you're reading...
Portal Konsultasi LKPP

Pengumuman Lelang


Pengumuman pelelangan (pelelangan umum/pelelangan sederhana/pemilihan langsung) yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengumuman dan seleksi jasa konsultansi (seleksi umum/seleksi sederhana) yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) dilakukan di Website K/L/DI, portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi.

Untuk pengumuman di surat kabar lokal harus dilakukan jika Pemerintah Daerah masih memiliki ikatan kontrak yang masih berlaku. Jika tidak memiliki kontrak lagi dengan koran lokal, maka pengumuman di koran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan (optional).
Untuk koran nasional, sudah tidak wajib dilakukan karena kontrak telah berakhir sampai dengan 9 Juli 2011.

Pengumuman pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan Penunjukan Langsung tidak wajib dilakukan di Website K/L/D/I, portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi. Namun pengumuman/penunjukan penyedia dari hasil Penunjukan Langsung diumumkan di papan pengumuman resmi, dan Website K/L/D/I. Ketentuan ini berlaku untuk pelelangan secara manual maupun elektronik.

Bagi satker yang belum memiliki aplikasi yang terhubung dengan LPSE, maka pengumuman ke portal pengadaan nasional dapat dilakukan dengan meminta user name dari LPSE terdekat dengan wilayah saudara, atau dengan admin agency yang telah ditunjuk menjadi perwakilan LPSE tersebut di wilayah saudara.

Dalam hal K/L/D/I belum memiliki website, pengumuman dapat ditayangkan pada website dari perangkat organisasi di atasnya atau website K/L/D/I terdekat dari kabupaten saudara.

Dalam hal tidak terdapat peserta yang memasukkan penawaran setelah pengumuman diterbitkan, maka dokumen pengadan yang sudah disusun dapat diteliti terlebih dahulu. Upayakan revisi bila dalam dokumen tersebut tidak mendukung kompetisi (mengarah ke suatu merk/penyedia tertentu), atau spesifikasi teknis yang diminta terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan HPS. Atau pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh 1 penyedia. Bila sudah dilakukan hal tersebut namun hanya ada 1 penyedia yang mendaftar maka proses tetap dapat dilanjutkan.

Pengumuman pelelangan harus menyebutkan dengan jelas jenis pekerjaan yang akan dilelang dan persyaratan yang harus disiapkan oleh calon peserta, sehingga tidak perlu melihat pengumuman lebih lanjut ke kantor saudara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah calon peserta dan panitia. Dalam pengumuman pascakualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut (Lampiran Bab II bagian 60):
(1) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh Dokumen Pengadaan (pascakualifikasi) atau Dokumen Pemilihan (prakualifikasi);
(2) tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan;
(3) tempat, tanggal, hari dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
(4) alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran;
(5) jadwal pelaksanaan Pengadaan sampai dengan penetapan penyedia; dan
(6) keterangan lainnya yang diperlukan.

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 memiliki prinsip pengadaan yang salah satunya yaitu transparansi. Prinsip ini berkaitan dengan keterbukaan publik seperti yang disampaikan di pertanyaan. Informasi yang semestinya disampaikan kepada publik juga sudah dinyatakan didalam ketentuan mengenai pengumuman baik pengumuman rencana pengadaan, pengumuman pelelangan dan pengumuman penetapan pemenang.

Dalam pengumuman Pengadaan wajib mencantumkan persyaratan kualifikasi usaha sesuai dengan ketentuan pada pasal 100 ayat (3). Perusahaan non kecil tidak dapat mengikuti jika pengadaan tersebut ditujukan untuk kualifikasi usaha kecil, kecuali untuk pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat  dipenuhi oleh usaha kecil. Sedangkan untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat diikuti oleh semua kualifikasi usaha, sepanjang penyedia tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Diedit terakhir pada 28 September 2011

Sumber: Portal Konsultasi PBJ LKPP

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

6 thoughts on “Pengumuman Lelang

  1. ok. terima kasih tambahan informasinya, sy tetap menuinggu info-info selanjutnya

    Suka

    Posted by Bahar Yandu | 2 Agustus 2012, 4:31 am
  2. @Bahar Yandu
    Terima kasih juga sudah mampir di blog saya

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 2 Agustus 2012, 9:52 pm
  3. sesuai dengan pasal 1 ayat (1).f.1) :PA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
    sedangkan di bagian lain pada Lampiran III.B.1.j: PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan……………………….
    bagaimana kami di daerah harus menyikapi ini? Apakah PA (Kepala Dinas) ataukah Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang melakukan penetapan pemenang dengan nilai diatas Rp100 miliar?

    Suka

    Posted by yogik | 14 Agustus 2012, 9:37 am
  4. @Yogik
    Jika masih mengacu pada Perpres 54/2010 maka penetapan Pemenang untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100 M dan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 M dilakukan oleh PA pada KLI (APBN) atau Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) di Daerah (APBD).
    Jika mengacu pada ketentuan dalam Perpres 70/2012 maka untuk Daerah yang menetapkan pemenang adalah PA (Kepala SKPD) bukan lagi Kepala Daerah.

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 15 Agustus 2012, 11:36 pm
  5. salam, pak, gimana dengan proses lelang ketika di persyaratkan memiliki pengalaman sesuai SBU yang di persyaratkan. dalam hal pekerjaan Reboisasi, sebelum keluar perlem LPJK No 2 tahun 2014, SBU yang di gunakan adalah reboisasi/penghijauan kode sub bid 25007. sebelum tahun 2014 pekerjaan konstruksi REBOISASI Menggunakan ini, skrg harus pertamanan (21007) yang di konversi menjadi SPO15 (landscap/Pertamanan). padahal SBU pertamanan belum pernah di gunakan dalam kegiatan reboisasi sebelum tahun 2014, bagaimana menilai pengalaman kerja yang sesuai dengan SBU? Andaikan lelang gagal karena tidak ada penyedia yang memiliki SBU pertamanan yang menjadi peserta lelang, apa bisa di lakukan penunjukan langsung dengan tetap menyampingkan SBU pertamanan dan menggunakan SBU reboisasi? (SBU Reboisasi masih berlaku seandainya tidak di anulir oleh perlem LPJK no 2 tahun 2014.

    Suka

    Posted by Patra | 13 Agustus 2014, 10:52 pm
  6. @ Patra
    SBU yang dipersyaratkan adalah Pertamanan tetapi pengalaman yang dinilai adalah reboisasi.

    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 14 Agustus 2014, 11:35 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,622,480 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.972 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: