Layanan

Sebagai Praktisi dan Trainer/Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah alumni ToT Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), saya memberikan layanan baik kepada Instansi Pemerintah maupun Swasta, antara lain:

  1. Menjadi narasumber workshop dan seminar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. In House Training.
  6. Pendampingan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  7. Konsultansi menyangkut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  8. Pengasuh rubrik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (khusus bagi media cetak dan elektronik).

Yang membutuhkan layanan tersebut silahkan menghubungi saya melalui email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, atau Hp. 085298999383.

Diskusi

14 thoughts on “Layanan

  1. Hallo rahfanmokoginta.wordpress.com

    Selamat Siang,

    Kami dari Humas Merdeka.com bermaksud menawarkan content yang sesuai dengan tipikal blog Anda yang bisa digunakan secara gratis. Content ini sangat mudah aplikasinya dan sangat membantu Anda dalam Reblogging.
    Jika Anda berminat, silahkan kunjungi http://content.merdeka.com dan dapatkan contentnya.

    Terima kasih atensinya, kami menunggu kabar baik dari Anda.

    Regards,

    Humas Merdeka.com
    Selvie Chummairoch

    Suka

    Posted by Selvie Chummairoch | 22 Juni 2012, 3:31 pm
  2. bang, apakah keterlambatan mengirim jaminan penawaran lewt jasa pengiriman akan menajdi celah untuk mengugurkan suatu perusahaan….bang minta pencerahan masalah jaminan dasarnya ap dan dimana.

    Suka

    Posted by ale | 18 September 2012, 8:28 pm
  3. @Ale
    Artikel mengenai hal ini telah dibahas secara terperinci oleh Bapak Samsul Ramli (Praktisi & Trainer PBJ) di link berikut:
    http://samsulramli.wordpress.com/2012/07/29/gugur-jaminan-penawaran-asli/

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 19 September 2012, 11:44 pm
  4. Mohon pencerahan tentang kesalahan dalam menentukan jadwal lelang ualang, dimana batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran tepat di hari libur dan bukan hari kerja, :
    1. Apakah PPK bisa menyatakan lelang ulang gagal dengan alasan bahwa dokumen lelang (jadwal lelang) tidak sesuai dengan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya perpres 70 tahun 2012 serta perka LKPP no 18 tahun 2012?
    2. Bila demikian apakah lelang bisa dilanjutkan dengan lelang ulang dengan terlebih dahulu mengkaji kembali dan memperbaiki dokumen lelang (jadwal)?
    3. Bila sudah ada dua peserta yang mendaftar saat lelang ulang tersebut, apakah di undang kembali dan mengundang peserta yang lain?

    Terima kasih atas pencerahannya

    Suka

    Posted by desly80 | 3 November 2013, 10:41 am
  5. @ Desly80
    1. Yang punya kewenangan untuk menyatakan Lelang Gagal hanyalah: 1. Pokja ULP; 2. PA/KPA; dan 3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (Pasal 83). PPK tidak punya kewenangan menyatakan Lelang Gagal.
    2. Tindak lanjut Lelang Gagal silahkan merujuk pada Pasal 84 dan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012.
    3. Jika saat lelang ulang ada 2 yang memamuskkan penawaran, maka proses tetap dilanjutkan (Pasal 84 ayat 2).

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 4 November 2013, 11:38 am
  6. mohon penjelasan, apbd 2014 baru disahkan bulan Februari, bagaimana dengan pekerjaan Cleaning service yang pekerjaannya dimulai dari bulan januari, sedangkan kontrak baru bisa ditanda tangani awal bulan Maret setelah apbd diasahkan

    Suka

    Posted by RWIN | 22 Februari 2014, 10:27 am
  7. @ Rwin
    Memang benar bahwa Kontrak baru bisa ditandatangani setelah DPA/DIPA ditetapkan.
    Penyedia baru bisa melaksanakan pekerjaan setelah diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPMK tersebut bisa diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani. Dengan demikian Pekerjaan yang dilakukan sebelum SPMK tidak bisa dianggap sebagai prestasi pekerjaan dan sudah tentu tidak bisa dilakukan pembayaran.
    Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sebaiknya kedepan menggunakan kontrak Tahun Jamak sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 70/2012 Pasal 52.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 27 Februari 2014, 2:21 pm
  8. Selamat pagi Pak,
    Kami dari Satker Kementerian Agama Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara memiliki unit usaha koperasi. Pertanyaan kami apakah koperasi tersebut boleh menjadi rekanan pengadaan langsung dengan pagu Rp 28.000.000,- untuk pengadaan peralatan dan fasilitas kantor.
    Terima kasih

    Suka

    Posted by Aliamat Situmorang | 8 September 2014, 9:57 am
  9. @ Aliamat Situmorang

    Pertanyaan/Pernyataan:
    Selamat pagi Pak,
    Kami dari Satker Kementerian Agama Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara memiliki unit usaha koperasi. Pertanyaan kami apakah koperasi tersebut boleh menjadi rekanan pengadaan langsung dengan pagu Rp 28.000.000,- untuk pengadaan peralatan dan fasilitas kantor.
    Terima kasih.

    Jawaban/Pernyataan:
    Bisa Pak, dengan ketentuan Pengurus Koperasi tersebut tidak merangkap sebagai Pejabat Pengadaan.
    Sebagai bahan rujukan silahkan dilihat Penjelasan pasal 6 huruf e Perpres 70/2012.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 8 September 2014, 12:32 pm
  10. Saya nurcholis pokja ulp di Kabupaten Gunungkidul, bagaimana cara melakukan perpanjangan sertifikat pengadaan, ?

    Suka

    Posted by nurcholisSuaidi | 9 Januari 2015, 11:24 am
  11. @Pak Nurcholissuaidi : Tata cara dan pengajuan permohonan Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada pasal 28 dan 29 Perka No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi keahlian pengadaan.

    Suka

    Posted by AhmadnDamopolii | 13 Januari 2015, 9:30 pm
  12. mohon pencerahannnya pak : Apakah perusahaan yang baru berdiri disyaratkan mempunyai KD untuk paket pengadaan konstruksi di atas Rp. 2.5 M ? kalau memang bisa apakah kekayaan bersih perusahaan/modal kerja bisa dijadikan atau disamakan dengan nilai NPt dengan perhitungan KD = 3 x Npt ????? contoh : 1.Perusahaan Perusahaan A yang baru berdiri kurang dari 3 Tahun memiliki Kekayaan bersih/modal kerja 1,5 M,belum memiliki pengalaman sesuai sub bidang, 2.Perusahaan Perusahaan B yang sudah berdiri lebih dari 3 Tahun memiliki Kekayaan bersih/modal kerja 1,5 M, belum memiliki pengalaman sesuai sub bidang,

    Suka

    Posted by hadi haryanto | 8 Agustus 2015, 2:20 am
  13. Siang pak..
    Sy selaku PPTK di setwan kab. Manggarai Timur NTT.. kami berencana melakukan pengerjaan garasi mobil secara swakelola. Apakah ini dibenarkan krn tupoksi kami hanya pelayanan kepada DPRD.
    Tks

    Suka

    Posted by Ferdy budiman | 22 September 2015, 12:26 pm
  14. pertanyaan..
    assalamu alaikum War.Wab.
    kronologisnya pa, pekerjaan pra bencana yang telah dikerjakan tahun 2014 namun proses penunjukan langsung belum dilakukan, apakah bisa dilakukan proses penunjukan langsung tahun 2015 karena anggarannya baru tersedia 2015, mohon penjelasannya…

    Suka

    Posted by zaenal | 7 Desember 2015, 10:57 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,540 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: