archives

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2
Rahfan Mokoginta has written 159 posts for Rahfan Mokoginta's Blog

Undangan Temu Nasional 2016 “Reformasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi”


Kepada Yth, Para Pimpinan K/L/D/I, dan Kepala Badan / Kantor / Unit Layanan Pengadaan   Dengan Hormat, Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa aalah intervensi berbagai pihak. Keberadaan ULP masih belum maksimal menekan angka tindak korupsi. Posisi ULP masih sangat lemah. Pelemahan fungsi ULP salah satunya disebabkan karena kelembagaan … Baca lebih lanjut

Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa & Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Periode Oktober– Desember 2016


P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) dan Pusdiknas (Pusat Studi Kebijakan Nasional) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut (untuk mengunduh undangan, klik Bimtek yang diminati dibawah ini ): Bimtek Sosialisasi Perpres 4/2015, Permen PU 31/2015 dan Penyusunan Dokumen Pengadaan bertempat di Hotel Mercure Kota-Jakarta Jl. Hayam Wuruk … Baca lebih lanjut

Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa & Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Periode Agustus – Desember 2016


P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) dan Pusdiknas (Pusat Studi Kebijakan Nasional) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangan): Bimtek Sosialisasi Perpres 4/2015, Permen PU 31/2015 dan Penyusunan Dokumen Pengadaan bertempat di Hotel Mercure Kota-Jakarta Jl. Hayam Wuruk No. 123 (9-10 Agustus, 6-7 September, … Baca lebih lanjut

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Periode April-Juni 2016


  P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) dan Pusdiknas (Pusat Studi Kebijakan Nasional) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangan): Bimtek Sosialisasi Perpres 4/2015, Permen PU 31/2015 dan Penyusunan Dokumen Pengadaan bertempat di Hotel Mercure Kota-Jakarta Jl. Hayam Wuruk No. 123 (12-13 April, 10-11 … Baca lebih lanjut

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Periode April-Juni 2016


P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) dan Pusdiknas (Pusat Studi Kebijakan Nasional) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangan): Bimtek Sosialisasi Perpres 4/2015, Permen PU 31/2015 dan Penyusunan Dokumen Pengadaan bertempat di Hotel Mercure Kota-Jakarta Jl. Hayam Wuruk No. 123 (12-13 April, 10-11 Mei, … Baca lebih lanjut

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Tahun 2016


P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) dan Pusdiknas (Pusat Studi Kebijakan Nasional) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangan):   Bimtek Sosialisasi Perpres 4/2015, Permen PU 31/2015 dan Penyusunan Dokumen Pengadaan bertempat di Hotel Mercure Kota-Jakarta Jl. Hayam Wuruk No. 123 (1-2 Maret, 12-13 … Baca lebih lanjut

Pelatihan E-Procurement/SPSE Versi 4


Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) saat ini menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.5. Namun seiring dengan berkembangnya tantangan dalam hal pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem elektronik maka saat ini SPSE 3.5 dianggap tidak relevan lagi. Untuk itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penyempurnaan dengan meluncurkan SPSE.4. Banyak pengembangan yang dilakukan pada versi 4 … Baca lebih lanjut

Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bulan November 2015


Kepada Yth: Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di- Tempat Dengan hormat, Mengacu kepada Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Ayat (2) Butir (g) Mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK: PPK pada Kementerian/Lembaga//Institusi Lainnya wajib memiliki Sertifikat Keahlian … Baca lebih lanjut

Temu Nasional PBJ Pemerintah Tahun 2015 “Panik Anggaran vs Panik Pengadaan”


Yth. Bapak/Ibu Pengelolaa PBJ Di tempat Dengan Hormat, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti Seminar Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 yang akan diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I). Adapun tema yang diangkat pada seminar ini adalah : PANIK ANGGARAN VS PANIK PENGADAAN Keynote Speaker : Muhammad Yusuf Kalla (Wakil Presiden RI)* “Kebijakan … Baca lebih lanjut

Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Periode September – Desember 2015


P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa selama Periode September – Desember 2015 di berbagai Kota di Indonesia. Untuk undangan silahkan diunduh melalui tautan berikut: Bimtek Strategi merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak, dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bimtek E-Purchasing dan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bimtek Evaluasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah … Baca lebih lanjut

Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010


Untuk memudahkan mempelajari substansi perubahan pada Perpres 54/2010, Pak Khalid Mustafa telah membuat Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.   Matriks tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut: Matriks Perbedaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Sumber: khalidmustafa.info   Tautan … Baca lebih lanjut

Perpres No. 4 Thn 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010


Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. … Baca lebih lanjut

Solusi Akhir Tahun PMK 194/2014, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna


Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 kembali untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait solusi kontrak akhir tahun. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012. Banyak yang berharap PMK 194/2014 … Baca lebih lanjut

Jadwal Bimtek PBJ Tahun 2015 Yang Diselenggarakan P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia)


P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) akan menyelenggaranan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2015 (Periode Januari – Mei) dengan program-program sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangannya): Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tips dan … Baca lebih lanjut

Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010


Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mengalami perubahan. Kali ini merupakan perubahan ketiga setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah … Baca lebih lanjut

Rakernas Pengadaan akan digelar 18 November 2014


LKPP sebagai salah satu agen dalam reformasi birokrasi, memberi dukungan penuh terhadap usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek belanja pemerintah yang rentan akan adanya praktik korupsi. Untuk itu melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), LKPP berupaya untuk memperbaiki proses pengadaan, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih transparan, efisien, … Baca lebih lanjut

Diklat Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Undangan [unduh disini]   Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pedidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan pengetahuan dan teknik bagaimana seorang … Baca lebih lanjut

Duplik Agus Kuncoro: Alhamdulillah, Penuntut Umum Menyetujui Pendapat Terdakwa


“Majelis Hakim Yang Mulia, Pada bagian akhir pledoi saya (halaman 27-29) saya menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berusaha bahkan tidak berkesimpulan pada adanya mensrea dibalik serangkaian perbuatan saya yang terjadi dalam perkara ini. Kaidah hukum menyatakan bahwa: Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Dakwaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada saya tidaklah tepat”. (Petikan Duplik Agus … Baca lebih lanjut

Kerja ULP bakal Dipermudah


Malang- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  sedang menyiapkan sistem untuk mempermudah  kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP, Agus Rahardjo pada Sosialisasi ULP dan Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Malang beberapa waktu yang lalu. “Nanti kalau lelang, ULP tidak perlu lagi menyiapkan Standar Bidding Document yang sangat rumit, semuanya sudah … Baca lebih lanjut

Pledoi Agus Kuncoro “Perjuangan Mempertanggungjawabkan Pilihan PPK Bagi Negaranya”


Saya adalah wakil Negara dalam bidang perdata. Diberi tugas untuk “bertempur” di “lapangan perdata” menghadapi penyedia. Tugas saya menjaga hak negara berupa barang dan uang. Ketika tugas menghadapi penyedia bisa saya lakukan dengan optimal, justru Negara melalui wakilnya yang lain memenjarakan saya. (Petikan Pledoi Agus Kuncoro) Hari ini, Selasa 23 September 2014 bertempat di Pengadilan … Baca lebih lanjut

Temu Nasional PBJ di Desa “Menyongsong 1 Milyar 1 Desa”


Undangan Temu Nasional PBJ di Desa [unduh disini]  Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa menjadi unit otonom dalam hal mengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa, maka pembenahan tata kelola Desa menjadi hal yang sangat penting. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di Desa jangan sampai menyebabkan korupsi mengalir ke Desa. … Baca lebih lanjut

Pelatihan Pengadaan Obat dan Alkes Tanpa Tender Dan Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi


Undangan [unduh disini] Kepada Yth: Rumah Sakit : RSU/RSUD/RS Dinas Kesehatan Unit Pelayanan Medik/Instalasi Farmasi Institusi yang Mengadakan Alkes & Obat (TNI, POLRI, BNN, DLL) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa BUMN dan BUMD Jamsostek, PMI, dan Asuransi Kesehatan Perusahaan Swasta ( Penyedia Alkes ) Sektor kesehatan memiliki peranan yang esensial, dimana kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat sangatlah … Baca lebih lanjut

Perka LKPP No. 18 Thn 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa


Terhitung sejak tanggal 1 September 2014 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya telah diundangkan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 September 2014 pengenaan sanksi Daftar Hitam harus berpedoman pada ketentuan yang diatur … Baca lebih lanjut

Pelatihan Gabungan Teknik Penyusunan SOP ULP K/L/D/I


Undangan Pelatihan [unduh disini]     Undangan Pelatihan [unduh disini]

Bimtek Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dukumen Pengadaan


UNDANGAN BIMTEK [unduh disini] Kepada Yth: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP Sebagaimana diketahui, permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini banyak terpublikasi melalui berbagai media adalah kurangnya perencanaan yang matang, banyaknya indikasi mark-up dalam penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen kontrak yang tidak jelas serta penyusunan dokumen pengadaan yang tidak rinci dan detail serta … Baca lebih lanjut

Pelatihan Penyusunan SOP ULP K/L/D/I


Undangan Pelatihan SOP ULP [unduh disini] Undangan Pelatihan SOP ULP [unduh disini]

Deputi III (Deputi PPSDM LKPP) Keluarkan SOP ULP


Jakarta – Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP baru-baru ini merilis lima Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Agus Prabowo selaku Deputi Bidang PPSDM dalam suratnya yang bernomor 3485/D.3/06/2014 kepada masing-masing Kepala ULP di menyatakan penerbitan SOP tersebut dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi dalam melaksanakan pengadaan. “Kelima SOP … Baca lebih lanjut

Deputi PPSDM LKPP RI (Deputi III) Keluarkan SOP ULP


Jakarta – Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP baru-baru ini merilis lima Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Agus Prabowo selaku Deputi Bidang PPSDM dalam suratnya yang bernomor 3485/D.3/06/2014 kepada masing-masing Kepala ULP di menyatakan penerbitan SOP tersebut dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi dalam melaksanakan pengadaan. “Kelima SOP … Baca lebih lanjut

Undangan Bimtek dan Ujian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Undangan [unduh disini] Sebagaimana ketentuan peraturan Presiden RI (Pepres) No. 54 tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No. 70 tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP No 6 tahun 2012 yang diubah dengan Perka LKPP No. 14 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan bottleneckingdan multi tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 dan 10 Tahun 2014


Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [unduh disini] Peraturan Kepala LKPP No 10 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing [unduh disini]

APIP dan Biro Hukum Bisa Cegah Penyimpangan


Materi Peningkatan APIP dan Biri Hukum [unduh disini] Jakarta – Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Biro Hukum Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pengadaan nasional. Keduanya dianggap mampu meminimalisir potensi permasalahan dan penyimpangan pengadaan. Salah satu caranya adalah dilibatkan secara aktif dalam proses pengadaan. Selama ini peran kedua badan tersebut dirasa kurang maksimal. … Baca lebih lanjut

Temu Nasional “Strategi Menghindari dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Konstruksi”


    Undangan [unduh disini] Brosur [unduh disini] Kepada Yth, Pengelola Pengadaan (PA/KPA, PPK, ULP, PPHP) dan Pimpinan Perusahaan Konstruksi Di Tempat Dengan Hormat, Pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah (government procurement) merupakan serangkaian proses kegiatan dalam rangka memperoleh barang/jasa yang diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dari evaluasi dan penelitian, ditemukan bahwa … Baca lebih lanjut

Bimtek Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dukumen Pengadaan


UNDANGAN BIMTEK [unduh disini] Kepada Yth: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP Sebagaimana diketahui, permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini banyak terpublikasi melalui berbagai media adalah kurangnya perencanaan yang matang, banyaknya indikasi mark-up dalam penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen kontrak yang tidak jelas serta penyusunan dokumen pengadaan yang tidak rinci dan detail serta … Baca lebih lanjut

LKPP Terbitkan Kajian Akademis ULP


PENGANTAR PUBLIKASI KAJIAN AKADEMIS UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan fungsi penting dari setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun … Baca lebih lanjut

Focus Group Discussion: Pengadaan Barang/Jasa Yang Tidak Berujung Penjara


Memasuki tahun 2014 dunia pengadaan Indonesia kembali digemparkan oleh satu isu utama, yaitu banyaknya pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijadikan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara. Jika mencermati data tahun 2013 pada semester II misalnya, sekitar 42,70% dari total 267 kasus korupsi merupakan kasus yang terjadi pada pengadaan barang/jasa (PBJ). Juga dari 546 tersangka … Baca lebih lanjut

Pelimpahan Kewenangan Dari PA Kepada KPA Dalam Pengadaan Barang/Jasa


A.   Pendahuluan Dalam Pengadaan Barang/Jasa dikenal Istilah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran. Sering ada yang menanyakan apakah PA dapat melimpahkan semua kewenangannya yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya?  Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya memang tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan pelimpahan kewenangan dari PA kepada … Baca lebih lanjut

Tata Cara Konversi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa


Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang bagaimana tata tacara Konversi Sertifikat Ahli PBJ maupun penggantian Sertifikat yang hilang, berikut saya uraikan tata caranya yang dikutip dari LKPP RI. Selain itu, saya juga lampirkan contoh Surat Permohonan Konversi Sertifikat Ahli PBJ dan Surat Permohonan Penggantian Sertifikat AHli PBJ (khusus bagi yang sertifikatnya hilang). Tata cara dan pengajuan permohonan … Baca lebih lanjut

LKPP Terbitkan Edaran Inpassing Jabfung Pengelola PBJP


Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerbitkan Surat Edaran  Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir PNS dalam pengadaan barang/jasa. Surat edaran Inpassing merupakan tindak lanjut dari Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing). Edaran ini … Baca lebih lanjut

Kegiatan LKPP – APIP – Biro/Bagian Hukum K/L/D/I di Ternate-Maluku Utara


Membangun Kemitraan LKPP dengan APIP K/L/D/I dalam Pengadaan Barang dan Jasa PENDAFTARAN PESERTA [klik disini] Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan nasional diperlukan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu perlu dibangun kemitraan LKPP dengan APIP dan Bagian/Biro Hukum K/L/D/I. Sehubungan dengan itu LKPP akan menyelenggarakan kegiatan diskusi/Forum Group … Baca lebih lanjut

Call Center LKPP Ganti Nomor


Mulai 2 Januari 2014, nomor call center LKPP 021-7167 3000 yang selama ini digunakan berubah menjadi 021- 4629 3000. Hal ini dilakukan karena pemenang pengadaan sewa call center LKPP adalah perusahaan yang berbeda. Sebagaimana yang tertera dalam pengumuman pemenang lelang pengadaan sewa call center LKPP di laman LPSE LKPP, disebutkan bahwa PT Infomedia Nusantara menjadi pemenang dengan harga terkoreksi Rp 951.600.000. Perusahaan ini mengalahkan … Baca lebih lanjut

MRBM Terjepit Diantara Polemik, Politik, dan Policy


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Tulisan ini dibuat sekadar untuk menawarkan sebuah solusi sekaligus menyikapi  isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan rencana kelanjutan pembangunan Mesjid Raya Baitul Makmur Kotamobagu.  Akhir-akhir ini beragam pendapat bermunculan terkait dengan rencana kelanjutan pembangunan MRBM (Mesjid Raya Baitul Makmur) Kotamobagu. Pembangunan MRBM seakan tak pernah luput dari … Baca lebih lanjut

Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)


Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan (RUP) Rencana Umum Pengadaan. Pengumuman RUP dilakukan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Salah satu tujujan … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 dan 15 Tahun 2013


Bahwa pada Pasal 5 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dan Pasal 42 serta 43 Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, … Baca lebih lanjut

Pemerintah keluarkan Aturan Pengadaan di Desa


  Surabaya – Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 19 November 2013. Kepala Sub … Baca lebih lanjut

Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah Melalui Penguatan LPSE dan Profesionalisme ULP


Jakarta- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN atau APBD dapat dilaksanakan lebih transparan, terbuka dan adil yang di dukung sistem teknologi informasi sehingga proses pengadaan lebih efisien dan efektif sehingga penyerapan anggaran pemerintah dapat maksimal untuk memicu pertumbuhan ekonomi. “Jika anggaran Pemerintah dapat dimaksimalkan, maka laju … Baca lebih lanjut

LKPP Kembangkan ULP Percontohan


Jakarta – Indonesia terus melakukan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah reformsi yakni melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen, bebas intervensi, profesional dan berintegritas di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 130 ayat (1), bahwa ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling … Baca lebih lanjut

Pengumuman Kelulusan TOT Pelatihan Jabatan Fungsional


PENGUMUMAN Nomor: 6177/D.III.2/11/2013 Terlampir disampaikan nama-nama yang dinyatakan LULUS dalam kegiatan Pelatihan Pelatih (Training of Trainers) untuk Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pelatihan Kompetensi di Jakarta, gelombang 1 tanggal 29 September-4 Oktober 2013, gelombang II tanggal 6-11 Oktober 2013, dan gelombang III tanggal 20-25 Oktober. Kelulusan berdasarkan hasil praktek melatih … Baca lebih lanjut

Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013


Peserta TOT untuk Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Gel II, 6 – 11 Okt 2013


Nomor :  5280 /D.III.2/09/2013 Lampiran : Dua lembar Hal : Pemberitahuan Penetapan Peserta Pelatihan Pelatih (TOT) Untuk                                                                           Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Gelombang II Jakarta,  27   September  2013 Kepada Yth. (Sesuai dengan nama-nama terlampir) di tempat Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Jumat tanggal  23 Agustus 2013 (cap pos) dan berdasarkan … Baca lebih lanjut

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013


Tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi.   SE Kepala LKPP No. 2 Tahun 2013 [unduh disini]

Terjepit Diantara Integritas dan Intervensi


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa) Menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat/Panitia Pengadaan/Pokja ULP, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan) bukanlah hal yang menyenangkan bagi sebagian PNS. Banyak keluh-kesah serta suka dan duka tatkala seorang PNS menjalani tugas sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Mulai dari honor yang tak sebanding dengan besarnya … Baca lebih lanjut

Buku PBJ: Begini Tender Yang Benar (Penulis Agus Kuncoro)


Mengapa Harus Membaca Buku Ini? “BEGINI TENDER YANG BENAR”, adalah buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pertama menggunakan konsep 2 in 1. Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku “Cara Benar, Mudah dan Jitu Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang konsepnya diperjelas laksana melihat “satu keping mata uang dari dua sisi berbeda”. Pengelola Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa … Baca lebih lanjut

Pelatihan Simulasi e-Purchasing


Pelatihan ini ditujukan kepada kalangan Praktisi Pengadaan di Pemerintah, Akademisi, Konsultan, dan Pelaku Pengadaan Lainnya. Pelatihan ini diharapkan untuk meningkatkan kompetensi para Pelaku Pengadaan dan Keuangan, yang hasilnya adalah BISA membuat HPS, BISA membuat Kontrak, dan memahami mekanisme baru dalam pengadaan yaitu pengadaan dari Catalog Inaproc atau e-Purchasing. Pelatihan ini bukan untuk tujuan ujian sertifikasi pengadaan). … Baca lebih lanjut

Agenda Pelatihan DPD IAPI Jawa Timur


(22 Juni 2013) Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk Penyedia Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir Perpres. No.70 th. 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. Sehubungan dengan hal tersebut, … Baca lebih lanjut

Buku PBJ: Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Penulis: Samsul Ramli (Praktisi dan Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Harga Buku : Rp. 76.000,- (Belum Ongkos Kirim) No. Rekening : 0310007751137 Bank Mandiri an. Samsul Ramli 0209935619 BNI an. Samsul Buku ini secara sporadis mengulas berbagai hal penting seputar pengadaan yang sifatnya mendukung dan konsisten. Selain itu, gaya bahasanya pun rileks dan funky, sehingga orang … Baca lebih lanjut

Peraturan Bersama LKPP- BKN tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan


Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Perber Kepala LKPP dan Kepala BKN [unduh disini] Sumber: LKPP RI

Katalog dan Panduan aplikasi e-purchasing Obat


  Katalog harga dan spesifikasi [unduh disini] Unduh Panduan aplikasi e-purchasing Obat di bawah ini: Untuk Panitia (pdf) Untuk PPK (pdf) Untuk Penyedia (pdf) Sumber: LKPP RI

Contoh Format Kontrak Dengan SPK Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012


Untuk melengkapi contoh format Kontrak yang telah di-publish sebelumnya (dengan Surat Perjanjian), kali ini saya mengunggah 5 (lima) contoh format Kontrak yang menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja). Dengan demikian, maka lengkaplah contoh format Kontrak untuk semua jenis pengadaan baik yang menggunakan Surat Perjanjian (SP) maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Contoh format Kontrak tersebut tersebut dibuat … Baca lebih lanjut

Kepala LKPP & Kepala BKN teken Peraturan Bersama


Jakarta – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan angka Kreditnya, LKPP bersama BKN melakukan penandatanganan Peraturan bersama mengenai ketentuan pelaksanaan Permenpan tersebut, Rabu (01/05).  Acara penandatanganan dilakukan oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dan Kepala BKN Eko Sutrisno di lantai 9 Kantor … Baca lebih lanjut

Contoh Format Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012


Berikut terlampir Contoh Format Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi (file word) yang menggunakan Surat Perjanjian (Badan Usaha Dan Perorangan). Format tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada beberapa … Baca lebih lanjut

Contoh Format Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012


Berikut terlampir Contoh Format Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya (file word) yang menggunakan Surat Perjanjian. Format tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada beberapa penambahan yang dituangkan dalam … Baca lebih lanjut

Contoh Format Kontrak Pengadaan Barang Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012


Berikut terlampir Contoh Format Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang (file word) yang menggunakan Surat Perjanjian. Format tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada beberapa penambahan yang dituangkan dalam format … Baca lebih lanjut

Contoh Format Kontrak Konstruksi Yang Menggunakan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012


Berikut terlampir Contoh Format Kontrak Pekerjaan Konstruksi (file word) yang menggunakan Surat Perjanjian. Format tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada beberapa penambahan yang dituangkan dalam … Baca lebih lanjut

LKPP Gelar Rakor Jabfung Pengadaan


Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Selasa (08/04) di Jakarta. Rakor mengundang perwakilan dari 19 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut terbagi dalam dua sesi diskusi. Sesi pertama menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Satya Susanto Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Dit. HPP-DJA, Suyono Perumus Standar … Baca lebih lanjut

Surat Edaran Menteri PU Nomor 03/SE/M/2013


Berikut terlampir Surat Edaran Menteri PU Nomor 03/SE/M/2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi Dan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Edaran ini dapat digunakan sebagai dasar Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi walaupun diluar lingkungan Kementerian PU. Surat Edaran Menteri PU Nomor 03/SE/M/2013 [unduh disini]

Proses Pengadaan Kendaraan Yang Tidak Terdapat Dalam E-Katalog


17 Desember 2012, 09:58 WIB Pertanyaan: Apakah proses pengadaan kendaraan yang tidak terdapat dalam katalog kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung? Jawaban: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (5) huruf e. disebutkan bahwa kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi … Baca lebih lanjut

Undangan Penawaran Alat Kesehatan tahun 2013


Tata cara dan Persyaratan silakan unduh lampiran yang disertakan (unduh disini) Sumber: LKPP RI

Hindari Kesalahan Proyek Pengadaan


  RADARTOTABUAN.com, BOLTIM – Sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Boltim, Selasa (26/2), menerima materi sosialisasi Perpres Nomor 70/2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah. Materi sosialisasi dipaparkan oleh instruktur PBJ LKPP RI Rahfan Mokoginta. Dalam paparannya, pria yang pernah mengikuti Diklat Internasional PBJ ini … Baca lebih lanjut

Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013


Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berpedoman pada Peraturan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:108 /DIV.1/01/2013 Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden … Baca lebih lanjut

Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya


Berikut terlampir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai … Baca lebih lanjut

Miliki Bukunya Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa


Bagi yang berminat memesan buku di bawah ini, silahkan menguhubungi melalui SMS ke nomor 087885589333 atau PIN BB 27328C11. Harga yang tertera belum termasuk ongkos kirim. 1. Pengadaan Langsung; Tim Penulis: Mudjisantosa, Nandang Sutisna, Andik Afandi, dan Mandar Trusna HS.  Harga Rp. 60.000 (belum termasuk ongkos kirim) Buku ini, membahas lebih dari 40 aspek yang … Baca lebih lanjut

Alhamdulillah, Setahun Sudah Saya Belajar Melalui Blog Ini


Setahun yang lalu tepatnya tanggal 21 Januari 2012 blog ini dibuat. Ide awalnya cukup sederhana, hanya ingin berbagi sedikit apa yang saya punyai, ketahui dan pahami tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dengan bermodalkan beberapa contoh format dan artikel, saya memberanikan diri untuk saling berbagi melalui blog. Alhamdulillah, blog yang sangat sederhana dan masih banyak kekurangan ini mendapat … Baca lebih lanjut

Kontrak Tahun Tunggal, Harus(kah) Putus Kontrak Di Akhir Tahun (?)


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP RI]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Pemutusan Kontrak pada pekerjaan dengan Kontrak Tahun Tunggal ternyata tidak hanya menarik dibahas saat memasuki batas akhir tahun anggaran. Isu ini bahkan menjadi isu nasional yang masih terus diperbincangkan sampai dengan saat ini. Karena alasan itulah Penulis mencoba untuk mengkaji kembali dasar hukum … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering


Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya [unduh disini] Sumber: LKPP RI

Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP


Jakarta, 27 Desember 2012 Nomor         : 027/5308/SJ Nomor         : 6/SE/KA/2012 Sifat             : Segera Lampian      : – Hal               : Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Yth: Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Bupati/Walikota dan … Baca lebih lanjut

Contoh Format SK Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Sebentar lagi akan memasuki Tahun Anggaran 2013. PA/KPA harus segera membentuk Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk mempermudah PA/KPA membentuk Struktur Organisasi Pengadaan barang/Jasa, berikut dilampirkan Contoh Format Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa (jika belum terbentuk ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun … Baca lebih lanjut

Perka LKPP No.14/2012 Tentang Juknis Perpres 70/2012, No. 15/2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan, dan No. 17/2012 Tentang E-Purchasing


Berikut terlampir Peraturan Kepala LKPP: Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang … Baca lebih lanjut

Update Contoh Format RUP, KAK/TOR, dan Kaji Ulang RUP


Berikut terlampir contoh format Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR), dan Kaji Ulang RUP. Contoh format tersebut telah diperbaharui dan disesuaikan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk mempermudah mengunduh, saya menyimpan file tersebut di dropbox. … Baca lebih lanjut

Pemutusan Kontrak: Uji Nyali Di Bulan Desember


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Mendekati batas akhir tahun anggaran, banyak hal yang menjadi pertanyaan antara lain: apakah dalam sisa waktu yang ada Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaannya?; bagaimana jika sampai dengan batas akhir tahun anggaran ternyata pekerjaan tidak selesai?; dan apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang … Baca lebih lanjut

2013, Jasa Internet bisa beli langsung


Jakarta – Pemerintah bisa membeli jasa layanan internet/ Internet Service Provider dengan metode pembelian langsung. Mekanisme tanpa tender ini rencananya berlaku mulai Januari 2013 atau tahun depan melalui sistem e-katalog yang akan dimuat di website LKPP. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Bima Haria Wibisana mengatakan harga jasa layanan internet melalui e-katalog nantinya … Baca lebih lanjut

Surat Edaran tentang Pemberlakuan Perpres 70 tahun 2012


Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam tahun 2012. Unduh Surat Edaran di sini Sumber: LKPP RI

LKPP Terbitkan Perka No. 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan


LKPP menerbitkan Peraturan Kepala No. 13 tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I, di dalam tata cara pengumuman RUP. Unduh Perka LKPP No.13 Tahun 2012 dari sini Sumber: LKPP RI

Pengusaha Mesti Melek Teknologi


Bukittinggi, Padek-Mulai ta­hun 2013, pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bukittinggi dilakukan secara online, maka pengusaha yang ingin ikut tender harus menguasai teknologi infor­masi dan komunikasi. “Kalau ti­dak, maka pemenang tender ba­rang dan jasa bisa dari pengu­saha di luar Bukittinggi,” kata Ketua DPRD Kota Bukit­tinggi Rahmat Aris pada rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua … Baca lebih lanjut

BPK: Pengadaan Langsung Bisa Jadi Barang Haram


Ramdhania El Hida – detikfinance Jumat, 02/11/2012 12:05 WIB Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan sistem realisasi penyerapan anggaran APBN/APBD dengan cara kebut di akhir tahun sangat rawan penyimpangan. Apalagi penyerapan anggaran dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Anggota BPK Taufiequrrahman Ruki menyayangkan dalam pengelolaan anggaran masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya, banyak kementerian dan lembaga yang … Baca lebih lanjut

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012 Perihal Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012 Perihal Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [unduh] Sumber: LKPP RI

Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa khusus Papua dan Papua Barat


Penulis: Khalid Musta (Procurement Specialist) Sebuah aturan baru saja dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah sebelumnya mengeluarkan perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 70 Tahun 2012. Aturan tersebut adalah Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua … Baca lebih lanjut

Pengadaan alat kesehatan lewat sistem e-katalog


JAKARTA. Akhir tahun nanti, pemerintah bakal menghapus lelang langsung pada alat kesehatan dan menggantinya dengan sistem pembelian langsung via katalog elektronik (e-katalog) yang dijalankan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lewat e-katalog, instansi bisa langsung membeli alat kesehatan yang disediakan vendor. LKPP segera menerbitkan peraturan baru mengenai pedoman e-katalog pengadaan alat kesehatan tersebut. Kelak, vendor … Baca lebih lanjut

[INFO] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang PB/JP


PENGUMUMAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA   Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Barang dan Jasa di Kabupaten/Kota/Instansi Lain di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Instansi Lain (instansi Pemohon). Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan di instansi … Baca lebih lanjut

Simposium Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke VII, Jakarta 23 Oktober 2012


Simposium Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke VII Jakarta, 23 Oktober 2012   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, akan menyelenggarakan simposium nasional pengadaan barang/jasa Pemerintah ke VII. Acara ini diselenggarakan bersamaam dengan kegiatan workshop Pengembangan Jejaring Ahli Pengadaan Barang/ Jasa, dan akan dilaksanakan di Hotel Ambhara, Jakarta (Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Kebayoran Baru, Jakarta), pada tanggal 23 Oktober 2012. Simposium … Baca lebih lanjut

Nah Lho! Pengadaan Alat Kesehatan Tak Lagi Lewat Lelang


BANDUNG (bisnis-jabar.com)-Pemerintah pusat tidak akan lagi melakukan proses tender pada alat kesehatan. Objek lelang ini akan masuk e-katalog dimana pemerintah bisa melakukan pembelian langsung seperti yang diterapkan pada pengadaan kendaraan dinas. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan yang akan diujicobakan pertama kali adalah memasukan alat kesehatan ke e-katalog. “Pemerintah serius tidak … Baca lebih lanjut

LKPP Duga Banyak Lelang Pengadaan Pura-Pura di Daerah


BANDUNG (bisnis-jabar.com)- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menilai pentimpangan tak hanya terjadi di pengadaan alat kesehatan, komponen lelang lainnya pun menjadi sasaran permainan. Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan hal yang sama juga terjadi pada lelang obat-obatan habis pakai yang menurut Agus banyak kasus pura-pura lelang untuk yang menyebabkan banyaknya pengelembungan harga. “Ke depan semua … Baca lebih lanjut

Potensi Kerugian Negara Umumnya pada Pengadaan Barang dan Jasa


JAKARTA, (PRLM).-Selama semester pertama tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara hampir Rp 12,5 triliun. Potensi kerugian negara tersebut terjadi pada sekitar 13.105 kasus keuangan di 622 objek pemeriksaan. Umumnya, kasus tersebut terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dikatakan Ketua BPK, Hadi Purnomo ketika menyampaikan ikhtisari hasil pemeriksaan BPK semester … Baca lebih lanjut

Integrasi GRMS-SPSE Nasional


PELAKSANAAN pembangunan saat ini bisa dipastikan transparan terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, karena saat ini seperti yang disampaikan oleh Direktur e-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Ir. Ikak Gayuh Prasetya bahwa Kota Surabaya dalam proses pengadaan barang/jasa sudah terintegrasi dengan Goverment Resource Management System (GRMS) dan System Pengadaan Barang Secara Elektronik (SPSE) Nasional. Plt … Baca lebih lanjut

Sadapan Telepon Diputar, Terungkap Soal Pengarahan Proyek


JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengaraan anggaran proyek Alquran dan laboratorium komputer di Kementrian Agama RI makin dalam. Pasalnya saat pemeriksaan tersangka Dendy Prasetya hari ini, terungkap tiga nama lain dalam sadapan telepon yang diputar penyidik KPK. “Terdapat rekaman dari KPK terhadap pembicaraan saudara Dendy dengan pihak lain,” kata pengacara Dendy Erman Umar usai … Baca lebih lanjut

LKPP Terbitkan Perka No. 7 Tahun 2012 tentang Whistleblowing System dalam PBJP Dan Perka No.8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi PBJ


Perka No. 7 Tahun 2012 tentang Whistleblowing System dalam PBJP Sebagai langkah penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta persaingan usaha tidak sehat, serta perlunya memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyelahgunaan kewenangan dalam proses PBJP, untuk itu LKPP menerbitkan Perka tentang Whistleblowing System dalam … Baca lebih lanjut

PENGADAAN KONSTRUKSI- Intervensi Paket, Bupati Flores Timur Digugat


KUPANG- Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karena mengintervensi proses tender paket pengadaan konstruksi penyeberangan di atas air Patisirawalang pada Dinas Perhubungan setempat senilai Rp1,2 miliar. “Bupati dengan kuasanya telah menggugurkan perusahaan kami, walau tawaran nilai proyek yang kami ajukan lebih rendah Rp20 juta dengan semua persyaratan yang … Baca lebih lanjut

Panitia Tender Dituding Tak Kuasai Perpres 54 Thn 2010


Soal Tender Ulang Kapal Nelayan Dnaberita/GusleoBELAWAN | DNA – Kasus ditender ulangnya pengadaan kapal nelayan berbiaya Rp 4 miliar yang dimenangkan PT PT. PRIMA MANDIRI SATRIA PERKASA (PMSP) terus menuai kritikan, kali ini datangnya dari Saharuddin selaku Ketua Presidium Masyarakat Medan Utara menambahkan bahwa pekerjaan pembangunan kapal adalah pekerjaan konstruksi, bukan pengadaan barang, bahkan selaku … Baca lebih lanjut

Solusi Percepatan Penyerapan Anggaran Melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi Dan Trainer PBJ (Certified LKPP); PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah dua tahun diundangkan. Hasil evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa … Baca lebih lanjut

Lelang Proyek Infrastruktur Diimbau Dipercepat


Sejumlah kalangan mengimbau untuk mempercepat lelang proyek infrastruktur, minimal di akhir tahun 2012 atau pada awal tahun 2013. Dengan percepatan ini, memungkinkan pengerjaan pembangunan ibu kota bisa lebih cepat serta menghasilkan kualitas proyek yang maksimal serta penyerapan anggaran yang sangat baik. Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, M Syaiful Jihad mengatakan, … Baca lebih lanjut

Periode Kritis Tender Pekerjaan Konstruksi


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi Dan Trainer PBJ (Certified LKPP); PNS Dinkes Kota Kotamobagu) Seakan menjadi tradisi tahunan, tender pekerjaan konstruksi masih saja ada yang terlambat dilaksanakan. Tender yang kegiatan dan dananya telah tertata dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) semestinya sudah dilaksanakan pada triwulan pertama atau paling lambat triwulan kedua setiap tahun anggaran. Salah satu penyebab … Baca lebih lanjut

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,653,729 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.984 pengikut lainnya