you're reading...
Berita PBJ

Hindari Kesalahan Proyek Pengadaan


HARUS DIPAHAMI: Pemaparan sosialisasi Perpres Nomor 70/2012 tetang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah oleh instruktur PBJ LKPP RI Rahfan Mokoginta di aula kantor Bupati Boltim, Selasa (26/2). (CHENDRY/RADARTOTABUAN)

 

RADARTOTABUAN.com, BOLTIM – Sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Boltim, Selasa (26/2), menerima materi sosialisasi Perpres Nomor 70/2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah. Materi sosialisasi dipaparkan oleh instruktur PBJ LKPP RI Rahfan Mokoginta.

Dalam paparannya, pria yang pernah mengikuti Diklat Internasional PBJ ini mengingatkan agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) perlu mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang bisa berdampak hukum. “Jangan lakukan tiga hal, fiktif, mark up dan jangan sampai tidak sesuai prosedur yang sudah ditetapkan,” terang Rahfan di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari PPK, PPTK, Bendahara dan sejumlah pimpinan-pimpinan SKPD.

Tiga hal itu, kata pria yang kerap menjadi saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado ini, sering menjerat pejabat dan kontraktor dalam dugaan praktik korupsi. “Makanya jangan sampai dilakukan. Selain itu, perlu dilihat efisiensi penggunaan anggaran. Jangan lagi menggunakan pola-pola lama, seperti mencairkan anggaran ke rekening bersama. Berarti dana sudah berpindah dari kas daerah ke rekening pribadi dan bisa saja disalahkan,” pungkas dia.

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Mat Sunardi sebagai penyelenggara mengatakan, tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran dan pejabat Penatausahaan Keuangan, mengenai Perpres Nomor 70/2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54/2010. “Sosialisasi ini sebagai tahap awal dan tahap berikutnya akan ada Bimtek 5 hari penuh hingga ujian bagi 50 orang yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran di masing-masing SKPD,” jelas dia.

Pada penutupan sosialisasi kemarin, diketahui hanya dua SKPD yang tidak mengikutsertakan utusannya, yakni Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) dan Dinas Pendapatan Pengolaan Keuangan Daerah (DPPKAD).

“Yang tidak hadir (BKDD dan DPPAD) kami anggap sudah memahami Perpres Nomor 70/2012 dan Perpres Nomor 54/2010,” ungkap Asisten III Djainudin Mokoginta saat menutup kegiatan itu, sore kemarin. (end/ryo)

Sumber: Harian Radar Totabuan

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,536 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: