Untuk melengkapi contoh format Kontrak yang telah di-publish sebelumnya (dengan Surat Perjanjian), kali ini saya mengunggah 5 (lima) contoh format Kontrak yang menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja). Dengan demikian, maka lengkaplah contoh format Kontrak untuk semua jenis pengadaan baik yang menggunakan Surat Perjanjian (SP) maupun Surat Perintah Kerja (SPK).
Contoh format Kontrak tersebut tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada beberapa penambahan yang dituangkan dalam format tersebut, antara lain telah dimasukkannya klausul jenis Kontrak dalam Syarat Umum SPK. Dalam 1 (satu) folder terdiri dari beberapa file yang terdiri dari:
- Sampul Dokumen Kontrak (word);
- Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Pesanan (Excel);
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (word);
- Syarat Umum SPK (word).
- Password
- Cara menghilangkan Password dan Watermark
Untuk mempermudah dalam mengisi format-format tersebut, telah diberikan warna pada bagian-bagian tertentu sebagai berikut:
- Warna merah: bagian harus diisi/pilihan; dan
- Warna biru: merupakan penjelasan dari bagian yang akan diisi/ hal-hal yang harus diperhatikan.
Format tersebut hanya merupakan contoh dan masih dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, namun harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh format Kontrak dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dapat diunduh dibawah ini:
Artikel terkait lainnya:
- Contoh Format Kontrak Konstruksi Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
- Contoh Kontrak Pengadaan Barang Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
- Contoh Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
- Contoh Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Dengan Surat Perjanjian Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
Rahfan Mokoginta's Blog 
Terima Kasih Pak Rahfan, Sangat Membantu… Salam Sukses Pengadaan
SukaSuka
Posted by Ternate | 24 Mei 2013, 7:50 ampak sy baru jd ppk da ada masalah penyedia tidak mnyelesai pkerjaan tpat waktu jd ada kemungkinan mau dilakaukan memutus kontrak mhon ptujuknya
SukaSuka
Posted by Nyoman Suastika | 23 Desember 2014, 6:59 pm@ Nyoman Suastika
Pertanyaan:
pak sy baru jd ppk da ada masalah penyedia tidak mnyelesai pkerjaan tpat waktu jd ada kemungkinan mau dilakaukan memutus kontrak mhon ptujuknya
Jawaban:
PPK dapat melakukan Pemutusan Kontrak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 93 ayat (1) Perpres nomor 54/2010 beserta perubahannya.
Jika pemutusan Kontrak tersebut akibat kesalahan Penyedia maka Penyedia dikenakan sanski sesuai Pasal 93 ayat (2).
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 30 Desember 2014, 8:35 pm1.tolong dijelaskan batasan nilai/harga untuk pembuatan spk dan kontrak untuk konstruksi, jasa konsultasi dan pengadaan barang.
2. Bagaimana dengan penggunaan kwintansi dan kapan digunakan, apa itu juga pakai spk atau tdk perlu
3. bagaimana penggunaan stempel untuk ppk (stempel tersendiri tidak memakai stempel Dinas/kantor) apa dibenarkan atau bagaimana yang sebenarnya.
4.trimakasih atas infonya
SukaSuka
Posted by eman | 5 Juni 2013, 9:33 amTrim’s,, sangat membantu…
oya,, saya sedikit punya masalah pada saat saya isi angka 1000 (seribu) di terbilang terbaca “Satu Ribu”
mohon bantuannya 🙂
SukaSuka
Posted by iyan | 26 Desember 2015, 6:50 pm@ Ternate
Terima kasih 🙂
@ Eman
1. Silahkan dilihat Perpres 70/2012 Pasal 55
2. sda
3. Perpres 70/2012 tidak mengatur tentang penggunaan stempel. Pendapat saya: dapat menggunakan stempel khusus untuk PPK atau stempel Kantor.
Terima kasih
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 5 Juni 2013, 4:18 pm@ gorontalo
pertanyaan sy :
1. Apakah pekerjaan Swakelolah DAK diknas untuk konstruksi bangunan Ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, perencanaan dan pengawasannya boleh di kontrakkan lewat konsultan dengan menggunakan dan DAU, karena bila diserahkan ke pihak sekolah mereka tdk mampu untuk melaksakan perencanaan ataupun pengawasan tsb dengan alasan tdk memiliki tenaga teknis,
2. Apakah perhitungan anggaran biaya swakelolah beda dengan anggaran yang dilaksanakan lewat pihak kontraktor
mhn penjelasan bapak trimakasih;
SukaSuka
Posted by susanto hasan | 8 Juni 2013, 11:22 am@ Susanto Hasan
1. Konsultan Perencanaan dan Pengawasan diserahkan kepada Penyedia yang memenuhi persyaratan.
2. Beda Pak, kalau swakelola tidak ada unsur keuntungannya.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 10 Juni 2013, 12:49 pmjika pada pagu anggaran nilai sebuah pekerjaan adalah 210 juta, tetapi setelah dibuat HPS ternyata nilainya menjadi 195 juta, apakah bisa dilakukan dengan pengadaan langsung?
SukaSuka
Posted by taufan | 12 Juni 2013, 3:52 pmNumpang Download, Makasih Pak Sangat Membantu…
SukaSuka
Posted by Ilham | 15 Juni 2013, 11:51 am@ Taufan
Bisa, yang dilihat bukan Pagu Anggarannya tapi HPS-nya.
@ Ilham
Silahkan 🙂
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 20 Juni 2013, 10:25 amPermisi pak sy download, terima kasih
SukaSuka
Posted by Hidayat | 16 Juli 2013, 8:52 ampagu 213 juta setelah dikurangi dengan ppn dan pph nilainya tinggal 190 juta apa bisa pengadaan langsung
SukaSuka
Posted by nana | 22 November 2013, 4:27 pm@ Nana
Yang dilihat bukan Pagu-nya tapi HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Nilai dalam HPS sudah termasuk PPN 10%. PPh tidak boleh diperhitungkan dalam HPS. Ketentuan mengenai HPS silahkan merujuk pada Perpres 70/2012 Pasal 66.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 22 November 2013, 8:28 pmkenapa pph tidak boleh di perhitungkan dalam HPS..? dimana pph di perhitungkan..
SukaSuka
Posted by fauzan | 25 April 2014, 11:56 pmkalau SPK konsultan perorangan harus pakai perusahaan juga ya pak? (PT/CV). Saya kira perjanjiannya cukup dengan yang tenaga ahli bersangkutan, dan pajak untuk negara berdasarkan pph yang bersangkutan.
SukaSuka
Posted by Hadi Prasetyo | 18 Desember 2013, 7:27 am@ Hadi Prasetyo
Penyedia itu ada yang dalam bentuk Badan Usaha (seperti CV, PT, Koperasi, dll) dan Perorangan. Kalau Penyedia Perorangan tidak perlu pakai Badan Usaha, namanya juga Perorangan :). Kontraknya antara PPK dengan Orang yang bersangkutan.
Kalau Pajak, silahkan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pajak.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 18 Desember 2013, 9:11 amNuhun, pak sy download, terima kasih
SukaSuka
Posted by Must Boy | 13 Januari 2014, 9:17 pm@ Must Boy
Silahkan Pak, semoga bermanfaat.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 16 Januari 2014, 8:41 am🙂 pak Rahfan: kalau kita tulis angka 1000 (seribu) kebaca “Satu Ribu” bagaimana biar bisa kebaca “Seribu”
🙂 makasi pak
SukaSuka
Posted by iyan | 26 Desember 2015, 6:54 pmpak kalau SPK konsultan perseorangan maksudnya langsung kontrak dg tenaga ahli < Rp 10 juta, bukan dg badan usaha /Penyedia, perhitungan pajaknya bagaimana apakah tidak pakai PPN 10 % tapi PPH 21 5% ?? atau bagaimana ??
SukaSuka
Posted by joni nurjohan | 25 Februari 2014, 11:46 am@ Joni Nurjohan
Tetap dikenakan PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 26 Februari 2014, 9:15 ampak..mohon ijin unduh ya..!!!
SukaSuka
Posted by arpiati | 21 Maret 2014, 8:59 am@ Arpiati
Silahkan 🙂
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 29 April 2014, 10:47 amuntuk jasa konsultan dibawah 50jt cukup dengan format yg diatas saja ya, gk pakai dokumen prakualifikasi berita acara, dll?
SukaSuka
Posted by Arif Nur Iman (@a_riyf) | 12 Mei 2014, 3:00 pm@ Petrus
Jaminan Pelaksanaan harus dicairkan oleh PPK atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK jika Penyedia melakukan wanprestasi.
PPK atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK yang lalai dalam mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut harus bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 16 Mei 2014, 2:28 pmterimakasih. sudah menyediakan link beserta contohnya pa
SukaSuka
Posted by ahmad yani | 23 Juni 2014, 10:33 amTrimakasih, sangat membantu… Semoga sukses selalu
SukaSuka
Posted by Sultan Herlino | 4 Agustus 2014, 4:13 pmmaaf pak sebelumnya, untuk paket pekerjaan upgrade dan perencanaan sistem online sebenarnya masuk kategori jasa konsultan atau jasa lainnya?
SukaSuka
Posted by Nirmala Marzuki | 5 Agustus 2014, 3:40 pm@ Nirmala Marzuki
Menurut saya paket pekerjaan tersebut (upgrade dan perencanaan sistem online) termasuk Jasa Konsultansi.
Untuk mebandingkan perbedaaan anatara jasa Konsultansi dengan Jasa lainnya, silahkan dilihat Perpres 70/2012 Pasal 1 angka 16-17 dan Pasal 4 huruf c-d beserta pejelasannya.
Terima kasih
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 6 Agustus 2014, 12:08 pmMohon bantuan bagaimana untuk pengadaan komputer kantor pemerintah daerah seharga Rp8.500.000 metode apa yang digunakan. mohon diberikan contoh dan format surat-suratnya. untuk diketahui dalam DPA Kabupaten belanja komputer tersebut masuk dalam belanja modal. terima kasih.
SukaSuka
Posted by Ami Kristanto Jonathan | 1 September 2014, 3:38 pmterima kasih pak filenya sdh kita unduh, tp belum bisa dibuka…
kalo boleh mau minta password
SukaSuka
Posted by PDAM KABUPATEN SUKABUMI | 1 September 2014, 3:52 pm@ PDAM Kabupaten Sukabumi
Pertanyaan/Pernyataan:
terima kasih pak filenya sdh kita unduh, tp belum bisa dibuka…
kalo boleh mau minta password
Jawaban/Pernyataan:
Passwordnya terdapat di file txt “Password_Rahfan”. Silahkan dibuka file tersebut.
Terima kasih.
SukaDisukai oleh 1 orang
Posted by Rahfan Mokoginta | 2 September 2014, 9:50 am@ Ami Kristianto Jonathan
Pertanyaan/Pernyataan:
Mohon bantuan bagaimana untuk pengadaan komputer kantor pemerintah daerah seharga Rp8.500.000 metode apa yang digunakan. mohon diberikan contoh dan format surat-suratnya. untuk diketahui dalam DPA Kabupaten belanja komputer tersebut masuk dalam belanja modal. terima kasih.
Jawaban/Pernyataan:
Dapat menggunakan metode Pengadaan langsung dengan tanda bukti perjanjian bisa berupa Bukti Pembelian (Perpres 70/2012 Pasal 39 ayat 1 dan 55 ayat 2).
Terima kasih
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 2 September 2014, 9:57 amyang melakukan pengadaan langsung dalam hal pembelian di toko “Pejabat Pengadaan atau PPTK” ?
SukaSuka
Posted by Ahmad Nithasi Damopolii | 8 September 2014, 4:15 pm@ Ahmad Nitashi Damopolii
Pertanyaan/Pernyataan:
yang melakukan pengadaan langsung dalam hal pembelian di toko “Pejabat Pengadaan atau PPTK” ?
Jawaban/Pernyataan:
Pejabat Pengadaan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan Pengadaan Langsung (Perpres 70/2012 Pasal 1 angka 9). Namun, pada Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian/pembayaran dimana harga barang sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasikan lagi maka Pejabat Pengadaan bisa memerintahkan orang lain untuk melakukan proses pengadaan langsung (Perka LKPP Nomor 14 tahun 2012 Bab II bagian B; 12; c; 2); a).).
Dalam Perka LKPP 14/2012 tersebut tidak dinyatakan apakah yang dimaksud dengan “orang lain” tersebut adalah PPTK atau bukan. Dengan demikian, PPTK bisa melakukan Pengadaan Langsung atas dasar perintah dari Pejabat pengadaan dengan ketentuan tidak menimbulkan conflict of interest sebagaimana dimaksud dalam Perpres 70/2012 Pasal 6 huruf e.
Terima kasih
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 9 September 2014, 10:20 pmterima kasih pak filenya sdh kita unduh, tp belum bisa dibuka…
kalo boleh mau minta password
SukaSuka
Posted by abdul latif | 17 September 2014, 12:02 am@ Abdul Latif
Passwordnya ada di dalam file txt: “rahfan_password”
Silahkan dibuka file tersebut.
Terima kasih
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 17 September 2014, 10:16 amsIANG pAK, MENGAPA FILENYA TDK DPT DIBUKA YA, TERIMAKASIH
SukaSuka
Posted by Hotmian Sinaga,S.S | 27 Oktober 2014, 3:05 pm@ Hotmian Sinaga, S.S
Kalau menemui kesulitan, silahkan kirimkan email ke: rahfan@pengadaan.org.
Nanti akan saya kirimkan file yang Bapak minta.
Terima kasih
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 28 Oktober 2014, 11:41 pmTerima kasih bos.. sangat membantu ne…
SukaSuka
Posted by Andhen | 16 Januari 2015, 6:50 pm@ Andhen
Terima kasih juga
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 26 Januari 2015, 10:16 amnumpang nyedot contoh format2 kontraknya gan…makasih banyak
SukaSuka
Posted by agungnoer | 29 Januari 2015, 12:53 amPak mohon bantuannya contoh kontrak perorangan bagi pengaman kantor dan sopir. paling tidak hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam kontrak perorangan dan apa dan dimana peran pejabat pengdaan dalam kontrak perorangan? terimakasih
SukaSuka
Posted by David Yudia Putra | 1 Februari 2015, 4:33 pmijin donlot…makasih banyak pak
SukaSuka
Posted by ruslan | 30 April 2015, 12:25 pmMksih banyak pak Rahfan sudah menbantu,, sangat brmamfaat…
SukaSuka
Posted by Fajar | 4 Juni 2015, 11:00 pmmohon dibantu tentang tata cara pembuatan SPK barang yang dibelanjakan dengan system E-Cataloge, dokumen- dokumen apa saja yang dibutuhkan
SukaSuka
Posted by Dheny_ikan | 6 Agustus 2015, 1:57 pmmohon bantuan pak, kita trencana mau adakan Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (SIMPEG), kontraknya pake jasa konsultansi atau jasa lainnya…? ya pak.
SukaSuka
Posted by jelbi | 25 September 2015, 9:06 amterima kasih banyak informasinya sangat berguna.. (y)
SukaSuka
Posted by bowo | 27 September 2015, 10:21 pmSelamat malem pa’ rahfan
Mohon penjelasan pa’. kami mempunyai kegiatan pada APBD TA.2016 yaitu “sewa gedung untuk kegiatan Ekspose Gubernur” dengan nilai 270jt. apakah dapat dilaksanakan penunjukan langsung dan siapa yang melakukan proses pengadaannya, saya selaku pptk bingung karena pokja menolak untuk memproses karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh hotel.
Terima kasih pa’
SukaSuka
Posted by Welly Lawolio | 1 Februari 2016, 8:03 pmSelamat siang.
Pak, mohon infonya mengenai Pengadaan sewa kantor, HPS 200juta, melalui pengadaan langsung. Apakah gedung/rumah yang akan disewa harus memiliki IMB? Adakah syarat-syarat tertentu untuk pengadaan langsung tersebut?
Terima kasih
SukaSuka
Posted by Oryza | 23 Februari 2016, 3:06 pmmet siang pak setelah saya unhduh format SPK Pengadaan konstruksi diminta pasword untuk buka format tersebut berapa passwordnya pak untuk buka format tersebut,,,terima kasih
SukaSuka
Posted by asrianto | 28 April 2016, 11:41 ammohon pencarahan di instansi kami ada 4 paket jasa konsultan masing2 40 jt,35jt,30jt dan 25jt apakan bisa di kerjakan oleh konsultan perorangan…..?
SukaSuka
Posted by sabri | 5 Mei 2016, 3:51 pmSiang pak… da pengadaan perlengkpn asrama dgn pagu 222jt tu pake pengadaan langsung ato bs pake penunjukan langsung? Coz penyedianya sdh ditunjuk 1 penyedia. (mengacu pada perpres 84 krna di wil papua barat) bs minta contoh format kontrak yg mengg. Spk.
Yg kedua bs minta contoh penghitungan tuk HPS mksh
SukaSuka
Posted by Risma | 24 Mei 2016, 8:22 ampermisi pak sya download……. paswordnya klw bisa tau krn pas mau buka filenya minta pasword
SukaSuka
Posted by abid | 11 Juni 2016, 10:58 pmMaaf bapak, saya sudah unduh contoh spk dari bapak, tetapi saat buka file nya diminta password, boleh saya tau passw nya pak?
SukaSuka
Posted by Yuwita | 18 Agustus 2016, 2:25 pmMantap,,, sebagai bahan referensi.. sukses terus pak.. salam…
SukaSuka
Posted by Vickal patute | 4 September 2016, 9:12 pmpak mohon info contoh syarat-syarat umum SPK sewa kendaraan dinas di bawah 200 juta. thank’s
SukaSuka
Posted by Supriyanto | 1 Maret 2017, 9:14 amterima kasih pak.. informasinya sangat membantu…. sukses untuk kerjanya.. GBU
SukaSuka
Posted by LUDDY RENWARIN | 7 April 2017, 6:03 pmMakasi boskuuu….Sangat bermanfaat. Sukses selalu
SukaSuka
Posted by Yan Boris | 11 Mei 2017, 9:41 pmterima kasih atas sharing dokumennya, sangat membantu saya didalam pekerjaan saya…
SukaSuka
Posted by ANDI | 20 Juni 2017, 9:48 amTerima kasih pak atas informasi2x yang sangat membantu.
SukaSuka
Posted by Victor Jafid Apituley | 14 Juli 2017, 8:48 amMohon izin pak.. Sy sdh download file spk konsultan perorangan tp tidak bisa di buka butuh fasword mohon bantuannya pak trims sblmx.. Sukses slalu.
SukaSuka
Posted by upox putra maros | 11 September 2017, 9:34 amMau Tanya Pak Kalau kontrak rehab jembatan apakah pakai PPh ka Pak?
SukaSuka
Posted by alek | 16 Oktober 2017, 4:02 pmMakasih Pak Atas SPK Sangat membantu
SukaSuka
Posted by loma | 14 November 2017, 10:19 amsukses selalu buat pak rahfan
SukaSuka
Posted by ronni muna | 10 Desember 2017, 6:36 amMohon petunjuk:
1. sy punya anggaran 12 jt buat belanja modal mesin scanner, metode apa yg tepat digunakan?
2. apakah perlu menggunakan pejabat pengadaan?
3. Dokumennya untuk hal tersebut apa saja?
terima kasih atas bantuannya.
SukaSuka
Posted by irwan jaya | 11 Maret 2018, 10:28 pmIjin download, bagaimana cara buka paswordnya
SukaSuka
Posted by Sutarno | 2 April 2018, 10:20 pmTidak Bisa di download pak.. Mohon bantuannya..
Terimakasih.
SukaSuka
Posted by Chasan valiki | 12 Agustus 2018, 3:28 pmKenapa tidak bisa didonlod Pak..
SukaSuka
Posted by Veri Harianja | 22 Oktober 2018, 1:52 pmthanks pak, tulisannya sangat membantu sekali, Sukses Selalu!
SukaSuka
Posted by Abdullah Tunku | 7 Desember 2018, 12:46 am