you're reading...
Berita PBJ

LKPP Terbitkan Edaran Inpassing Jabfung Pengelola PBJP


Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerbitkan Surat Edaran  Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir PNS dalam pengadaan barang/jasa.

Surat edaran Inpassing merupakan tindak lanjut dari Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing). Edaran ini menjelaskan periode inpassing dapat dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2014, dan dilakukan oleh Biro/Bagian Kepegawaian instansi masing-masing dengan menyampaikan tembusan surat keputusan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada LKPP.

“Hingga saat ini LKPP bersama Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Kabinet masih melakukan koordinasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJP. Namun proses inpassing sudah bisa dilakukan oleh setiap K/L/D/I”, ujar Kepala LKPP, Agus Rahardjo.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, diharapkan para pengelola pengadaan barang/jasa di pemerintah dapat bekerja dengan lebih fokus dan profesional sehingga angka kreditnya segera dapat diperhitungkan guna kenaikan jenjang karir. [RAM]

Surat Edaran Pelaksanaan Inpassing Jabfung PBJP [unduh disini]

Sumber: LKPP RI

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

15 thoughts on “LKPP Terbitkan Edaran Inpassing Jabfung Pengelola PBJP

  1. Siaap nanti ta pelajari, makasih mas smg selalu sehat dan sukses.
    Sent from my BlackBerry®
    powered by Sinyal Kuat INDOSAT

    Suka

    Posted by budhynovian@yahoo.com | 24 Januari 2014, 9:35 am
  2. @Budhynovian
    Terima kasih juga karena selalu setia mengiktui perkembangan di blog saya🙂
    Sukses selalu ya Pak Budhy, Amin

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 24 Januari 2014, 9:44 am
  3. sayangnya Inpassing tersebut tidak mempan disemua instansi, karena tidak tegas kalau hanya surat edaran seperti itu, karena di kantor saya ngak ngaruh, ngak di pakai edaran ini

    Suka

    Posted by edi@plasa.com | 28 Januari 2014, 2:41 pm
  4. @ Edi
    Mengenai Inpassing Jabatan Fungsional PBJ Pemerintah bukan hanya sebatas Surat Edaran saja. Surat Edaran Kepala LKPP tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa aturan antara lain:
    1. Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 77 tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Dan Angka Kreditnya;
    2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ;
    3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing).

    Terima kasih.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 28 Januari 2014, 3:54 pm
  5. Blm mempan jg di tempatq krn blm ada Perpres Tunjangan Jabfung yg merup 1 paket…..

    Suka

    Posted by safa | 11 Maret 2014, 12:47 pm
  6. @ Safa
    Insya Allah aturan tentang Tunjangan Jabfung bisa segera terbit🙂
    Kalau persoalan mempan atau tidak terserah masing-masing orang.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 12 Maret 2014, 2:55 pm
  7. mau tanya mas… apakah bisa dilakukan inpassing sementara ULP di tempat kami masih ad hoc ??

    Suka

    Posted by paijan | 6 April 2014, 5:23 pm
  8. @ Paijan
    Bisa Pak

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 7 April 2014, 9:27 am
  9. salam kenal mas rafan… mau tanya, untuk daerah yang belum dibentuk tim penilai, gmn cara fungsional PBJP ngusulkan kenaikan pangkatnya?

    Suka

    Posted by deni | 11 September 2014, 4:23 pm
  10. @ Deni

    Pertanyaan:
    salam kenal mas rafan… mau tanya, untuk daerah yang belum dibentuk tim penilai, gmn cara fungsional PBJP ngusulkan kenaikan pangkatnya?

    Jawaban:
    Sebaiknya segera dibentuk Tim Penilai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 12 September 2014, 11:59 am
  11. @ Deni
    LKPP sebagai Lembaga yang mempunya Personil terbatas dan dana yang terbatas pula tentu tidak bisa menjangkau ke seluruh Daerah-Daerah di Indonesia sehingga ada prioritas terutama di Provinsi, oleh karena itu Pemerintah Daerah juga harus proaktif menyelenggarakan Sosialisasi dengan mengundang pihak dari LKPP.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 16 September 2014, 11:58 am
  12. Sy udah lepas eselon III..sdh inpasing jabfung pengadaan..tunjangan eselon III des 2014 di setor Kembali…kapan ya nasib jabfung pengelola pengadaan jadi baik…kapan kejelasan take home pay….yg dipresentasikan

    Suka

    Posted by syahril | 4 Desember 2014, 5:54 pm
  13. @ Syahril
    Sampai sekarang memang belum ada kepastian mengenai remunerasi/tunjangan personil Jabfung PBJ. Informasi terakhir yang saya dengar masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan antara LKPP, Kemen PAN dan RB, dan Kemenkeu.
    Kita tunggu saja hasilnya.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 7 Desember 2014, 1:50 pm
  14. izin bertanya pak rahfan🙂 , yang diangkat sebagai jabfung, ULP saja atau semua instrumen pengadaan pemerintah; Pokja ULP, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP jg?, dan apakah semua berkesempatan sama meski pagu kecil? makasi pak (wlo belum dijawab)😀

    Suka

    Posted by Zidan | 4 Mei 2015, 6:11 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,622,480 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.972 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: