you're reading...
Artikel PBJ

PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi


Penulis: Samsul Ramli ( Praktisi DanTrainer PBJ; PNS Kabupaten Banjar)

Perdebatan panjang tentang sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk PA/KPA yang melaksanakan langsung wewenang ke-PPK-an mengemuka, utamanya ditingkat daerah. Fenomena ini semakin santer dengan dimasukinya tahun 2012 dimana P54/2010 pasal 127 mengamanatkan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.

Kelangkaan ahli pengadaan yang bersertifikat menimbulkan ekses terhadap kondisi ideal yang diharapkan dalam proses pengadaan barang/jasa. Waktu 2 tahun ternyata terlalu sempit buat beberapa daerah untuk menyiapkan personilnya agar memenuhi persyaratan sebagai PPK.

Pasal 12 ayat 3 menyebutkan selain bersertifikat juga memiliki kemampuan manajerial yang ditandai dengan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Syarat ideal inilah yang memicu perdebatan hangat. Masih rendahnya kesadaran hukum dan tingginya ketaatan terhadap peraturan (lihat artikel : Sadar Hukum atau Taat Peraturan) mulai memunculkan persyaratan alternatif dengan memanfaatkan celah aturan. Salah satunya adalah dengan menarik kewenangan ke-PPK-an ketingkat yang lebih atas yaitu PA/KPA. Penarikan kewenangan ini alasan utamanya adalah kondisi abnormal terkait kelangkaan ahli pengadaan yang memenuhi persyaratan.
Sejauh langkah ini bersifat contigency plan tentu masih menjadi permakluman. Yang tidak diinginkan adalah kemudian tujuan dari pengambilan kebijakan ini menjadi generik tanpa ada batasan waktu serta tidak dilakukan upaya penanggulangan kondisi abnormal tadi.

Tanda-tanda ini mulai terlihat dengan diangkatnya tema besar PA/KPA yang  menjalankan fungsi ke-PPK-an tidak perlu bersertifikat atau tidak. Parahnya ada yang tidak sabar dengan proses. Kemudian menyandarkan tidak tercapainya serapan anggaran terhadap ketentuan PPK wajib bersertifikat. Yakin saja ketidaksabaran ini akan terus diperlihatkan.
Organisasi pengadaan barang/jasa yang disusun P54/2010 berdasarkan pembagian tugas dan wewenang serta pertimbangan check and balance. Tema besarnya ada mewujudkan akuntabilitas proses. Penting menjaga independensi dan obyektifitas masing-masing tindakan dan pelaksanaan tugas pengadaan agar tidak memunculkan ketidak percayaan publik terhadap proses pengadaan. Meski output sebenarnya sudah sangat baik. P54/2010 telah mengkombinasikan dengan prinsip-prinsip strategis good procurement practice yang berlaku umum.
Tugas PPK sebagai contract manager sangat lengkap dari awal hingga akhir proses. Dari proses mengidentifikasi kebutuhan, rencana teknis, manajemen kontrak, handover bahkan hingga perencanaan manajemen aset atau disposal.

Dari sisi waktu PPK bertugas sepanjang waktu tidak hanya sampai pekerjaan selesai tapi juga masa pemeliharaan bahkan masa umur ekonomis dan teknis barang/jasa. Bisa dibayangkan apabila seorang PA yang notabene adalah pengguna anggaran sekaligus pengguna barang juga melaksanakan tugas ke-PPK-an.

Bola terus bergulir dengan mengerucut pada posisi KPA sebagai salah satu personil yang dilimpahi sebagian wewenang dari PA termasuk kewenangan ke-PPK-an. KPA pun tidak kemudian lantas ringan dari sisi tanggungjawab. Karena kewenangan yang dilimpahkan juga bukan wewenang yang ringan.
Celah aturan yang kemudian coba digunakan yaitu dengan tetap menunjuk seorang KPA namun. Kewenangan yang diberikan hanya terkait ke-PPK-an. Dari sini dimulailah langkah pemanfaatan langkah celah aturan yang keliru. Nomenklatur KPA yang menjalankan tugas ke-PPK-an, namun tidak wajib bersertifikat. Karena memang P54/2010 hanya menyebutkan PPK bersertifikat bukan KPA. Langkah akrobatik terakhir inilah yang dikhawatirkan dapat menjadikan modus untuk menghindari essensi pelimpahan wewenang pelaksanaan pengadaan kepada PPK yang bersertifikat.

Seperti tertuang jelas pada Permendagri 21/2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 11.2 : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Jadi pelimpahan wewenang kepada PPK adalah tentang kompetensi, beban kerja dan rentang kendali.

Inilah prinsip dasar yang ingin dibangun oleh P54/2010 ketika ke-PPK-an diserahkan kepada seorang PPK yang memenuhi syarat-syarat kompetensi bersertifikat, berpengalaman dan mempunyai leadership dalam kelompok.

Apabila pemerintah daerah ingin pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh personil yang berkompeten, maka harus segera dilakukan langkah sistematis dan strategis dalam hal pembinaan sumber daya manusia. Harus disadari bahwa ini adalah sebuah proses yang incremental bukan pekerjaan yang selesai dalam sekejap.

Langkah paling tepat adalah memberdayakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai Center of Excelence. ULP tidak hanya sebagai sekretariat pemilihan penyedia, tapi juga unit pencetak tenaga profesional ahli pengadaan baik sebagai personil anggota pokja maupun PPK. Bukan lantas mengekalkan penghindaran dengan memanfaatkan celah aturan.

Tulisan ini tidak ingin mendukung atau tidak mendukung persyaratan sertifikasi PA/KPA. Karena essensinya memang PA/KPA tidak perlu bersertifikat dan PA/KPA juga idealnya tidak merangkap sebagai PPK. Pengadaan yang baik adalah pengadaan yang prosesnya dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten dibidangnya.

Tentang Penulis kunjungi: samsulramli.wordpress.com

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

2 thoughts on “PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi

  1. PPK harus mengerti dan memahami perpres 54 th 2010 tidak perlu hrs berpendidikan S1 itu tindakan diskriminasi jadi perlu perubahan pak ditempat saya bnyk PPK berpendidikan S1 tapi yg sering tdk akuntabel pak

    Suka

    Posted by boy (@boy_batman) | 12 Maret 2012, 1:24 pm
    • @Boy, hal ini juga banyak dikeluhkan oleh teman-teman terutama Satkernya Kementerian yang ada di daerah. Namun, saat ini Peraturannya masih demikian (minimal S-1). Semoga dalam revisi Perpres 54/2010 hal ini menjadi perhatian LKPP. Tahun ini rencananya ada revisi Perpres 54/2010.

      Suka

      Posted by Rahfan Mokoginta | 12 Maret 2012, 1:30 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,536 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: