pengadaan itu amanah

Latest Post

Solusi Akhir Tahun PMK 194/2014, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna


catatan akhir tahunMenjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 kembali untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait solusi kontrak akhir tahun. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012.

Banyak yang berharap PMK 194/2014 yang diterbitkan 6 oktober 2014 ini akan memberikan fleksibilitas dari sisi administrasi keuangan terkait pelaksanaan kontrak akhir tahun. Untuk mengupasnya saya mencoba merunut pasal per pasal agar ketemu alur pikir penyusun PMK ini.
Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal ini menegaskan tentang definisi kontrak tahun tunggal dan tahun anggaran. Bahwa yang disebut Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Definisi ini memang tidak menyebutkan kontrak, namun demikian sebuah kontrak yang mengikat 1 tahun anggaran harus sesuai dengan syarat masa berlaku anggaran, ini agar kontrak tersebut bisa dibayar.

Pasal 3

  1. Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
  2. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
  3. Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal ini merupakan kebijakan dari kewajiban harus selesainya pekerjaan dimasa akhir kontrak dalam tahun anggaran berkenaan. Pasal ini membolehkan pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Meskipun pelaksanaan pekerjaan dapat melewati tahun anggaran namunpembayaran nilai sisa pekerjaan tidak dapat dilakukan di tahun anggaran berikutnya.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada 2 domain besar yang harus diperhatikan untuk memetakan kondisi yaitu Pelaksanaan Pekerjaan (Progress Fisik) dan Nilai Pekerjaan (Progres Keuangan/Pembayaran).
Pelaksanaan pekerjaan dapat melewati akhir tahun sementara nilai pekerjaan tidak dapat dibebankan ke dalam anggaran tahun berikutnya. Dua kondisi kontradiktif ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari sisi pelaksanaan pekerjaan baik pekerjaan maupun nilai pekerjaan. Baca lebih lanjut

Foto Kegiatan

Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Uji Coba Materi Diklat Jabfung Bagi 20 ULP Terpilih Di Indonesia Yang Diselenggarakan Oleh LKPP RI di Jakarta (29/10/2013)

Memberikan Keterangan Ahli Pada Sidang Kasus Pengadaan Simulator SIM Di Pengadilan Tipikor Jakarta (30/07/2013)

Ujian Berbasis Komputer

Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa

Jadwal Saya

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 862,297 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.256 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.256 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: