you're reading...
Artikel PBJ

Pemutusan Kontrak: Uji Nyali Di Bulan Desember


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu)

Mendekati batas akhir tahun anggaran, banyak hal yang menjadi pertanyaan antara lain: apakah dalam sisa waktu yang ada Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaannya?; bagaimana jika sampai dengan batas akhir tahun anggaran ternyata pekerjaan tidak selesai?; dan apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan keuangan dalam menghadapi pekerjaan yang belum selesai menjelang akhir tahun anggaran?

Penyelesaian suatu pekerjaan sangat tergantung dari beberapa hal, antara lain: lamanya jangka waktu pelaksanaan, kemampuan Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan (modal, peralatan dan tenaga ahli), Pengendalian pelaksanaan kontrak, dan jenis kontrak yang digunakan.

Lamanya jangka waktu pelaksanaan harus disesuaikan dengan kompleksitas suatu pekerjaan. Penyedia dengan modal, peralatan, dan tenaga ahli yang memadai harus mampu menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Disamping itu, PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak. Tak kalah pentingnya juga adalah jenis kontrak yang digunakan. Untuk kontrak tahun tunggal, jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya harus memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa, terdapat 2 (dua) alternative yang dilakukan untuk mengakhiri kontrak, yaitu penghentian kontrak atau pemutusan kontrak. Pemilihan salah satu dari dua alternative tersebut harus didasarkan pada situasi dan kondisi terkahir suatu pekerjaan.

Penghentian Kontrak adalah dikhirinya kewajiban kontraktual penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa oleh PPK, karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Penghentian kontrak karena keadaan kahar, selain pembayaran terhadap prestasi pekerjaan juga pembayaran terhadap bahan yang sudah ada di lapangan (material on site) yang masih dapat dimanfaatkan.

Pemutusan Kontrak adalah dikhirinya kewajiban kontraktual oleh salah satu (secara sepihak) atau para pihak yang terikat dalam kontrak karena para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak.

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta semua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditekankan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: 1). kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; 2). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50  hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 3). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 4). Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 5). Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 7). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: 1). Pencairan Jaminan Pelaksanaan; 2). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan (jika ada pencairan uang muka); 3).  Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan 4). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list).

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi mengatur tentang criteria dan tindak lanjut keterlambatan pekerjaan. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila: 1). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat > 10% dari rencana; 2). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat > 5% dari rencana; atau 3). Rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat < 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pada saat kontrak dinyatakan kritis maka PPK segera menerbitkan surat peringatan yang dilanjutkan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM). Dalam SCM dibahas dan disepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (Test case/uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I. SCM dan test case dilakukan maksimal tiga kali. Dalam setiap uji coba yang gagal, PPK menerbitkan surat peringatan.

Jika keterlambatan < 5% dari rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% namun akan melampaui tahun anggaran, maka PPK dapat langsung melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebelum tahun anggaran berakhir. Pemutusan kontrak ini dilakukan setelah PPK melakukan rapat bersama dengan atasannya.

Factor penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang umumnya terjadi antara lain: 1). Keterlambatan PA/KPA menyusun dan mentapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan); 2). Keterlambatan PPK menyusun dan mentapkan rencana pelaksanaan (Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri, dan rancangan kontrak); 3). Keterlambatan Pokja ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa; 3). Kurangnya tindakan pengendalian kontrak oleh PPK; 4). Kelalaian Penyedia; 5). Tindakan PA/KPA dalam menganggarkan kegiatan dalam Perubahan APBD/APBN tanpa memperhitungkan kompleksitas suatu pekerjaan; dan 6). Terjadi keadaan kahar berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana social, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Memasuki awal tahun 2013 PA/KPA perlu melakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan terkait keterlambatan atau tidak selesainya suatu pekerjaan. Sangat disayangkan jika suatu pekerjaan mengalami pemutusan kontrak. Selain Penyedia dikenakan sanksi, output pekerjaan juga tidak tercapai. Tidak jarang dampak akhirnya adalah masyarakat belum bisa memanfaatkan fasilitas yang dibangun.

Untuk kegiatan dengan sumber dana APBN sudah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya. Namun untuk kegiatan dengan sumber Dana APBD, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanan sisa pekerjaan yang dibebankan pada DPA tahun anggaran berikutnya, kecuali dalam keadaan kahar.

Pemerintah Daerah sebenarnya dapat mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2012 melalui Peraturan Kepala Daerah. Ada salah satu Kabupaten di Indonesia yang mulai tahun ini mengadopsi Permenkeu tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada DPA-SKPD Tahun Anggaran Berikutnya. Peraturan Kepala Daerah dapat dijadikan solusi untuk mengatasi pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.

Di penghujung akhir tahun anggaran, butuh nyali yang besar bagi seorang PPK untuk melakukan pemutusan kontrak. Dalam kondisi tertentu, pemutusan kontrak bukanlah sekadar suatu pilihan tetapi menjadi suatu keharusan.

Tulisan ini telah dimuat di Harian Radar Totabuan (JPNN), edisi Rabu 12 Desember 2012

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

17 thoughts on “Pemutusan Kontrak: Uji Nyali Di Bulan Desember

  1. Trm ksh sangat bermanfaat

    Suka

    Posted by Bambang Irawan | 19 Desember 2012, 8:11 am
    • selain pembayaran terhadap prestasi pekerjaan juga pembayaran terhadap bahan yang sudah ada di lapangan (material on site) yang masih dapat dimanfaatkan. BAGAIMANA DENGAN PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH KARENA CEDERA JANJI HABIS MASA KONTRAK PEKERJAAN BELUM 100 % SELESAI, APAKAH JUGA BARANG YANG BELUM TERPASANG SEPERTI TEGEL KERAMIK, BESI BETON ADA DILAPANGAN TURUT DIHITUNG / DIBAYARKAN, TOLONG PENJELASAN DAN PERATURANNYA (kEPPRES ATAU pp )

      Suka

      Posted by Bahar Yandu | 20 Desember 2012, 5:51 am
    • Asslamu’alaikum
      Nnya dkit pak ..Apakah dalam pemutusan kontrak sperti diatas perlu didukung dengan justifikasi teknis?

      Suka

      Posted by Fathudin Ahmad | 28 Desember 2012, 2:26 am
  2. @ Bahar Yandu
    Kalusul ini hanya berlaku pada Penghentian Kontrak karena terjadi Keadaan Kahar (seperti bencana alam). Untuk Pemutusan Kontrak, hal ini tidak berlaku

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 21 Desember 2012, 8:58 am
  3. apakah black list kontraktor dapat dilakukan setelah kontraktor cedera janji untuk masa pemeliharaan tidak dilakukan perbaikan…tks …salam

    Suka

    Posted by dame | 27 Desember 2012, 5:01 am
  4. @ Dame
    Masa Kontrak adalah Masa Pelaksanaan ditambah dengan Masa Pemeliharaan (untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan). Jika Penyedia tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemeliharaan dalam masa pemeliharaan, maka Penyedia tersebut telah lalai/cidera janji. Penyedia yang lalai/cidera janji dikenakan blacklist.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 27 Desember 2012, 8:12 am
  5. @ Fathudin Ahmad
    Wass.Wr.Wb. Dalam Perpres 54/2010 beserta semua Perubahannya, memang tidak diatur secara eksplisit bahwa Pemutusan Kontrak Harus didukung dengan justifikasi teknis. Namun, demi tertibnya administrasi dan untuk mengantisipasi adanya dampak hukum terhadap tindakan Pemutusan Kontrak, jauh lebih baik jika ada justifikasi teknis.
    Sebagai contoh, jika pemutusan kontrak dilakukan karena kelalaian Penyedia, maka harus didukung dengan data-data teknis bahwa memang Penyedia tersebut Lalai. Data teknis dimaksud antara lain progress pekerjaan setiap hari dibandingkan dengan jadwal rencana, surat peringatan, berita acara rapat pembuktian (SCM/ Show Caused Meeting), dll.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 28 Desember 2012, 9:11 am
  6. Nanya sdkt bos:
    1. Kalau keterlambatan pekerjaan karena kelalaian pengguna barang (pihak SKPD) seperti lalai mengurus ijin prinsip penggunaan jalan nasional, apakah kontraktor bisa memutuskan kontrak atau memberikan denda tethadap kontraktor?
    2. Apakah ada ketentuan hukum apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pengguna barang.

    Suka

    Posted by fara aurora | 23 Juli 2013, 10:41 pm
  7. @ Fara Aurora
    Keterlambatan yang dimaksud bukan karena kelalaian Penyedia sehingga Penyedia tidak bisa dikenakan sanksi. Dapat dilakukan perubahan Kontrak dengan menambah waktu pelaksanaan selama waktu yang digunakan untuk mengurus ijin tersebut. Dasar hukumnya Pasal 87 ayat (5) Perpres 70/2012: “Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.”

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 14 Agustus 2013, 10:29 am
  8. Pak Rahfan,
    Bagaimana jika sampai dengan periode ke II tahun berjalan penyedia (kontraktor) baru menyelesaikan pembangunan fisik 40 %, padahal akhir tahun anggaran sudah dekat dan diperkirakan tidak akan selesai.

    Kami sudah 2 kali menyampaikan surat peringatan, dan memanggil penyedia barang/jasa namun pekerjaan yang harusnya diselesaikan seperti berjalan ditempat.

    Sedangkan kontraktor tersebut sudah melakukan pencairan Uang Muka dari KPPN

    Seandainya dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK karena sebab kesalahan penyedia, bagaimana mekanisme pengembalian uang muka yang sudah terlanjur dibayarkan tadi ?

    Dan apakah penyedia tadi dapat dibayarkan realisasi fisik yang telah dikerjakannya ?

    Terimakasih

    Suka

    Posted by Adnan Nugraha | 11 September 2013, 12:29 pm
  9. @ Adnan Nugraha
    1. Dalam kasus tersebut, Jika dilakukan pemutusan Kontrak akibat kelalaian Penyedia maka PPK mencairkan Jaminan Uang Muka atau Uang Muka dipotong pada saat pembayaran prestasi pekerjaan.
    2. Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi terakhir yang dicapai oleh Penyedia dengan memperhitungkan denda (apabila ada), uang muka dan pajak-pajak.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 17 September 2013, 11:41 am
  10. Salam Pak, Saya mau tanya dikit aja… Bagaiman jika sampai tanggal 29 Desember 2014 pekerjaan baru mencapai 79 % secara fisik dan penyedia baru mencairkan dana sebesar 60% dipotong uang muka sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 29 Desember 2014, bisa tidak dicairkan dana 100% dan melakukan PHO dengan rekanan tetapi dengan tindakan melakukan Surat permintaan pemblokir dana ke Bank sampai pekerjaan selesai dikerjakan karena di daerah kami Kab. Halmahera Utara tidak ada dana Luncuran lagi di tahun anggaran berikutnya? Mohon Penjelasan ? Trims..

    Suka

    Posted by nixon74 | 22 Desember 2014, 10:34 pm
  11. @ Nixon74
    Pertanyaan:
    Salam Pak, Saya mau tanya dikit aja… Bagaiman jika sampai tanggal 29 Desember 2014 pekerjaan baru mencapai 79 % secara fisik dan penyedia baru mencairkan dana sebesar 60% dipotong uang muka sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 29 Desember 2014, bisa tidak dicairkan dana 100% dan melakukan PHO dengan rekanan tetapi dengan tindakan melakukan Surat permintaan pemblokir dana ke Bank sampai pekerjaan selesai dikerjakan karena di daerah kami Kab. Halmahera Utara tidak ada dana Luncuran lagi di tahun anggaran berikutnya? Mohon Penjelasan ? Trims..

    Jawaban:
    Saran saya lakukan pemutusan Kontrak, bayar sesuai dengan prestasi yang dicapai Penyedia.
    Jika Pemutusan Kontrak tersebut akibat kesalahan Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Perpres 54/2010 beserta perubahannya.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 30 Desember 2014, 8:33 pm
  12. Assalamualaikum WW ! Selamat siang dan selamat Tahun Baru 2016 setelah melewati masa-masa sulit di Tahun 2015 untuk semua pemerhati dan pemirsa serta praktisi di Bidang Jasa Konstruksi dan Jasa-Jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan di Pemerintahan yang berada dan selalu setia di Blog “pak rahfan mokoginta” dan mohon izin Pak Admin, selaku pendatang baru yang juga berkecimpung dalam pengadaan barang dan jasa konsultan dan konstruksi Ingin sedikit komentar dan berbagi masalah kata “putus”.
    Saya pengelola teknis dari instansi teknis yang ditunjuk dan diperbantukan pada instansi non teknis “konstruksi”, dan di tahun 2015 Alhamdulillah berkat kekuasaan-Nya serta kepercayaan pimpinan saya di tempatkan di beberapa instansi pemerintahan sebagai tenaga Pengelola Teknis, yang sehari-harinya berhadapan dengan tenaga Teknik dari Konsultan dan Kontraktor serta team teknis dari instansi yang diberi bantuan teknis. Dari beberapa instansi yang dibantu dari empat puluhan jumlah paket kegiatan, kini tersandung dengan 4 paket kegiatan yang dikatakan hanya dapat akan diselesaikan setelah melewati tahun anggaran, dan tidak melebihi dari 50 hari dari akhir kontrak di akhir tahun anggaran. Keterlambatan kegiatan itu semua rata-rata disebabkan 60 % oleh Non Teknis dan 40 % Teknis. Non teknis dimasud disini antara lain ada yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya bahan (keterbatasan readi mix di daerah dan bahan – bahan yang didatangkan dari luar daerah) dan tenaga (jual mahalnya harga tenaga kerja di akhir-akhir tahun anggaran, serta kurang profesionalnya tenaga-tenaga teknik yang ditempatkan baik dari kontraktor maupun dari konsultan) serta psikologis efeklainnya daribayangan denda yang ada kala mencapai 30 hingga90 jutaan per hari; selain itu tentu juga tuntutan akan performance dari fisik yang diharapkan sehingga pekerjaan tidak dapat diburukan, sedangkan bobot kegiatan kecil 0,5 % hingga 1,5% seperti membuat profil beton dan pasangan pelapis interior di bidan garsitektur, serta pemasangan fiting-fitng lighting, comuniction dan plumbing pada pekerjaan M&E. Di satu sisi di awal pembukaan Kepres jauh-jauh hari sudah ditekankan bahwa PPK bertanggungjawab terhadap fisik, keuangan, dan manfaat dari suatu kegiatan. Kata Putus dan denda, memang disepakati tidak akan diakukan karena sudah merujuk pada pendalaman dan telaaahan ke Pasal 93 perpres 4 tahun 2015 kata-kata “dapat”. Singkat cerita Permasalahannya disini pada deat line pencairan akhir anggaran kemajuan yang masih dibawah seratus persen di seratus persenkan dengan tambahan dana jaminan.sebesar nilai sisa kegiatan sekalian ditambahkan dengan jaminan pemeliharaan kegiatan. Pertanyaan yang timbul :

    1, Bolehkah hal demikian dilakukan..? dan kami menganggap boleh, karena untuk capaian target sasaran manfaat
    2. Dapatkah, uang denda diganti dengan kuitansi pengeluaran untuk tunjuan perlindungan fisik kegiatan bila pemutusan dilakukan dengan mengoptimasi nilai kegiatan, tapi perlu perlindungan khusus, agar tidak menjadikan kerusakan ke konstruksi dan arsitektur lainnya dari kegiatan yang telah dipehitungkan untuk dibayar. Dan kami sangat meyakini ini dapat/boleh dilakukan karena untuk efektif dan efisiennya di kemudian hari (hingga dana lanjutan keluar)

    Terima kasih dan semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan kita semua demi keselamatan uang negara kedepan.

    wassalam.
    zulmadi

    Suka

    Posted by zulmadi | 2 Januari 2016, 4:41 pm
  13. Mau tanya, bagaimana dengan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK, ketika pemberitahuan pemutusan kontrak tersebut, ternyata penyedia telah menyelesaikan pekerjaannya 100%, sedangkan sisa pekerjaan yang belum terbayarkan, yang dikerjakan penyedia dalam tenggang waktu 50 hari masih tersisa 20% lagi. Mohon jawaban. terimakasih

    Suka

    Posted by Freddy | 14 Januari 2016, 2:50 am
  14. oxycontin online

    Suka

    Posted by Willy Dusky | 1 Oktober 2016, 11:19 am

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ping-balik: Akhir Tahun..."Mau dibawa kemana hubungan kita..." | Ahmad N Damopolii's WeBlog - 19 Desember 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,622,480 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.972 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: