you're reading...
Berita PBJ

LKPP Terbitkan Kajian Akademis ULP


PENGANTAR PUBLIKASI KAJIAN AKADEMIS

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan fungsi penting dari setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), telah mengamanatkan pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) yang berfungsi melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I).

Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa K/L/Pemda/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa, dan ayat (2) menyebutkan bahwa ULP pada K/L/Pemda/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan mengenai pembentukan ULP, maka perlu dibuat kajian akademis mengenai pembentukan organisasi layanan pengadaan di K/L/Pemda/I. Kajian ini disusun dengan maksud untuk memberikan masukan khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan RB, serta seluruh K/L/Pemda/I dalam rangka pembentukan ULP. Tujuan utama dari penyusunan kajian ini adalah untuk merumuskan kedudukan, desain dan besaran (eselonisasi) ULP. Oleh karena itu kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh K/L/Pemda/I sebagai referensi/panduan umum yang tidak bersifat mengikat dalam rangka membentuk organisasi pengadaan.

KajianAkademiULP.pdf [unduh disini]

Sumber: LKPP RI

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

One thought on “LKPP Terbitkan Kajian Akademis ULP

  1. I blog frequently and I really appreciate your content.

    Your article has truly peaked my interest.
    I will take a note of your site and keep checking for new information about once a week.
    I subscribed to your Feed as well.

    Suka

    Posted by Arnoldo | 19 Juli 2014, 12:25 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,536 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: