archives

Portal Konsultasi LKPP

This category contains 8 posts

Proses Pengadaan Kendaraan Yang Tidak Terdapat Dalam E-Katalog


17 Desember 2012, 09:58 WIB Pertanyaan: Apakah proses pengadaan kendaraan yang tidak terdapat dalam katalog kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung? Jawaban: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (5) huruf e. disebutkan bahwa kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi … Baca lebih lanjut

Pengumuman Lelang


Pengumuman pelelangan (pelelangan umum/pelelangan sederhana/pemilihan langsung) yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengumuman dan seleksi jasa konsultansi (seleksi umum/seleksi sederhana) yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) dilakukan di Website K/L/DI, portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi. Untuk pengumuman di surat kabar lokal harus dilakukan jika Pemerintah Daerah masih … Baca lebih lanjut

PPK vs PPTK (Hirarki Peraturan Perundang-undangan)


Berdasarkan UU No 1/ 2004 KPA/PA berwewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Menurut Perpres tersebut PPK merupakan salah satu perangkat organisasi yang harus dibentuk. PA/KPA mendelegasikan kewenangan tersebut kepada PPK untuk memudahkan check and balance dalam proses pengadaan. Wewenang PPTK tidak termasuk menandatangani kontrak karena dalam aturan tentang Pemerintah … Baca lebih lanjut

Kewajiban Bersertifikat (Status PNS Dan CPNS Dalam Pengadaan)


PNS yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, tidak dapat menjadi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan PPK. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 diberlakukan. Dalam hal PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain tersebut ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, … Baca lebih lanjut

Pemutusan Kontrak


Kontrak tahun tunggal yang penyelesaian pekerjaannya terlambat dan telah lewat tahun  anggaran, maka pembayaran pekerjaan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan  setelah tahun anggaran berjalan berakhir. Untuk itu harus segera dilakukan pemutusan kontrak, untuk pekerjaan konstruksi dilakukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, dikurangi denda yang dikenakan bilamana hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh kelalaian … Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung


Pengadaan langsung pada prinsipnya menggunakan prakualifikasi, dimana Pejabat Pengadaan sudah menentukan (pre-knowledge) calon penyedia yang akan ditugaskan. Namun proses prakualifikasinya lebih sederhana dibandingkan metoda prakualifikasi pada pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan komplek dan/atau pemilihan jasa konsultansi badan usaha. Calon penyedia tidak diwajibkan mengisi form isian kualifikasi. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. … Baca lebih lanjut

Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil/Sepeda Motor)


Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) huruf e dinyatakan bahwa Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Dipenjelasan ayat ini dinyatakan bahwa Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa. Daftar harga yang … Baca lebih lanjut

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan


Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, wajib ditunjuk dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap satuan kerja setiap awal tahun bila menggunakan APBD. Namun bila menggunakan APBN, pengangkatan pengelola pengadaan (PPK, ULP yang ditunjuk oleh satker yang bersangkutan, dan PPHP) dapat diangkat dan diberlakukan tanpa mengenal batas akhir pemberlakuan … Baca lebih lanjut

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D905C5EF

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,916,448 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 2.063 pengikut lainnya