pengadaan itu amanah

Latest Post

Temu Nasional PBJ di Desa “Menyongsong 1 Milyar 1 Desa”


Undangan Temu Nasional PBJ di Desa [unduh disini] 

pict

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa menjadi unit otonom dalam hal mengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa, maka pembenahan tata kelola Desa menjadi hal yang sangat penting. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di Desa jangan sampai menyebabkan korupsi mengalir ke Desa.

Aparatur Desa harus dibekali pengetahuan, pemahaman, keterampilan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara baik dan benar. Pengelolaan APBDes adalah hal baru bagi aparatur Desa. Tersedianya aturan yang jelas, lengkap dan mudah dilaksanakan adalah satu keharusan. Dalam kerangka itu selain aspek tata kelola keuangan, Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa harus segera dirumuskan. Seperti amanat Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa pengadaan barang/jasa diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali).

Untuk membicarakan hal-hal tersebut secara komprehensif,kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk mengikuti kegiatan Temu Nasional bertajuk :

Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa

“MENYONGSONG 1 MILYAR 1 DESA’’

Kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari         : Kamis – Jum’at

Tanggal  : 13 – 14 Nopember 2014

Tempat  : Hotel Mercure Kota Jl. Hayam Wuruk No. 123 Jakarta Pusat 11160

Demi tercapainya pembangunan desa yang maju dan sejahtera maka kami mengajak seluruh pihak terutama pemegang kebijakan, pelaksana pengadaan/barang/jasa, aparatur desa dan pihak-pihak lain untuk bergabung dan berbagi pendapat dan pengetahuan pada kegiatan dimaksud. Untuk Informasi hubungi Bapak Rahfan Mokoginta Hp.0852 9899 9383.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

 

Pengantar

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa harus dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itulah kemudian terbit Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/20014).

Dalam UU 6/2014 ini, salah satu yang paling krusial dan sangat terkait dengan pengadaan barang/jasa adalah  Pasal 71 dan 72 yang menyuratkan bahwa desa mempunyai hak dan kewajiban mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pembicaraan hangat sekarang ini adalah tentang kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa. Secara bertahap, desa akan mendapat tambahan pendapatan di luar pendapatan asli desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah senilai 10%, bagian dari dana perimbangan 10%, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, serta hibah sebagaimana diatur dalam PP RI No. 72/2005 tentang Desa, lebih kurang satu miliar rupiah.

Besarnya akumulasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) ke depan membawa konsekuensi pada beban pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa. Gegap gempita dan hiruk-pikuk pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa akan mengalir dengan deras ke desa. Jika hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keahlian mengelola pengadaan barang/jasa di desa, potensi penyimpangan tidak akan terhindarkan. Dan petaka korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi momok menakutkan akan mencengkram desa.

Oleh karena itu, kualitas tata kelola keuangan dan pengadaan barang/ jasa perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, akuntabel dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDesa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasilnya dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, perlu disusun pedoman tata cara pengadaan barang/ jasa di desa.

Tujuan                                                                

  1. Temu nasional diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam kebijakan pengadaan barang/jasa di desa, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan jitu menyusun kebijakan pengadaan barang/jasa di desa.
  2. Selain mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, sharing ide dan gagasan dalam temu nasional diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam kerangka penyusunan dan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di Desa
  3. Temu nasional ini mencoba menghadirkan berbagai narasumber yang sangat terlibat dan berkepentingan dalam menyusun berbagai peraturan perundang-udangan tentang Desa khususnya pengadaan barang/jasa (LKPP, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPK, BPKP dan Lembaga lain), sehingga diharapkan ada titik temu pandangan yang mampu mempertajam penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa di desa.
  4. Yang paling mendasar tentu saja, bahwa temu nasional dapat menghasilkan satu gambaran riil tentang regulasi pengadaan barang/jasa di desa. Diharapkan selepas temu nasional ini masing-masing daerah Kabupaten/Kota segera dapat menyusun, menerbitkan ataupun menyempurnakan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di desa.

Undangan Temu Nasional PBJ di Desa [unduh disini] 

Foto Kegiatan

Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Uji Coba Materi Diklat Jabfung Bagi 20 ULP Terpilih Di Indonesia Yang Diselenggarakan Oleh LKPP RI di Jakarta (29/10/2013)

Memberikan Keterangan Ahli Pada Sidang Kasus Pengadaan Simulator SIM Di Pengadilan Tipikor Jakarta (30/07/2013)

Ujian Berbasis Komputer

Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa

Jadwal Saya

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 748,289 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 585 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 585 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: