you're reading...
Berita PBJ

Focus Group Discussion: Pengadaan Barang/Jasa Yang Tidak Berujung Penjara



Memasuki tahun 2014 dunia pengadaan Indonesia kembali digemparkan oleh satu isu utama, yaitu banyaknya pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijadikan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara.

Jika mencermati data tahun 2013 pada semester II misalnya, sekitar 42,70% dari total 267 kasus korupsi merupakan kasus yang terjadi pada pengadaan barang/jasa (PBJ). Juga dari 546 tersangka korupsi, 291 diantaranya merupakan tersangka pada kasus PBJ. Lebih dari itu, ICW juga menemukan pada semester I tahun 2013, yakni 114 kasus dan 314 orang terlibat dalam kasus pengadaan barang jasa pemerintah.

Salah satu pertanyaan menarik yang perlu diajukan adalah, apakah pengadaan barang jasa selalu lebih rentan dengan korupsi dan apakah pengadaan barang jasa lebih cenderung berujung penjara?

Untuk meluruskan fakta di atas, sekaligus menemukan solusi yang aplikatif bahwa pengadaan tidak identik dan berujung penjara, Pusat Studi Kebijakan Nasional (Pusdiknas) bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan “Focus Group Discussion (FGD): Pengadaan Barang/Jasa yang tidak berujung penjara,” yang akan dilasanakan pada:

Hari / Tanggal  : Kamis – Jum’at / 27 – 28 Maret 2014

Tempat             : Hotel Mercure Kota – Jakarta Jl. Hayam Wuruk 123 Jakarta 11160

Sebagai referensi acara, bersama ini kami juga melampir Term of Reference (ToR) yang memuat informasi, tujuan acara, hingga panduan pelaksanaan kegiatan. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi Panitia : Rahfan Mokoginta, Hp.0852 9899 9383, Pin BB 238CC742.

Undangan/TOR [unduh disini]

Brosur FGD [unduh disini]

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

14 thoughts on “Focus Group Discussion: Pengadaan Barang/Jasa Yang Tidak Berujung Penjara

  1. Perlunya mou Lkpp, penegak hukum dan bkp utk tindak lanjut temuan atau sekedar aduan atau dugaan tipikorbdlm pengadaan barang dan jasa sehingga tdk blunder dan menimbulkan kekhawatiran pelaksana pengadaan

    Suka

    Posted by budhy novian | 10 Februari 2014, 6:16 pm
  2. @ Budhy Novian
    Setuju Pak🙂
    Semoga kedepan semua pihak punya persepsi yang sama dalam Pengadaan barang/Jasa.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 11 Februari 2014, 2:06 pm
  3. Asslm Pak Rahfan Salam Pengadaan, Saya M. Syail Lubis dari Pokja ULP Kab. Mandailing Natal.  Terima kasih atas solusi-solusi selama ini yang disampaikan terkait pekerjaan di Dinas PU Tahun 2013. Minggu yang lalu saya dan rekan pokja di panggil oleh Pihak Kejaksaan terkait pekerjaan konstruksi pada Dinas Kelautaan dan Perikanan tahun 2012, awalnya tidak ada kaitannya dengan proses pelelangan yang kami laksanakan secara e-proc, tetapi pekerjaan yang dilaksanakan pihak Provinsi yang dilaksanakan di Kab. Mandailing Natal dan Proses pemilihan penyedia yang dilaksanakan pihak Dinas Kelautan secara manual pada tahun 2012, sehingga panitia pada Dinas Kelautan menyebutkan nama-nama kami dan akhirnya kamipun ikut dipanggil dengan dalih proses pelelangan tahun 2012 dan 2013 pada Dinas Kelautan. Singkat cerita, dalam pemberian keterangan kepada pihak kejaksaaan, kami di hujani beberapa pertanyaan terkait dengan tupoksi Pokja sampai dengan persiapan dan proses pemilihan penyedia.  dari pertanyaan yang disampaikan oleh kejaksaan, ada beberapa pertanyaan yang masih membingungkan kami, dan mohon pencerahan dari Pak Rahfan. pertanyaan tersebut antara lain : 1. terkait dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 17 ayat (2) huruf g point 3) dan 4).  apakah yang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa  dan terdiri dari apa-apa saja.  Dalam pemahaman kami bahwa Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari Data perusahaan yang disampaikan dalam isian kualifikasi dan dibuktikan oleh Pokja serta meminta copiannya, dan Surat penawaran asli sesuai dengan yang disampaikan pada aplikasi. hal ini telah kami lakukan, tetapi karena prinsip penghematan biaya foto copy, maka kami tidak melakukan copian terhadap dokumen tersebut (data perusahaan dan surat penawaran) tetapi kami menyerahkan kepada PPK dokumen tersebut,  apakah tindakan kami tersebut kurang benar, dan bagaimana tindakan yang dilakukan Pokja terhadap Dokumen tersebut. 2.   terkait dengan Dokumen Pemilihan khususnya Data Perusahaan, Pihak Kejaksanaan untuk mensyaratkan Data Perusahaan tersebut dilakukan legalisir dan diserahkan kepada Pokja waktu pembuktian,  apakah hal tersebut dapat dilakukan oleh Pokja dan tidak melanggar aturan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya? 3.  Hal yang Pak Rahfan sampaikan sewaktu pelaksanaan Rakor PBJ pd bulan November 2013 yang lalu di gedung sucofindo jakarta,  terkait dengan Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya Pasal 17 ayat (3) dapat mengusulkan Perubahan HPS: dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan, yang mana harapan kita tugas ini dihapus dengan perubahan Perpres berikutnya.  pertanyaan kejaksanaan kepada kami, apakah pokja melakukan penyampaikan usulan tersebut, pokja menjawab  tidak ada usulan dari pokja dalam hal perubahan HPS dan spesifikasi teknis. lalu pihak kejaksaan meminta Berita Acara tentang itu, hal ini terkait dengan Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Perpres Bo. 54 Tahun 2010 dan perubahannya) Huruf A. Persiapan Pemilihan point 3)Pengkajian Ulang KAK huruf c.Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara.  Intinya pihak kejaksanaan meminta BA yang dibuat oleh Pokja terkait rapat koordinasi tersebut, apakah ada usulan perubahan atau tidak.  Realnya hal ini tidak ada kami lakukan/tuangkan dalam Berita Acara.  Pertanyaan kami, apakah hal tersebut harus Pokja lakukan? apakah pembuatan BA tersebut, teman-teman Pokja di sana melakukannya Pak?   demikian beberapa kondisi dan pertanyaan dari kami Pak Rahfan, atas pencerahannya kami ucapkan banyak terima kasih, dan kami akan memohon kepada bapak pencerahan-pencerahan atas permasalahan lainnya,   Sukses Pak Rahfan

    Suka

    Posted by Ulp Madina | 11 Februari 2014, 2:26 pm
  4. Salaam Pak Rahfan, Kami bisa minta tolong di kirimkan SOP tentang Pengadaan Barang/Jasa dari ULP atau Pokja di daerah Bapak, trims

    Suka

    Posted by Ulp Madina | 11 Februari 2014, 3:18 pm
  5. @ ULP Madina

    1. Yang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa (Perpres 70/2012 Penjelasan Pasal 64 ayat 1 huruf b). Kalau dokumen yang sudara sebutkan adalah Dokumen Penawaran dari Penyedia yang memuat Penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.

    2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya (Perka LKPP 14/2012 Bab II Bagian B; 1; h). Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat pembuktian kualifikasi Pokja hanya meminta rekamannya saja/foto copy dokumen, yang asli atau legalisir dikembalikan kepada Penyedia.

    3. Kaji ualng yang dimaksudkan adalah kaji ulang RUP. PA/KPA menyerahkan RUP kepada PPK kemudian PPK mengundang Pokja ULP untuk melakukan rapat kaji ulang RUP. Hal-hal yang dikaji ulang termasuk KAK. Rapat tersebut dibuatkan berita acaranya. Kaji ulang RUP merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh PPK dan Pokja.

    4. SOP di tempat saya masih dalam tahap pembahasan untuk dibuatkan Peraturan Kepala Daerah. kalau sudaj selesai nanti akan saya kirimkan.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 12 Februari 2014, 2:45 pm
  6. Perpres no 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Pasal 118 ayat (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP :
    1. dikenakan sanksi administrasi;
    2. dituntut ganti rugi; dan/atau
    3. dilaporkan secara pidana
    Bagaimana dengan point 2, dituntut ganti rugi, apa yang harus Pokja ULP berikan, mohon sharingnya

    Suka

    Posted by muhammad syail lubis | 18 Februari 2014, 11:05 am
  7. @ Muhammad Syail Lubis
    Jika ada pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Pokja ULP melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, contohnya digugat secara Perdata melalui Pengadilan.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 21 Februari 2014, 7:57 am
  8. Ass … wr … wb… saya ingin bertanya Bapak ? Pertanyaan saya adalah :

    1.  didalam swakelola dengan masyarakat , didalam pembuatan perencanaan / RAB apakah dituangkan keuntungan + overhead ? mohon penjelasan Bapak, terima kasih 2.  dalam pembuatan HPS apakah dibuat/dibikin berita acaranya, mohon contohnya di e-mail ? 3.   tata cara penyusunan HPS bagaimana dan berikan contohnya

    mohon jawaban Bapak, terima kasih

    semoga kebaikan Bapak diterima oleh ALLAH SWT

    Suka

    Posted by Muli Yani | 27 April 2014, 12:05 am
  9. @ Muli Yani
    1. Dalam Pekerjaan Swakelola tidak diperbolehkan menambahkan keuntungan dan overhead.
    2. Tidak perlu dibuat berita acaranya tetapi semua riwayat untuk mendapatkan HPS harus didokumentasikan.
    3. Tata cara penyusunan HPS silahkan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Perpres 70/2012 Pasal 66. Contoh format penyusunan HPS silahkan diunduh di : https://rahfanmokoginta.wordpress.com/download/

    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 29 April 2014, 10:54 am
  10. Siang Pak Rahfan, saya juga mau di kirimkan SOP tentang Pengadaan Barang/Jasa dari ULP atau Pokja di daerah Bapak, tks

    Suka

    Posted by ria arsanti | 29 April 2014, 3:37 pm
  11. @ Ria Arsanti
    Kirimkan email ke: rahfan@pengadaan nanti akan saya kirimkan.
    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 29 April 2014, 3:41 pm
  12. Bagaimana jika tidak ada undangan Kaji Ulang dari PPK, apa yang harus dilakukan oleh pokja selanjutnya…?

    Suka

    Posted by halim | 19 Desember 2014, 10:11 am
  13. Bagaimana jika tidak ada undangan Kaji Ulang RUP dari PPK, apa yang harus dilakukan oleh pokja selanjutnya…?

    Suka

    Posted by halim | 19 Desember 2014, 10:12 am
  14. @ Halim
    Pertanyaan:
    Bagaimana jika tidak ada undangan Kaji Ulang RUP dari PPK, apa yang harus dilakukan oleh pokja selanjutnya…?

    Jawaban:
    Kaji Ulang RUP merupakan salah satu tahapan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jika tahapan ini tidak dilaksanakan maka Pokja ULP dapat menolak permintaan Proses Pemilihan Penyedia (Lelang/Seleksi/Penunjukan Langsung) oleh PA/PPK atau PPK. Hasil Kaji Ulang RUP juga menjadi dasar bagi PPK untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (HPS, Spesifikasi, dan Rancangan Kontrak).

    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 19 Desember 2014, 10:58 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,536 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: