Mempertanggungjawabkan Pilihan PPK Bagi Negaranya”


Saya adalah wakil Negara dalam bidang perdata. Diberi tugas untuk “bertempur” di “lapangan perdata” menghadapi penyedia. Tugas saya menjaga hak negara berupa barang dan uang. Ketika tugas menghadapi penyedia bisa saya lakukan dengan optimal, justru Negara melalui wakilnya yang lain memenjarakan saya. (Petikan Pledoi Agus Kuncoro) Hari ini, Selasa 23 September 2014 bertempat di Pengadilan … Baca lebih lanjut

Pelatihan Gabungan Teknik Penyusunan SOP ULP K/L/D/I


Undangan Pelatihan [unduh disini]     Undangan Pelatihan [unduh disini]

Bimtek Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dukumen Pengadaan


UNDANGAN BIMTEK [unduh disini] Kepada Yth: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP Sebagaimana diketahui, permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini banyak terpublikasi melalui berbagai media adalah kurangnya perencanaan yang matang, banyaknya indikasi mark-up dalam penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen kontrak yang tidak jelas serta penyusunan dokumen pengadaan yang tidak rinci dan detail serta … Baca lebih lanjut

Pelatihan Penyusunan SOP ULP K/L/D/I


Undangan Pelatihan SOP ULP [unduh disini] Undangan Pelatihan SOP ULP [unduh disini]

Deputi III (Deputi PPSDM LKPP) Keluarkan SOP ULP


Jakarta – Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP baru-baru ini merilis lima Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Agus Prabowo selaku Deputi Bidang PPSDM dalam suratnya yang bernomor 3485/D.3/06/2014 kepada masing-masing Kepala ULP di menyatakan penerbitan SOP tersebut dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi dalam melaksanakan pengadaan. “Kelima SOP … Baca lebih lanjut

Deputi PPSDM LKPP RI (Deputi III) Keluarkan SOP ULP


Jakarta – Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP baru-baru ini merilis lima Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Agus Prabowo selaku Deputi Bidang PPSDM dalam suratnya yang bernomor 3485/D.3/06/2014 kepada masing-masing Kepala ULP di menyatakan penerbitan SOP tersebut dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi dalam melaksanakan pengadaan. “Kelima SOP … Baca lebih lanjut

Undangan Bimtek dan Ujian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Undangan [unduh disini] Sebagaimana ketentuan peraturan Presiden RI (Pepres) No. 54 tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No. 70 tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP No 6 tahun 2012 yang diubah dengan Perka LKPP No. 14 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan bottleneckingdan multi tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 dan 10 Tahun 2014


Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [unduh disini] Peraturan Kepala LKPP No 10 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing [unduh disini]

APIP dan Biro Hukum Bisa Cegah Penyimpangan


Materi Peningkatan APIP dan Biri Hukum [unduh disini] Jakarta – Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Biro Hukum Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pengadaan nasional. Keduanya dianggap mampu meminimalisir potensi permasalahan dan penyimpangan pengadaan. Salah satu caranya adalah dilibatkan secara aktif dalam proses pengadaan. Selama ini peran kedua badan tersebut dirasa kurang maksimal. … Baca lebih lanjut

Temu Nasional “Strategi Menghindari dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Konstruksi”


    Undangan [unduh disini] Brosur [unduh disini] Kepada Yth, Pengelola Pengadaan (PA/KPA, PPK, ULP, PPHP) dan Pimpinan Perusahaan Konstruksi Di Tempat Dengan Hormat, Pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah (government procurement) merupakan serangkaian proses kegiatan dalam rangka memperoleh barang/jasa yang diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dari evaluasi dan penelitian, ditemukan bahwa … Baca lebih lanjut

Bimtek Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dukumen Pengadaan


UNDANGAN BIMTEK [unduh disini] Kepada Yth: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP Sebagaimana diketahui, permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini banyak terpublikasi melalui berbagai media adalah kurangnya perencanaan yang matang, banyaknya indikasi mark-up dalam penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen kontrak yang tidak jelas serta penyusunan dokumen pengadaan yang tidak rinci dan detail serta … Baca lebih lanjut

LKPP Terbitkan Kajian Akademis ULP


PENGANTAR PUBLIKASI KAJIAN AKADEMIS UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan fungsi penting dari setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun … Baca lebih lanjut

Focus Group Discussion: Pengadaan Barang/Jasa Yang Tidak Berujung Penjara


Memasuki tahun 2014 dunia pengadaan Indonesia kembali digemparkan oleh satu isu utama, yaitu banyaknya pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijadikan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara. Jika mencermati data tahun 2013 pada semester II misalnya, sekitar 42,70% dari total 267 kasus korupsi merupakan kasus yang terjadi pada pengadaan barang/jasa (PBJ). Juga dari 546 tersangka … Baca lebih lanjut

Tata Cara Konversi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa


Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang bagaimana tata tacara Konversi Sertifikat Ahli PBJ maupun penggantian Sertifikat yang hilang, berikut saya uraikan tata caranya yang dikutip dari LKPP RI. Selain itu, saya juga lampirkan contoh Surat Permohonan Konversi Sertifikat Ahli PBJ dan Surat Permohonan Penggantian Sertifikat AHli PBJ (khusus bagi yang sertifikatnya hilang). Tata cara dan pengajuan permohonan … Baca lebih lanjut

LKPP Terbitkan Edaran Inpassing Jabfung Pengelola PBJP


Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerbitkan Surat Edaran  Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir PNS dalam pengadaan barang/jasa. Surat edaran Inpassing merupakan tindak lanjut dari Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing). Edaran ini … Baca lebih lanjut

Kegiatan LKPP – APIP – Biro/Bagian Hukum K/L/D/I di Ternate-Maluku Utara


Membangun Kemitraan LKPP dengan APIP K/L/D/I dalam Pengadaan Barang dan Jasa PENDAFTARAN PESERTA [klik disini] Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan nasional diperlukan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu perlu dibangun kemitraan LKPP dengan APIP dan Bagian/Biro Hukum K/L/D/I. Sehubungan dengan itu LKPP akan menyelenggarakan kegiatan diskusi/Forum Group … Baca lebih lanjut

Call Center LKPP Ganti Nomor


Mulai 2 Januari 2014, nomor call center LKPP 021-7167 3000 yang selama ini digunakan berubah menjadi 021- 4629 3000. Hal ini dilakukan karena pemenang pengadaan sewa call center LKPP adalah perusahaan yang berbeda. Sebagaimana yang tertera dalam pengumuman pemenang lelang pengadaan sewa call center LKPP di laman LPSE LKPP, disebutkan bahwa PT Infomedia Nusantara menjadi pemenang dengan harga terkoreksi Rp 951.600.000. Perusahaan ini mengalahkan … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 dan 15 Tahun 2013


Bahwa pada Pasal 5 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dan Pasal 42 serta 43 Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, … Baca lebih lanjut

Pemerintah keluarkan Aturan Pengadaan di Desa


  Surabaya – Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 19 November 2013. Kepala Sub … Baca lebih lanjut

Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah Melalui Penguatan LPSE dan Profesionalisme ULP


Jakarta- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN atau APBD dapat dilaksanakan lebih transparan, terbuka dan adil yang di dukung sistem teknologi informasi sehingga proses pengadaan lebih efisien dan efektif sehingga penyerapan anggaran pemerintah dapat maksimal untuk memicu pertumbuhan ekonomi. “Jika anggaran Pemerintah dapat dimaksimalkan, maka laju … Baca lebih lanjut

LKPP Kembangkan ULP Percontohan


Jakarta – Indonesia terus melakukan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah reformsi yakni melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen, bebas intervensi, profesional dan berintegritas di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 130 ayat (1), bahwa ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling … Baca lebih lanjut

Pengumuman Kelulusan TOT Pelatihan Jabatan Fungsional


PENGUMUMAN Nomor: 6177/D.III.2/11/2013 Terlampir disampaikan nama-nama yang dinyatakan LULUS dalam kegiatan Pelatihan Pelatih (Training of Trainers) untuk Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pelatihan Kompetensi di Jakarta, gelombang 1 tanggal 29 September-4 Oktober 2013, gelombang II tanggal 6-11 Oktober 2013, dan gelombang III tanggal 20-25 Oktober. Kelulusan berdasarkan hasil praktek melatih … Baca lebih lanjut

Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013


Peserta TOT untuk Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Gel II, 6 – 11 Okt 2013


Nomor :  5280 /D.III.2/09/2013 Lampiran : Dua lembar Hal : Pemberitahuan Penetapan Peserta Pelatihan Pelatih (TOT) Untuk                                                                           Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Gelombang II Jakarta,  27   September  2013 Kepada Yth. (Sesuai dengan nama-nama terlampir) di tempat Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Jumat tanggal  23 Agustus 2013 (cap pos) dan berdasarkan … Baca lebih lanjut

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013


Tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi.   SE Kepala LKPP No. 2 Tahun 2013 [unduh disini]

Buku PBJ: Begini Tender Yang Benar (Penulis Agus Kuncoro)


Mengapa Harus Membaca Buku Ini? “BEGINI TENDER YANG BENAR”, adalah buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pertama menggunakan konsep 2 in 1. Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku “Cara Benar, Mudah dan Jitu Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang konsepnya diperjelas laksana melihat “satu keping mata uang dari dua sisi berbeda”. Pengelola Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa … Baca lebih lanjut

Pelatihan Simulasi e-Purchasing


Pelatihan ini ditujukan kepada kalangan Praktisi Pengadaan di Pemerintah, Akademisi, Konsultan, dan Pelaku Pengadaan Lainnya. Pelatihan ini diharapkan untuk meningkatkan kompetensi para Pelaku Pengadaan dan Keuangan, yang hasilnya adalah BISA membuat HPS, BISA membuat Kontrak, dan memahami mekanisme baru dalam pengadaan yaitu pengadaan dari Catalog Inaproc atau e-Purchasing. Pelatihan ini bukan untuk tujuan ujian sertifikasi pengadaan). … Baca lebih lanjut

Agenda Pelatihan DPD IAPI Jawa Timur


(22 Juni 2013) Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk Penyedia Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir Perpres. No.70 th. 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. Sehubungan dengan hal tersebut, … Baca lebih lanjut

Buku PBJ: Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Penulis: Samsul Ramli (Praktisi dan Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Harga Buku : Rp. 76.000,- (Belum Ongkos Kirim) No. Rekening : 0310007751137 Bank Mandiri an. Samsul Ramli 0209935619 BNI an. Samsul Buku ini secara sporadis mengulas berbagai hal penting seputar pengadaan yang sifatnya mendukung dan konsisten. Selain itu, gaya bahasanya pun rileks dan funky, sehingga orang … Baca lebih lanjut

Peraturan Bersama LKPP- BKN tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan


Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Perber Kepala LKPP dan Kepala BKN [unduh disini] Sumber: LKPP RI

Katalog dan Panduan aplikasi e-purchasing Obat


  Katalog harga dan spesifikasi [unduh disini] Unduh Panduan aplikasi e-purchasing Obat di bawah ini: Untuk Panitia (pdf) Untuk PPK (pdf) Untuk Penyedia (pdf) Sumber: LKPP RI

Kepala LKPP & Kepala BKN teken Peraturan Bersama


Jakarta – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan angka Kreditnya, LKPP bersama BKN melakukan penandatanganan Peraturan bersama mengenai ketentuan pelaksanaan Permenpan tersebut, Rabu (01/05).  Acara penandatanganan dilakukan oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dan Kepala BKN Eko Sutrisno di lantai 9 Kantor … Baca lebih lanjut

LKPP Gelar Rakor Jabfung Pengadaan


Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Selasa (08/04) di Jakarta. Rakor mengundang perwakilan dari 19 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut terbagi dalam dua sesi diskusi. Sesi pertama menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Satya Susanto Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Dit. HPP-DJA, Suyono Perumus Standar … Baca lebih lanjut

Surat Edaran Menteri PU Nomor 03/SE/M/2013


Berikut terlampir Surat Edaran Menteri PU Nomor 03/SE/M/2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi Dan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Edaran ini dapat digunakan sebagai dasar Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi walaupun diluar lingkungan Kementerian PU. Surat Edaran Menteri PU Nomor 03/SE/M/2013 [unduh disini]

Undangan Penawaran Alat Kesehatan tahun 2013


Tata cara dan Persyaratan silakan unduh lampiran yang disertakan (unduh disini) Sumber: LKPP RI

Hindari Kesalahan Proyek Pengadaan


  RADARTOTABUAN.com, BOLTIM – Sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Boltim, Selasa (26/2), menerima materi sosialisasi Perpres Nomor 70/2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah. Materi sosialisasi dipaparkan oleh instruktur PBJ LKPP RI Rahfan Mokoginta. Dalam paparannya, pria yang pernah mengikuti Diklat Internasional PBJ ini … Baca lebih lanjut

Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013


Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berpedoman pada Peraturan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:108 /DIV.1/01/2013 Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden … Baca lebih lanjut

Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya


Berikut terlampir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai … Baca lebih lanjut

Miliki Bukunya Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa


Bagi yang berminat memesan buku di bawah ini, silahkan menguhubungi melalui SMS ke nomor 087885589333 atau PIN BB 27328C11. Harga yang tertera belum termasuk ongkos kirim. 1. Pengadaan Langsung; Tim Penulis: Mudjisantosa, Nandang Sutisna, Andik Afandi, dan Mandar Trusna HS.  Harga Rp. 60.000 (belum termasuk ongkos kirim) Buku ini, membahas lebih dari 40 aspek yang … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering


Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya [unduh disini] Sumber: LKPP RI

Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP


Jakarta, 27 Desember 2012 Nomor         : 027/5308/SJ Nomor         : 6/SE/KA/2012 Sifat             : Segera Lampian      : – Hal               : Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Yth: Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Bupati/Walikota dan … Baca lebih lanjut

Perka LKPP No.14/2012 Tentang Juknis Perpres 70/2012, No. 15/2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan, dan No. 17/2012 Tentang E-Purchasing


Berikut terlampir Peraturan Kepala LKPP: Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang … Baca lebih lanjut

2013, Jasa Internet bisa beli langsung


Jakarta – Pemerintah bisa membeli jasa layanan internet/ Internet Service Provider dengan metode pembelian langsung. Mekanisme tanpa tender ini rencananya berlaku mulai Januari 2013 atau tahun depan melalui sistem e-katalog yang akan dimuat di website LKPP. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Bima Haria Wibisana mengatakan harga jasa layanan internet melalui e-katalog nantinya … Baca lebih lanjut

Surat Edaran tentang Pemberlakuan Perpres 70 tahun 2012


Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam tahun 2012. Unduh Surat Edaran di sini Sumber: LKPP RI

LKPP Terbitkan Perka No. 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan


LKPP menerbitkan Peraturan Kepala No. 13 tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I, di dalam tata cara pengumuman RUP. Unduh Perka LKPP No.13 Tahun 2012 dari sini Sumber: LKPP RI

Pengusaha Mesti Melek Teknologi


Bukittinggi, Padek-Mulai ta­hun 2013, pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bukittinggi dilakukan secara online, maka pengusaha yang ingin ikut tender harus menguasai teknologi infor­masi dan komunikasi. “Kalau ti­dak, maka pemenang tender ba­rang dan jasa bisa dari pengu­saha di luar Bukittinggi,” kata Ketua DPRD Kota Bukit­tinggi Rahmat Aris pada rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua … Baca lebih lanjut

BPK: Pengadaan Langsung Bisa Jadi Barang Haram


Ramdhania El Hida – detikfinance Jumat, 02/11/2012 12:05 WIB Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan sistem realisasi penyerapan anggaran APBN/APBD dengan cara kebut di akhir tahun sangat rawan penyimpangan. Apalagi penyerapan anggaran dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Anggota BPK Taufiequrrahman Ruki menyayangkan dalam pengelolaan anggaran masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya, banyak kementerian dan lembaga yang … Baca lebih lanjut

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012 Perihal Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012 Perihal Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [unduh] Sumber: LKPP RI

Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa khusus Papua dan Papua Barat


Penulis: Khalid Musta (Procurement Specialist) Sebuah aturan baru saja dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah sebelumnya mengeluarkan perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 70 Tahun 2012. Aturan tersebut adalah Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua … Baca lebih lanjut

Pengadaan alat kesehatan lewat sistem e-katalog


JAKARTA. Akhir tahun nanti, pemerintah bakal menghapus lelang langsung pada alat kesehatan dan menggantinya dengan sistem pembelian langsung via katalog elektronik (e-katalog) yang dijalankan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lewat e-katalog, instansi bisa langsung membeli alat kesehatan yang disediakan vendor. LKPP segera menerbitkan peraturan baru mengenai pedoman e-katalog pengadaan alat kesehatan tersebut. Kelak, vendor … Baca lebih lanjut

[INFO] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang PB/JP


PENGUMUMAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA   Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Barang dan Jasa di Kabupaten/Kota/Instansi Lain di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Instansi Lain (instansi Pemohon). Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan di instansi … Baca lebih lanjut

Simposium Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke VII, Jakarta 23 Oktober 2012


Simposium Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke VII Jakarta, 23 Oktober 2012   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, akan menyelenggarakan simposium nasional pengadaan barang/jasa Pemerintah ke VII. Acara ini diselenggarakan bersamaam dengan kegiatan workshop Pengembangan Jejaring Ahli Pengadaan Barang/ Jasa, dan akan dilaksanakan di Hotel Ambhara, Jakarta (Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Kebayoran Baru, Jakarta), pada tanggal 23 Oktober 2012. Simposium … Baca lebih lanjut

Nah Lho! Pengadaan Alat Kesehatan Tak Lagi Lewat Lelang


BANDUNG (bisnis-jabar.com)-Pemerintah pusat tidak akan lagi melakukan proses tender pada alat kesehatan. Objek lelang ini akan masuk e-katalog dimana pemerintah bisa melakukan pembelian langsung seperti yang diterapkan pada pengadaan kendaraan dinas. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan yang akan diujicobakan pertama kali adalah memasukan alat kesehatan ke e-katalog. “Pemerintah serius tidak … Baca lebih lanjut

LKPP Duga Banyak Lelang Pengadaan Pura-Pura di Daerah


BANDUNG (bisnis-jabar.com)- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menilai pentimpangan tak hanya terjadi di pengadaan alat kesehatan, komponen lelang lainnya pun menjadi sasaran permainan. Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan hal yang sama juga terjadi pada lelang obat-obatan habis pakai yang menurut Agus banyak kasus pura-pura lelang untuk yang menyebabkan banyaknya pengelembungan harga. “Ke depan semua … Baca lebih lanjut

Potensi Kerugian Negara Umumnya pada Pengadaan Barang dan Jasa


JAKARTA, (PRLM).-Selama semester pertama tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara hampir Rp 12,5 triliun. Potensi kerugian negara tersebut terjadi pada sekitar 13.105 kasus keuangan di 622 objek pemeriksaan. Umumnya, kasus tersebut terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dikatakan Ketua BPK, Hadi Purnomo ketika menyampaikan ikhtisari hasil pemeriksaan BPK semester … Baca lebih lanjut

Integrasi GRMS-SPSE Nasional


PELAKSANAAN pembangunan saat ini bisa dipastikan transparan terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, karena saat ini seperti yang disampaikan oleh Direktur e-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Ir. Ikak Gayuh Prasetya bahwa Kota Surabaya dalam proses pengadaan barang/jasa sudah terintegrasi dengan Goverment Resource Management System (GRMS) dan System Pengadaan Barang Secara Elektronik (SPSE) Nasional. Plt … Baca lebih lanjut

Sadapan Telepon Diputar, Terungkap Soal Pengarahan Proyek


JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengaraan anggaran proyek Alquran dan laboratorium komputer di Kementrian Agama RI makin dalam. Pasalnya saat pemeriksaan tersangka Dendy Prasetya hari ini, terungkap tiga nama lain dalam sadapan telepon yang diputar penyidik KPK. “Terdapat rekaman dari KPK terhadap pembicaraan saudara Dendy dengan pihak lain,” kata pengacara Dendy Erman Umar usai … Baca lebih lanjut

LKPP Terbitkan Perka No. 7 Tahun 2012 tentang Whistleblowing System dalam PBJP Dan Perka No.8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi PBJ


Perka No. 7 Tahun 2012 tentang Whistleblowing System dalam PBJP Sebagai langkah penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta persaingan usaha tidak sehat, serta perlunya memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyelahgunaan kewenangan dalam proses PBJP, untuk itu LKPP menerbitkan Perka tentang Whistleblowing System dalam … Baca lebih lanjut

PENGADAAN KONSTRUKSI- Intervensi Paket, Bupati Flores Timur Digugat


KUPANG- Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karena mengintervensi proses tender paket pengadaan konstruksi penyeberangan di atas air Patisirawalang pada Dinas Perhubungan setempat senilai Rp1,2 miliar. “Bupati dengan kuasanya telah menggugurkan perusahaan kami, walau tawaran nilai proyek yang kami ajukan lebih rendah Rp20 juta dengan semua persyaratan yang … Baca lebih lanjut

Panitia Tender Dituding Tak Kuasai Perpres 54 Thn 2010


Soal Tender Ulang Kapal Nelayan Dnaberita/GusleoBELAWAN | DNA – Kasus ditender ulangnya pengadaan kapal nelayan berbiaya Rp 4 miliar yang dimenangkan PT PT. PRIMA MANDIRI SATRIA PERKASA (PMSP) terus menuai kritikan, kali ini datangnya dari Saharuddin selaku Ketua Presidium Masyarakat Medan Utara menambahkan bahwa pekerjaan pembangunan kapal adalah pekerjaan konstruksi, bukan pengadaan barang, bahkan selaku … Baca lebih lanjut

Lelang Proyek Infrastruktur Diimbau Dipercepat


Sejumlah kalangan mengimbau untuk mempercepat lelang proyek infrastruktur, minimal di akhir tahun 2012 atau pada awal tahun 2013. Dengan percepatan ini, memungkinkan pengerjaan pembangunan ibu kota bisa lebih cepat serta menghasilkan kualitas proyek yang maksimal serta penyerapan anggaran yang sangat baik. Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, M Syaiful Jihad mengatakan, … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012


      Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Batang Tubuh Penjelasalan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Unduh Berkas Perka LKPP Nomor 6 tahun 2012 dalam bentuk lengkap (10mb)   Unduh Berkas Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 … Baca lebih lanjut

Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010


Berikut file Perpres Nomor 70 Tahun 2012 beserta Penjelasannya : Batang Tubuh Perpres No. 70 Tahun 2012 (klik untuk mengunduh) Penjelasan Perpres No. 70 Tahun 2012 (klik untuk mengunduh) Perpres No. 54/2010 Diganti Perpres No. 70/2012: Batas Pengadaan Langsung Rp 200 Juta, Lelang Sederhana Jadi Rp 5 Miliar Dalam upaya mempercepat pelaksanaan belanja negara (de-bottlenecking), memperjelas pengaturan melalui pengaturan yang … Baca lebih lanjut

[INFO] Sosialisasi Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di Jakarta dan Bandung


Dengan telah selesainya revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan revisi tersebut sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka kami akan menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada tanggal 9 dan 14 Agustus 2012 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan dan tanggal 13 Agustus 2012 di Hotel Savoy Homan, Bandung. … Baca lebih lanjut

Sanggahan/Sanggahan Banding


Sanggah dilakukan atas penetapan pemenang oleh ULP. Jika hasil evaluasi dinyatakan tidak ada pemenang yang lulus, tetap disediakan masa sanggah kepada para peserta yang memasukkan penawaran untuk menyampaikan keberatan. Meskipun kemudian lelang dinyatakan gagal. Kecuali jika lelang dinyatakan gagal karena adanya alasan lain, antara lain karena kesalahan dalam penyusunan dokumen pengadaan, maka tidak perlu disediakan … Baca lebih lanjut

Sepertiga Kepala Daerah di Indonesia Terjerat Korupsi


Semarang Dari ribuan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, 173 kasus diantaranya menyeret gubernur, bupati, dan walikota sebagai tersangka korupsi. Bila ditelisik lebih jauh, sepertiga kepala daerah terjerat kasus tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah II, Kasminto, usai Seminar Meretas Menuju Wajar Tanpa Pengecualian di kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, … Baca lebih lanjut

Pemberitahuan Penetapan Peserta Pelatihan Setifikat Internasional PBJ 2012


Sumber : LKPP RI Kepada Yth. (Sesuai dengan nama-nama terlampir) di-             Tempat Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panita, maka bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu/Sdr dapat mengikuti pelatihan tersebut pada: Hari/Tanggal            :  Minggu – Sabtu / 10 – 23 Juni … Baca lebih lanjut

Pemberitahuan Penetapan Peserta Pelatihan untuk Instruktur (TOT) Peningkatan Kompetensi Jakarta 2012


Sumber : LKPP RI Kepada Yth. (Sesuai dengan nama-nama terlampir) di-             Tempat Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2012 dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panita Pelatihan untuk Instruktur (TOT), maka bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu/Sdr dapat mengikuti pelatihan tersebut pada: Hari/Tanggal            :  Senin-Jumat / 23 … Baca lebih lanjut

Korupsi pengadaan paling banyak ditangani KPK


Medan (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa merupakan kasus dugaan korupsi yang paling banyak diusut dan ditangani institusi tersebut. Dalam Musyawarah Komisariat Wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 1 di Medan, Selasa, Busyro menyatakan, sejak tahun 2004 hingga 2011, KPK telah menangani 96 … Baca lebih lanjut

Penetapan Peserta Pelatihan untuk Instruktur (TOT) Tingkat Dasar Jakarta 2012


LKPP – Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Senin tanggal 12 Maret 2012 dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panita Pelatihan untuk Instruktur (TOT), maka bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu/Sdr dapat mengikuti pelatihan tersebut pada: Hari/Tanggal            :  Senin-Jumat / 16 – 20 April 2012 Tempat                     :  Hotel Ibis Jakarta Slipi, Jalan Letjen S … Baca lebih lanjut

LKPP Luncurkan Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


JAKARTA–Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dorong aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peluncuran Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditandai dengan mulai beroperasinya website resmi Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah www.wbs.lkpp.go.id. Pengembangan Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan sesuai dengan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor  17 Tahun 2011 terkait Pencegahan dan  Pemberantasan Korupsi. “Whistleblower System merupakan sarana baru yang dapat … Baca lebih lanjut

Sertifikasi Ahli Pengadaan Dapatkan ISO 9001:2008


JAKARTA-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima pengakuan ISO 9001-2008 oleh British Standard Institutions untuk program sertifikasi ahli pengadaan tingkat dasar. Melalui standarisasi ISO 9001: 2008 ini akan menjamin proses kerja sertifikasi profesi akan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang sudah ditetapkan. “Melalui standarisasi ini, kegiatan pelayanan sehari-hari yang dilakukan oleh LKPP baik itu … Baca lebih lanjut

SURAT EDARAN Kepala LKPP tentang Kewajiban Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik


SURAT EDARAN Nomor : 17/KA/02/2012 Dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang menyatakan : Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. … Baca lebih lanjut

Proyek Tertunda Kenaikan BBM


Padangeskpres, Aia Pacah, Padek-Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) juga beerdampak pada terhambatnya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Padang. Rekanan bakal merugi, jika tender tetap dijalankan. Dari 37 paket yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun ini, baru satu paket terealisasikan. Satu paket itu di Sekretariat DPRD Padang, berupa penyediaan asuransi dan cleaning … Baca lebih lanjut

Duh! Obat Cacingpun Dikorupsi


PONTIANAK. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meneruskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan multivitamin dan obat anticacing di Kabupaten Sanggau tahun 2006 dan 2007. Korupsi dengan modus menggelembungkan harga satuan obat ini diduga merugikan negara sebesar Rp 7,1 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Djasman Panjaitan, Sabtu (10/3) di Pontianak, mengatakan, sejauh ini sudah ada empat tersangka yang … Baca lebih lanjut

“Gaptek”, Kontraktor Mamanfaatkan Jasa Rental


Bukittinggi, Padek-Sebanyak 127 paket pengadaan barang dan jasa di Pemko Bukittinggi tahun ini, tendernya akan dilakukan secara online melalui melalui proses tender elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-procurement. “Langkah itu diambil Pemko Bukittinggi, selain merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sekaligus untuk menghindari dugaan kecurangan dari proses tender … Baca lebih lanjut

Andi Mengaku Tak Pengaruhi Proses Tender Wisma Atlet


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng mengaku tidak pernah memengaruhi proses tender proyek wisma atlet SEA Games. Menurut Andi, kewenangan menentukan pemenang proyek senilai Rp 191 miliar itu ada di tangan panitia pengadaan dan Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan.

Banyak Pimpinan SKPD Tak Paham e-Procurement


  BERITAJAKARTA.COM — 21-02-2012 17:33 Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov DKI Jakarta memberlakan pelaksanaan tender di lingkungan Pemprov DKI Jakarta secara elektronik (e-tender). Sayangnya, selain karena faktor kehati-hatian, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran disebabkan masih banyaknya para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit … Baca lebih lanjut

Modus Operandi Korupsi Bidang Pendidikan Terungkap


CILACAP, (TubasMedia.Com) – Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Sulijati SH meninggalkan tunggakan kasus pengungkapan 16 modus operandi tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Saat masih menjabat, Sulijati mengatakan di depan Kepala SMP, SMA, dan SMK serta Kepala UPT Disdikpora se-Kabupaten Cilacap bahwa kasus tindak pidana korupsi di bidang pendidikan baik dalam sekolah mau pun luar … Baca lebih lanjut

Kontroversi Permendiknas Soal Swakolelola DAK


Gapensi : Disdik Ngumpet di Ketiak Permendiknas CIBINONG – Kisruh seputar pengelolaan Dana Alokasi Khu­sus (DAK) tahun 2012 sesuai Pera­turan Menteri Pendidikan (Permendiknas) Nomor 8 tahun 2010 yang menjadi dasar di swa­kelolakan terus menggeliding. Ketua Gapensi Kabupaten Bo­gor, Enday Dasuki menilai, Di­nas Pendidikan (Disdik) telah me­lakukan pembenaran jika me­maksakan Permendiknas tersebut sebagai dasar men-swakelolakan proyek … Baca lebih lanjut

Revisi Perpres 54/2010 Sertifikasi Diusulkan Ditiadakan


Jurnas.com | KEMENTERIAN Keuangan mengusulkan agar kewajiban sertifikasi keahlian pengadaan barang atau jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditiadakan. Soalnya, tugas PPK tidak berkaitan langsung dengan persoalan pengadaan barang atau jasa pemerintah. “Ada banyak permintaan dari PPK agar supaya tidak perlu pakai sertifikat. Karena tugas PPK bukan melakukan pelelangan, mereka adalah manajer yang mengkoordinasi … Baca lebih lanjut

Kepala SKPD Belum Pahami Perpres 54


Dapat Perlambat Proses Pembangunan SELATPANJANG(DP)-MASIH banyak ditemukan Kepala SKPD atau pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, tidak mengerti dan memahami Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu tentunya menyebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa, yang berujung kepada terlambatnya proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian disampaikan … Baca lebih lanjut

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,686,133 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 2.023 pengikut lainnya