you're reading...
Portal Konsultasi LKPP

Proses Pengadaan Kendaraan Yang Tidak Terdapat Dalam E-Katalog


Database Konsultasi LKPP

17 Desember 2012, 09:58 WIB

Pertanyaan:

Apakah proses pengadaan kendaraan yang tidak terdapat dalam katalog kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (5) huruf e. disebutkan bahwa kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

Mengacu pada ketentuan di atas, bilamana kendaraan tersebut sudah terdapat dalam portal inaproc maka proses pengadaannya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya. Namun bilamana kendaraan tersebut tidak terdapat dalam portal inaproc maka proses pengadaannyadilakukanmelalui pelelangan umum.

Sumber: Database Konsultasi LKPP

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

18 thoughts on “Proses Pengadaan Kendaraan Yang Tidak Terdapat Dalam E-Katalog

  1. bagaiamana klu hrga yg dipakai untk daerah a mengacu pada daerah b krna hrga untk a tidak keluar2 pada e katalog. misalnya pengadaan d wilayah KalBar mengacu pada hrga wilayah KalTeng
    trims

    Suka

    Posted by Ikbal | 4 April 2013, 6:42 pm
  2. @ Ikbal
    Kalau tidak ada maka lakukan mekanisme pengadaan sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Misalnya pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta dapat dilakukan dengan Pengadaan langsung (Pasal 39), sampai dengan Rp. 5 Miliar dengan Pelelangan Sederhana (Pasal 37), dst.
    Jika menggunakan harga di daerah lain, harus diperhitungkan biaya pengirimannya serta pengurusan administrasi.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 8 April 2013, 2:29 pm
  3. apakah pengadaan roda 4 diatas 200 juta bisa di PL kan, dan apakah merk Mobil FORD sudah termasuk dalam E-katalog atau portal inaproc,,,,?

    Suka

    Posted by wingki | 26 September 2013, 1:39 am
  4. @ Wingki
    Pengadaan Kendaraan untuk Pemerintah jika jenis dan harganya telah tercantum dalam e-katalog LKPP maka pengadaannya melalui sistem e-purchasing (tanpa dibatasi oleh nilai). Prosedur e-purchasing silahkan mengacu pada Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-purchasing dan Surat Edaran Kepala LKPP No 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem e-Purchasing.
    Berikut tautan untuk mengecek apakah merk kendaraan tertentu sudah tercantum dalam e-katalog atau belum:
    http://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/ekatalog/ekatalog.htm
    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 26 September 2013, 9:06 am
  5. Gmn prosedur pengadaan e katalog, misalnya pembelian hand traktor

    Suka

    Posted by sitorus | 21 Oktober 2013, 7:36 pm
  6. @ Sitorus
    Silahkan kunjungi tautan di bawah ini:
    http://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/ekatalog/ekatalog.htm
    HPSnya mengacu pada e-katalog. Prosesnya dilakukan dengan Penunjukan Langsung. Tata cara dan prosedurnya silahkan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 22 Oktober 2013, 4:11 pm
  7. pak untuk katalog harga untuk kedaraan roda dua harga terbaru koh belum mucul kami dari dinas tenaga kerja transmigrasi kabupaten rembang ada dana pengadaan sepeda motor yamaha di anggaran perubahan karena wahtu kami mohon di bantu suwun

    Suka

    Posted by admin2013 | 31 Oktober 2013, 7:44 am
  8. @ Admin2013
    Jika tidak ada jenis dan harga kendaraan dalam e-katalog LKPP, maka metode pengadaannya tidak bisa menggunakan Penunjukan Langsung/e-Purchasing. Lakukan saja proses pengadaannya dengan menggunakan metode yang lain yang sesuai.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 31 Oktober 2013, 12:29 pm
  9. Masih banyak yang belum memahami tentang belanja melalui e-Purchasing, Gmn? dan Daerah-Daerah mana sajakah yang telah di berikan penjelasan tentang E-katalog LKPP ?

    Suka

    Posted by Ardi | 20 Desember 2013, 5:09 am
  10. @ Ardi
    Setahu saya LKPP telah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah tentang e-Purchasing. Disamping itu juga LKPP telah menerbitkan Surat Edaran No 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem e-Purchasing beserta petunjuk bagi PPK, Penyedia, dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan yang dapat diunduh diunduh di: http://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/ekatalog/ekatalog.htm

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 31 Desember 2013, 11:47 am
  11. Apakah pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan wajib menggunakan E_katalaog ? karena kami di daerah aga sulit dengan menggunakan E_katalog, pertimbangan Wilayah Timur (Maluku Tenggara), setelah di negosiasi kendalanya ongkos trasnportasi dan lamanya pengiriman barang

    Suka

    Posted by Ana Yunus | 25 Juli 2014, 7:14 am
  12. @ Ana Yunus
    Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan menggunakan metode e-purchasing jika jenis dan harganya sudah ada di e-katalog sesuai wilayah masing-masing.
    Jika jenis dan harganya belum ada di e-katalog maka metode pengadaannya tidak bisa melalui e-purchasing.
    Harga barang yang ada di e-katalog sudah termasuk biaya pengiriman ke daerah masing-masing.
    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 25 Juli 2014, 8:59 am
  13. Pengadaan senjata api untuk polisi kehutanan sebesar 180 jt harus melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung?

    Suka

    Posted by Anisya Dini | 6 Agustus 2014, 12:24 pm
  14. @ Anisya Dini
    Penunjukan Langsung dapat dilakukan pada pengadaan barang/jasa jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perpres 70/2012 Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5).
    Jika Pengadaan Senjata Api tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penunjukan Langsung maka dapat dilakukan Pengadaan Langsung jika memenuhi ketentuan yang diatir dalam Perpres 70/2012 Pasal 39.

    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 6 Agustus 2014, 1:44 pm
  15. Selamat siang, di tempat saya langganan internet pusat dan daerah dilaksanakan per tahun(10 bulan), dari bulan Maret sampai Desember. Apabila ingin melakukan pengadaan internet di beberapa daerah (2 pusat dan 15 daerah) melalui e-catalog dimana dari ke 17 daerah itu ada 4 daerah yang tidak muncul harganya di aplikasi, apakah diperbolehkan melakukan proses e-catalog diluar aplikasi (metode penunjukan langsung penyedia internet yang diambil dari tahun sebelumnya dengan penyedia yang sama)? dengan alasan sbb : BPK menyarankan penyedia dari BUMN bukan dari luar negeri, apabila melalui lelang dengan alokasi dana tahun ini, bandwidth yang didapat menurun dari tahun sebelumnya?
    mohon maaf apabila terlalu panjang, terima kasih

    Suka

    Posted by andi | 3 Februari 2015, 12:37 pm
    • Apakah harga yang disajikan tersebut didalam e-katalog sudah termasuk pajak ? dan apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing unit/ barang misalnya assuransi dan service berkala serta jaminan after sales dan apakah bisa ditambahkan biaya sesuai dengan penambahan manfaat yang tidak tercantum didalam penyajian e-katalog? trims

      Suka

      Posted by Tri Jatmiko | 16 November 2015, 10:27 am
  16. mohon info kenapa harga kendaraan dalam e katalog lebih mahal daripada di dealer mobil

    Suka

    Posted by Deddy | 29 Februari 2016, 7:23 pm
  17. Saya mau bertanya ‘Jika suatu kementrian ingin membeli Kendaraan operasional (dinas) berbentuk sepeda motor dengan kapasitas mesin diatas 500 CC dan motor tersebut tidak termasuk dalam E-Katalog.Apakah Kementrian tersebut dapat melakukan penunjukkan langsung?Apakah penyedia jasa dapat menjual motor tersebut kepada instansi berkaitan?Apakah ada peraturan mengenai hal ini?

    Mohon informasinya

    terima kasih

    Suka

    Posted by Andra | 27 Juni 2016, 4:03 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,622,480 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.972 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: