you're reading...
Portal Konsultasi LKPP

Kewajiban Bersertifikat (Status PNS Dan CPNS Dalam Pengadaan)


PNS yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, tidak dapat menjadi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan PPK. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 diberlakukan. Dalam hal PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain tersebut ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, maka wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012. Sedangkan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012 (pasal 127 huruf b).

CPNS yang mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat ikut dalam Panitia Pengadaan bila sudah berstatus PNS 100 persen, sesuai persyaratan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang persyaratan anggota kelompok kerja ULP. CPNS tidak dapat menjadi pengelola pengadaan (PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja ULP) bila belum berstatus PNS.

Panitia di lingkungan K/L/D/I harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan berstatus sebagai PNS. Semua pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, minimal diketahui proses pengadaannya oleh Pejabat Pengadaan. Bila suatu instansi tidak memiliki pejabat pengadaan karena tidak terdapat PNS yang memenuhi persyaratan, maka KPA dari unit kerja tersebut dapat mengangkat pejabat dari instansi lainnya.

Panitia untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I dan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMN/BUMD yang bersumber dari APBN/APBD (sebagian/seluruhnya) harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan berstatus sebagai PNS. Namun diluar itu diperkenankan tidak berstatus sebagai PNS.

Diedit terakhir pada 14 Desember 2011

Sumber : Portal Konsultasi LKPP

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

3 thoughts on “Kewajiban Bersertifikat (Status PNS Dan CPNS Dalam Pengadaan)

  1. assalam pak rahfan. bgmna tupoksi PPK (pejabat penatausaha Keuangan) pada SKPD dibandingkan dengan tupoksi PPK (pejabat Pembuat Komitmen) dalam mengontrol kegiatan dan pengganggarannya. syarat PPK-Pejabat Penatausaha Keuangan wajibkah menduduki jabatan struktural?
    adakah kosekwensi hukum ketika PA tidak mengindahkan prepres 70 thn 2012 dalam hal menetapkan PPK.?
    tentang PPK SKPD kab/kota bisa berdasar permendagri?(UNSUR JABATAN STRUKTURAL) atau cukup dengan perpres 70 thn 2012?

    terima kasih atas pencerahannya.

    Suka

    Posted by patra | 13 Oktober 2014, 12:26 am
  2. @ Patra

    Pertanyaan:
    assalam pak rahfan. bgmna tupoksi PPK (pejabat penatausaha Keuangan) pada SKPD dibandingkan dengan tupoksi PPK (pejabat Pembuat Komitmen) dalam mengontrol kegiatan dan pengganggarannya. syarat PPK-Pejabat Penatausaha Keuangan wajibkah menduduki jabatan struktural?
    adakah kosekwensi hukum ketika PA tidak mengindahkan prepres 70 thn 2012 dalam hal menetapkan PPK.?
    tentang PPK SKPD kab/kota bisa berdasar permendagri?(UNSUR JABATAN STRUKTURAL) atau cukup dengan perpres 70 thn 2012?

    terima kasih atas pencerahannya.

    Jawaban:
    Wass. Wr.Wb.
    1. ketentuan mengenai persyarata serta tugas dan kewenangan PPK-SKPD diatur dalam Permendagri 13/2007 beserta perubahannya, sedangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diatur dalam Perpres 70/2014. Silahkan dilihat perbedaannya pada kedua peraturan tersebut.
    2. Dalam Perpres 70/2012 tidak diatur tentang konsekuensi hukum jika PA dalam menetapkan PPK tidak mengindahkan Perpres 70/2012.
    Namun yang perlu saya sampaikan bahwa Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar.\

    Terima kasih

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 20 Oktober 2014, 8:38 am
  3. assalamualaikum wr, wb. salam sehat dan salam hormat buat Pak RAHFAN MOKOGINTA
    saya mau bertanya. – Apakah PA (pengguna anggaran) yang status jabatannya sebagai camat di kabupaten seruyan boleh menjadi Ketua Pokja atau Anggota Pokja Pelelangan secara elektronik untuk semua dinas, kecuali PA tersebut tidak ikut menjadi Pokja pada Kecamatan yang dia pimpin,perpres manakah yg bisa memberikan penjelasan ataupun Permendagri mohon penjelasannya pak, karena di kabupaten kami sdh terjadi demikian.

    Suka

    Posted by Seruyan Utama | 9 Juni 2015, 4:06 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,622,480 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.972 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: