archives

Artikel PBJ

This category contains 24 posts

Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010


Untuk memudahkan mempelajari substansi perubahan pada Perpres 54/2010, Pak Khalid Mustafa telah membuat Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.   Matriks tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut: Matriks Perbedaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Sumber: khalidmustafa.info   Tautan … Baca lebih lanjut

Solusi Akhir Tahun PMK 194/2014, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna


Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 kembali untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait solusi kontrak akhir tahun. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012. Banyak yang berharap PMK 194/2014 … Baca lebih lanjut

Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010


Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mengalami perubahan. Kali ini merupakan perubahan ketiga setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah … Baca lebih lanjut

Perka LKPP No. 18 Thn 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa


Terhitung sejak tanggal 1 September 2014 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya telah diundangkan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 September 2014 pengenaan sanksi Daftar Hitam harus berpedoman pada ketentuan yang diatur … Baca lebih lanjut

Pelimpahan Kewenangan Dari PA Kepada KPA Dalam Pengadaan Barang/Jasa


A.   Pendahuluan Dalam Pengadaan Barang/Jasa dikenal Istilah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran. Sering ada yang menanyakan apakah PA dapat melimpahkan semua kewenangannya yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya?  Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya memang tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan pelimpahan kewenangan dari PA kepada … Baca lebih lanjut

MRBM Terjepit Diantara Polemik, Politik, dan Policy


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Tulisan ini dibuat sekadar untuk menawarkan sebuah solusi sekaligus menyikapi  isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan rencana kelanjutan pembangunan Mesjid Raya Baitul Makmur Kotamobagu.  Akhir-akhir ini beragam pendapat bermunculan terkait dengan rencana kelanjutan pembangunan MRBM (Mesjid Raya Baitul Makmur) Kotamobagu. Pembangunan MRBM seakan tak pernah luput dari … Baca lebih lanjut

Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)


Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan (RUP) Rencana Umum Pengadaan. Pengumuman RUP dilakukan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Salah satu tujujan … Baca lebih lanjut

Terjepit Diantara Integritas dan Intervensi


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa) Menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat/Panitia Pengadaan/Pokja ULP, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan) bukanlah hal yang menyenangkan bagi sebagian PNS. Banyak keluh-kesah serta suka dan duka tatkala seorang PNS menjalani tugas sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Mulai dari honor yang tak sebanding dengan besarnya … Baca lebih lanjut

Kontrak Tahun Tunggal, Harus(kah) Putus Kontrak Di Akhir Tahun (?)


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP RI]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Pemutusan Kontrak pada pekerjaan dengan Kontrak Tahun Tunggal ternyata tidak hanya menarik dibahas saat memasuki batas akhir tahun anggaran. Isu ini bahkan menjadi isu nasional yang masih terus diperbincangkan sampai dengan saat ini. Karena alasan itulah Penulis mencoba untuk mengkaji kembali dasar hukum … Baca lebih lanjut

Pemutusan Kontrak: Uji Nyali Di Bulan Desember


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Mendekati batas akhir tahun anggaran, banyak hal yang menjadi pertanyaan antara lain: apakah dalam sisa waktu yang ada Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaannya?; bagaimana jika sampai dengan batas akhir tahun anggaran ternyata pekerjaan tidak selesai?; dan apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang … Baca lebih lanjut

Solusi Percepatan Penyerapan Anggaran Melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi Dan Trainer PBJ (Certified LKPP); PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah dua tahun diundangkan. Hasil evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa … Baca lebih lanjut

Periode Kritis Tender Pekerjaan Konstruksi


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi Dan Trainer PBJ (Certified LKPP); PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Seakan menjadi tradisi tahunan, tender pekerjaan konstruksi masih saja ada yang terlambat dilaksanakan. Tender yang kegiatan dan dananya telah tertata dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) semestinya sudah dilaksanakan pada triwulan pertama atau paling lambat triwulan kedua setiap tahun anggaran. Salah satu penyebab … Baca lebih lanjut

Tata Cara Pembayaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa


Penulis : Denny Yapari, ST, SH, MH  (Lulusan Sarjana Teknik Elektro (ST.) dari Institut Teknologi Nasional Bandung, Sarjana Hukum (SH.) Universitas Yos Soedarso Surabaya, dan Magister Ilmu Hukum (MH.) Universitas Narotama Surabaya. Telah Memperoleh Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP). Email : denny.yapari@gmail.com A. PERMASALAHAN Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung … Baca lebih lanjut

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan ULP


Penulis: Budy Hermawan (Pengamat, Praktisi, Trainer PBJ; PNS Pemprov. Jawa Barat) Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan pengadaan ( ULP ), maka Peraturan kepala LKPP Nomor 002 /PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal  ini tentunya akan memiliki dampak yang … Baca lebih lanjut

Masalah Kontrak Dan Kontrak Bermasalah


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi Dan Trainer PBJ; PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 22 Perpres 54/2010 menyebutkan pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagai perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana … Baca lebih lanjut

Harga Rata-Rata Dalam HPS ? ( HPS-2)


Penulis: Mudjisantosa (Kasubdit Advokasi Deputi Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP) Sudah menjadi kenyataan umum bahwa menyusun HPS dari harga rata-rata survei. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menganalisa dari metode evaluasi yang akan digunakan dalam mengevaluasi penawaran. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ada tiga metode evaluasi yaitu : a. sistem gugur; b. … Baca lebih lanjut

Publik Harus Pantau Proses Lelang Elektronik


Baban Gandapurnama – detikBandung Bandung – Kepala Balai Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat Ika Mardiah mengharapkan dan meminta publik turut memantau atau mengawasi proses lelang barang dan jasa. Terutama dilakukan instansi pemerintah di Jabar melalui LPSE. Hal tersebut disampaikan Ika saat Workshop Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Bagi Jurnalis di Hotel Grand Serella Bandung, … Baca lebih lanjut

PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi


Penulis: Samsul Ramli ( Praktisi DanTrainer PBJ; PNS Kabupaten Banjar) Perdebatan panjang tentang sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk PA/KPA yang melaksanakan langsung wewenang ke-PPK-an mengemuka, utamanya ditingkat daerah. Fenomena ini semakin santer dengan dimasukinya tahun 2012 dimana P54/2010 pasal 127 mengamanatkan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012. … Baca lebih lanjut

Peraturan Pengadaan Barang Jasa


Penulis: Heldi Yudiyatna (Praktisi & Trainer PBJ; PNS Kota Bogor) Bagi para pencinta dan para ahli pengadaan baik sebagai anggota Pokja ULP atau panitia bagi yang belum punya ULP (kasian deh loh belum bentuk ULP hehehe…), atau sebagai PPK / Pejabat Pembuat Komitmen (baik yang bersertifikat atau tidak…), tentunya melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah hal yang … Baca lebih lanjut

PPK Tidak Sekedar Tanda Tangan Kontrak


Oleh: Khalid Mustafa (Procurement Spesialist) Awal tahun 2012  beberapa orang datang langsung berdiskusi atau bertanya melalui telepon tentang Pengadaan Barng/Jasa khususnya mengenai pelaksanaan kontrak. Sebagian isi diskusi adalah menanyakan pekerjaan yang dilaksanakan akhir tahun 2011 namun hingga tahun 2012 masih belum selesai. Ada yang bertanya bagaimana cara pemutusan kontrak, ada yang bertanya kok bisa terjadi … Baca lebih lanjut

Pengadaan Terkonsolidasi – Good or Bed?


Penulis: Tri Putranto Vindi Kusuma (Praktisi & Trainer PBJ; PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Model Pengadaan terkonsolidasi atau terintegrasi biasanya diatur oleh suatu badan regulasi khusus yang akan mengurusi semua mekanisme pembelian; baik barang maupun jasa. Hal ini akan memudahkan di dalam manajemen pengendalian item dan volume yang akan dibeli dan yang terpenting adalah memberi … Baca lebih lanjut

Tender “By Design” Dalam Pengadaan Barang/Jasa


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi dan Trainer PBJ; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu) Proses tender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan di semua pelosok Negeri ini hampir tak pernah luput dari kesan negatif. Bak penyakit kanker stadium lanjut yang sudah mengalami metastasis, pesimisme dan Su’udzon terhadap proses tender sudah terlanjur melekat, mengakar, dan menyebar. Proses tender … Baca lebih lanjut

Pemutusan Kontrak Dan Sanksi Blacklis (Bagian 2, habis)


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi dan Trainer PBJ; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu) Pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) secara eksplisit telah diatur melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 merupakan satu-satunya … Baca lebih lanjut

Pemutusan Kontrak Dan Sanksi Blacklis (Bagian 1)


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi dan Trainer PBJ; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu) “Masuk Dalam Daftar Hitam, Tak Bisa Menang Tender Lima Tahun” demikian judul berita di salah satu media online yang ada di Sulut beberapa hari yang lalu. Dalam berita tersebut juga terdapat pernyataan bahwa Kepala daerah akan mem-blacklist kontraktor berdasarkan usulan Inspektorat dan Dinas. … Baca lebih lanjut

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,718,906 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 2.030 pengikut lainnya

Komentar Terbaru

Indah Aridawati di Contoh Dokumen Dan Format Peng…
eriedh marthin di Kontrak Tahun Tunggal, Harus(k…
Patahurrahman di Forum
Richie di Contoh Dokumen Dan Format Dala…
Kandar j Is di Download
Sains News di Download
dony di Download
Muhidin di Pemutusan Kontrak Dan Sanksi B…
Sains News di Download
ferry yuliansyah di Contoh Dokumen Dan Format Peng…