you're reading...
Berita PBJ

Kontroversi Permendiknas Soal Swakolelola DAK


Gapensi : Disdik Ngumpet di Ketiak Permendiknas

CIBINONG – Kisruh seputar pengelolaan Dana Alokasi Khu­sus (DAK) tahun 2012 sesuai Pera­turan Menteri Pendidikan (Permendiknas) Nomor 8 tahun 2010 yang menjadi dasar di swa­kelolakan terus menggeliding.
Ketua Gapensi Kabupaten Bo­gor, Enday Dasuki menilai, Di­nas Pendidikan (Disdik) telah me­lakukan pembenaran jika me­maksakan Permendiknas tersebut sebagai dasar men-swakelolakan proyek rehablitasi sekolah yang me­nggunakan DAK. Pasalnya, Per­mendiknas tidak termasuk dalam urutan perundang-undangan ya­ng be­r­laku di Indonesia.
“Kalau pun iya, kedudukan Per­mendiknas kan dibawah Per­aturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 yang mengatur secara jelas soal difinisi swakelola, ” Ujar Enday ditemui Pakar baru baru.
Menurutnya, dengan Perpres no 54 tahun 2010, harusnya Per­mendiknas tersebut gugur, karena dalam Perpres secara jelas menyebut swakelola bisa dilakukan jika proyek yang di­lakukan menggunakan teh­no­logi ting­gi, biaya tinggi dan be­lum ada perhitungan biaya ya­ng jelas sehingga berpotensi me­nimbulkan kerugian bagi penye­dia barang dan jasa.
Selain itu, UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999, kata Enday, secara jelas menyebut klasifikasi penyedia barang dan jasa yang harus memiliki sertifikat berdasar kemampuan. Dengan begitu, Per­mendiknas adalah bentuk arogansi Pemeirntah Pusat yang dengan sengaja membenturkan peraturan dengan peraturan. Di­tingkat bawah, Disdik sepertinya sengaja melakukan pembenaran dengan merujuk Permendiknas sebagai dasar meski sebenarnya Disdik juga tahu ada peraturan lain yang lebih tinggi.
“Kalau begitu biarkan saja kita abaikan peraturan layaknya negeri bar-bar, siapa yang mau ambil, lalu untuk apa kita sebagai penyedia barang dan jasa harus ada sertifikasi, harus begini, harus begitu,” tandas Endai lagi.
Sementara itu, Ketua Kadin Kab.Bogor, T.B Nasrul mengatakan, seharusnya Pemkab Bogor berkaca pada pengalaman ketika proyek DAK di swakelolakan yakni antar tahun 2006 sampai 2007. Saat itu, sekolah penerima DAK melakukan rehabilitasi sendiri gedung sekolahnya, hasilnya banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan. “Kita yang melakukan investasi sendiri dan sebagian besar rehab yang dilakukan hancur,” jelasnya.
Nasrul mengatakan, jika Kadin atau Gapensi memprotes swakelola, hal itu bukan karena soal ada kepentingan pribadi. Sebab dasar hukum pembelakuan sistem swakelola atas proyek sekolah itu sudah cacat. Disisi lain, kalau sekolah tetap dipaksa untuk tetap mengerjakan proyek rehabilitasi maka dapat dipastikan akan dapat mengundang ketidakberesan. “Ba­­nyak oknum yang akhirnya akan memfaatkan keterbatasan kepala sekolah dalam melakukan swakelola, ini pasti Karena sudah ada guru yang mengadu ke saya,” tandasnya.
Nasrul juga mengatakan, Di­sdik mestinya tidak menelan mentah-mentah kebijakan ya­ng dikeluarkan pusat. Harus di­pelajari dan dikaji dasar maupun landasan hukum terkait rencana swakelola proyek DAK.
Kadin menurutnya juga tidak membuka front dengan Bupati atau pejabat dilingkungan Disdik Kabupaten Bogor. Namun Kadin hanya menegakkan peraturan yang ada. Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2012 ini Kabupaten Bogor mendapat DAK sebesar Rp107 miliar dari pemerintah pusat lewat Kemendiknas. Jumlah ini masih ditambah dana pendamping dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp10 miliar, totalnya Rp 117 miliar.
“Dari jumlah DAK ini, 80 persen buat pembanguan fisik di mana setiap sekolah yang mau direhab mendapat anggaran Rp 300 juta. Sisanya 20 persen atau Rp 22 miliar buat pengadaan buku dan alat peraga,” ujar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras), Disdik, Hendrik Suherman.
Sementara, kepala Dinas Pe­n­didikan Kab. Bogor, Didi Kur­nia tetap ngotot swakelola har­­us dilaksanaan berdasar Per­mindiknas. “Artinya pihak sekolah dan komite yang ber­tanggung jawab penuh atas bantuan anggaran, Kalau ada yang protes, bukan ke kami, tapi ke Mendiknas,” ujarnya belum lama ini. =UJG

sumber: http://www.pakuanraya.com

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

4 thoughts on “Kontroversi Permendiknas Soal Swakolelola DAK

  1. Walah, ketua Gapensinya juga tidak paham Perpres 54 secara utuh, sejak kapan swakelola “swakelola bisa dilakukan jika proyek yang di­lakukan menggunakan teh­no­logi ting­gi, biaya tinggi dan be­lum ada perhitungan biaya ya­ng jelas sehingga berpotensi me­nimbulkan kerugian bagi penye­dia barang dan jasa.”

    Tetapi saya setuju bahwa swakelola “ala” Permendiknas tidak sesuai dengan Perpres 54/2010

    Suka

    Posted by Khalid Mustafa | 16 Februari 2012, 6:58 am
  2. huahuahua ……… harus segera mitigasi kasus baru nih

    Suka

    Posted by atasyudakandita | 17 Februari 2012, 2:00 pm
  3. Sabar Mas Atas, siapa tau Permendiknas-nya nanti akan dicabut karena jelas-jelas bertentangan dengan Perpres 54/2010🙂

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 17 Februari 2012, 4:20 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,536 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: