you're reading...
Berita PBJ

Kerja ULP bakal Dipermudah


Malang- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  sedang menyiapkan sistem untuk mempermudah  kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP, Agus Rahardjo pada Sosialisasi ULP dan Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Malang beberapa waktu yang lalu.

“Nanti kalau lelang, ULP tidak perlu lagi menyiapkan Standar Bidding Document yang sangat rumit, semuanya sudah ada di sistem. Kami juga sedang mengembangkan VMS (Vendor Management System), kalau sistem ini sudah jadi maka ULP tidak perlu lagi melakukan prakualifikasi untuk kontrak kontrak besar, karena data perusahaan dapat diambil dari sistem”.

Selain VMS, LKPP juga sedang menyiapkan e-audit  dan e-pendampingan . E-audit bisa memfasilitasi para aparat penegak hukum yang ingin melakukan pemeriksaan. Mereka akan diberikan akses pemeriksaan melalui sistem dan mengambil data yang diperlukan. Dengan ini, maka tidak perlu tatap muka langsung dengan pengelola pengadaan.

“Nanti juga disiapkan surat edaran dari Jampidsus agar pemeriksaan dilakukan melalui e-audit, “kata Agus.

Jika dari data yang diperoleh diyakini ada penyimpangan yang sangat fatal, maka pemeriksaan bisa dilanjutkan oleh mereka.

Sedangkan e- pendampingan, disiapkan bagi para inspektorat untuk mendampingi ULP dalam  proses pengadaan. Melalui aplikasi ini, Inspektorat diberi akses ke dalam sistem saat ULP sedang melakukan pengadaan. Tujuannya agar proses pengadaan terkawal dan minim kesalahan prosedur, “Jadi bisa dideteksi sejak awal kesalahannya dan bisa segera diperbaiki, ” tegasnya.

Selain itu, Agus juga mengingatkan bahwa pembentukan ULP harus permanen dan wajib. Amanat tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 130 (1) disebutkan bahwa ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.

Hal ini terkait keberadaan ULP Kota Malang yang masih melekat di SKPD. “Biarkan SKPD mengurusi masalah substansial, untuk pengadaan diserahkan ke ULP. SKPD bisa membantu dengan membuat spesifikasi karena mereka yang mengetahui kebutuhan pengadaannya. “tegas Agus.

Agus menambahkan, bagi pengelola pengadaan yang bekerja di ULP agar diberikan perlindungan hukum dan reward yang setimpal. Biro Hukum dapat membantu ULP apabila terjadi kasus atau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Sementara reward bisa diberikan kepada pengelola ULP agar kinerja mereka terus membaik karena beban kerjanya termasuk berat. “Kota Malang bisa mencontoh Kota Surabaya dan Kota Bandung yang sangat memperhatikan kesejahteraan ULP dengan baik. ” tutur Agus (aje).

Sumber: LKPP RI

 

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

5 thoughts on “Kerja ULP bakal Dipermudah

  1. Ijin sharing…

    Suka

    Posted by panca pura | 2 Oktober 2014, 12:29 pm
  2. @ Panca Pura

    Silahkan Pak🙂
    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 3 Oktober 2014, 8:33 am
  3. Ijin share pak… sebagai pencerahan…

    Suka

    Posted by dede khali | 3 Oktober 2014, 12:46 pm
  4. Makasih byk infonya, pengetahuan kami makin ter update

    Suka

    Posted by Emba Rantelino | 3 Oktober 2014, 2:21 pm
  5. @ Dede Khali
    Silahkan di-share.

    @ Emba Rantelino
    Terimakasih juga🙂

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 6 Oktober 2014, 11:07 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,536 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: