Berikut file Perpres Nomor 70 Tahun 2012 beserta Penjelasannya :
- Batang Tubuh Perpres No. 70 Tahun 2012 (klik untuk mengunduh)
- Penjelasan Perpres No. 70 Tahun 2012 (klik untuk mengunduh)
Perpres No. 54/2010 Diganti Perpres No. 70/2012: Batas Pengadaan Langsung Rp 200 Juta, Lelang Sederhana Jadi Rp 5 Miliar
Dalam upaya mempercepat pelaksanaan belanja negara (de-bottlenecking), memperjelas pengaturan melalui pengaturan yang lebih komprehensif, dan menghilangkan multitafsir ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut pada prinsipnya meliputi:
| a. | Kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (yang semula s/d Rp 100 juta menjadi s/d Rp 200 juta); |
| b. | Kenaikan batas nilai pelelangan sederhana dan pemilihan langsung (yang semula s/d Rp 200 juta menjadi s/d Rp 5 miliar); |
| c. | Untuk mempercepat proses pengadaan, jawaban sanggahan banding dapat dilakukan olehpejabat eselon I atau pejabat eselon II yang mendapatkan penugasan dariMenteri/Kepala Lembaga; |
| d. | Penambahan pengaturan untuk pengadaan yang bersifat khusus di bidang keuangan terkait pengelolaan utang, yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan; |
| e. | Kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK pada pemerintah daerah yang dirangkap oleh PA/KPA (semula semua PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa); |
| f. | Persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait (semula semua kegiatan kontrak tahun jamak harus melalui persetujuan Menteri Keuangan); |
| g. | Penegasan bahwa pihak yang dapat melakukan sanggah adalah peserta yang memasukkan penawaran. |
Perpres yang sudah ditungguh-tunggu oleh para pejabat pengadaan barang K/L dan kalangan pengusaha ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Juli 2012 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 1 Agustus 2012. (ES)
Sumber: Sekretariat Kabinet RI
Rahfan Mokoginta's Blog 
tolong info tentang keberadaan sertifikat. apakah bs eselon 2/tanpa sertifikat bisa sebagai PPK
SukaSuka
Posted by Bahar Yandu | 8 Agustus 2012, 11:40 pmpada perpres70 tahun 2012…Kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK pada pemerintah daerah yang dirangkap oleh PA/KPA (semula semua PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa);
SukaSuka
Posted by Dodol Kampoeng | 9 Agustus 2012, 10:35 am@Bahar
Benar jawaban rekan Dolkamp/Dodola Kampoeng :), sesuai dengan Perpres 70/2012 Pasal 12 ayat (2a) dan (2b). Pasal tersebut termasuk salah satu yang mengalami perubahan.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 14 Agustus 2012, 1:36 ammas boleh minta dokumen/contoh kontrak buat pengadaan kendaraan dinas roda 2 ngak soalnya lg pusing neh
SukaSuka
Posted by richard | 29 Agustus 2012, 9:05 pm@Richard
Contoh kontrak sebenarnya sudah ada di dalam SBD berdasarkan Perka LKPP Nomor 6/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No. 2/2011.
Pengadaan Kendaraan tersebut menggunakan metode pemilihan apa? di blog ini sudah saya share contoh format Kontrak/SPK untuk pengadaan langsung barang beserta dokumen dan format evaluasinya.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 29 Agustus 2012, 9:19 pmThanks infonya kanda.. Lanjutkan
SukaSuka
Posted by Hendra Mokoginta | 31 Agustus 2012, 9:41 pm@Hendra Mokoginta
Thx 🙂
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 1 September 2012, 1:59 amterimaksih untuk info”nya.
saya mau tanya, untuk format dokumen” pengadaan barang ikut berubah tidak dengan adanya perpers no. 70 ini?
SukaSuka
Posted by hulwan | 1 Oktober 2012, 1:21 pmbang, ada contoh proses pengadaan untuk nilai Rp. 200jt – sesuai Perpres 70 Tahun 2012
mohon info – dimana mendownload nya. Terimakasih…
SukaSuka
Posted by Mardi | 22 November 2012, 10:31 am@Hulwan dan Mardi
Contoh format untuk Pengadaan Langsung Barang dan Pekerjaan Konstruksi sudah ada di blog tinggal disesuaikan lagi dengan Perpres 70/2012. Perubahannya tidak banyak. Insya Allah saya dalam waktu dekat akan saya update contoh formatnya.
SukaSuka
Posted by Rahfan Mokoginta | 23 November 2012, 9:46 amBg mau tanya ttg proses bayar pengadaan barang jasa
SukaSuka
Posted by Amat Ismail,ST | 2 Juni 2017, 3:34 pm