you're reading...
Artikel PBJ

Tender “By Design” Dalam Pengadaan Barang/Jasa


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi dan Trainer PBJ; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu)

Proses tender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan di semua pelosok Negeri ini hampir tak pernah luput dari kesan negatif. Bak penyakit kanker stadium lanjut yang sudah mengalami metastasis, pesimisme dan Su’udzon terhadap proses tender sudah terlanjur melekat, mengakar, dan menyebar. Proses tender dianggap hanyalah sebuah frame dari suatu opera yang sedang dimainkan. Tak ubahnya dengan kebanyakan film India, sejak awal sudah bisa ditebak ending ceritanya.

Sebagian kalangan menuding bahwa proses tender hanyalah formalitas yang sudah didesain terlebih dahulu. Tudingan ini biasanya sering muncul dari kalangan penyedia (kontraktor) yang kalah atau merasa dikalahkan saat mengikuti proses pelelangan. Memang harus diakui, tudingan itu tak selamanya benar namun bisa jadi ada unsur kebenarannya.

Istilah Tender “By Design” yang menjadi penggalan judul tulisan ini dikutip dari pernyataan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kotamobagu. Pernyataan tersebut diungkapkan pada saat rapat evaluasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) beberapa waktu lalu. Istilah Tender “By Design” secara implicit menggambarkan adanya kekurangpercayaan terhadap proses tender yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Tender pengadaan barang/jasa disinyalir merupakan salah satu celah untuk melakukan penyimpangan. Mulai dari permasalahan adanya persekongkolan baik antar penyedia maupun antara penyedia dengan Panitia Tender, penyimpangan pagu anggaran, proses tender yang kurang transparan dan tidak fair, dan lain sebagainya.

Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), seakan lebih memperkuat rumor akan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tender. Tidak kurang dari 80 persen laporan yang masuk ke KPPU menyangkut adanya dugaan persaingan tidak sehat dalam proses tender pengadaan barang/jasa. KPK yang dikenal sebagai leading sector dalam pemberantasan korupsi juga merilis data bahwa dari 55 ribu pengaduan yang masuk, 80 persen diantaranya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga menyatakan bahwa sekira 80 persen pengaduan dari penyedia yang masuk ke lembaga tersebut dinyatakan benar. Data tersebut seakan lebih memperkuat tudingan tentang adanya ketidakberesan dan konspirasi dalam proses tender.

Salah satu bentuk konspirasi yang sering terjadi dalam setiap proses tender adalah persekongkolan. Bersengkokol merupakan tindakan kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Persekongkolan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, sebagimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 5 dan 6).

Unsur bersekongkol, antara lain dapat berupa: 1). kerja sama antara dua pihak atau lebih; 2). Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; 3). Membandingkan dokumen penawaran sebelum waktu pemasukkan penawaran; 4). Menciptakan persaingan semu; 5). Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; 6). Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; dan 7). Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Jika dilihat dari praktiknya, persekongkolan dalam tender dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertical, dan gabungan antara persekongkolan horizontal dan vertical.

Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara sesama penyedia barang/jasa (kontraktor). Persekongkolan horizontal sangat mudah diidentifikasi. Contoh sederhana yang sering dijumpai adalah satu orang membawa beberapa perusahan untuk mendaftar dalam satu paket pengadaan barang/jasa. Kadangkala, beberapa perusahan mendaftar sendiri-sendiri namun sebenarnya hanyalah kamuflase belaka.  Praktik seperti ini bertujuan untuk menciptakan persaingan semu diantara sesama penyedia barang/jasa.

Persekongkolan vertical merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa penyedia barang/jasa dengan pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa (Panitia Tender dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran). Contoh jenis persekongkolan ini antara lain adanya kerja sama antara penyedia barang/jasa dengan Panitia Tender untuk dapat memenangkan paket pekerjaan yang ditenderkan.

Gabungan persekongkolan horizontal dan vertical merupakan kombinasi antara kedua jenis persekongkolan yang telah dijelaskan sebelumnya. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau lebih pihak yang terkait dalam proses tender. Contoh jenis persekongkolan ini dapat berupa pelelangan yang dilakukan secara fiktif, dimana prosesnya hanya dalam bentuk pemenuhan administrasi saja dan dilakukan secara tertutup. Pelelangan fiktif dilakukan dengan melibatkan kerja sama semua pihak, baik antar penyedia, antara penyedia dengan penyelenggara barang/jasa, maupun antar penyelenggara pengadaan barang/jasa. Pelelangan fiktif membutuhkan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Tender “By Design” dalam bentuk persekongkolan akan berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi mengikuti proses tender dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Akhirnya, menjadi tugas kita semua untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses tender di Negeri ini. Belum terlambat untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang benar dan meninggalkan kebiasaan membenarkan hal-hal yang dilakukan.

Telah dimuat di Harian Radar Totabuan (JPNN), edisi Selasa 17 Januari 2012

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 2BCD7AF2

Diskusi

9 thoughts on “Tender “By Design” Dalam Pengadaan Barang/Jasa

  1. Wahhhh makin mantap blog nya…
    Punten belum sy blogroll, segera dipasang link nya di heldi.net🙂
    Boleh di kopi paste ya tulisannya di blog saya… tentunya tetap ada link back ke sini, biar nambah trafiic juga dari PR 3🙂

    Salam pengadaan dari bogor

    heldi.net

    Suka

    Posted by ulpinaheldi | 4 Februari 2012, 2:14 pm
  2. Makasih Kang Heldi sudah sudi mampir di blog saya yang baru seumur jagung.
    Dengan senang hati Kang jika tulisan saya bisa di copas di web-nya Kang Heldi, sekalian nambah trafik🙂
    Sukses selalu Kang……………………….

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 4 Februari 2012, 8:38 pm
  3. pak “mokoginta”.. susah pak kami dikampung.. ibratanya birokrasi itu begini …” sebuah gelas yg isinya kopi hitam (aparat lama), dicampur oleh setetes air putih (orang jujur atau mahasiswa yg kmaren demo anti korupsi diterima PNS),”maka hasilnya kan tetep hitam” (padu), lebih anehnya lagi mas orang yg dulunya pasukan berani mati dlm upaya pemberantasan korupsi dikampus malah jadi susu dlm kopi “jadinya kopi susu”, edannya lagi sesekali ditambah roti bakar (penegak hukum) ikut2an minum kopi susu.. hehehe

    Suka

    Posted by sikampong | 6 Februari 2012, 9:49 am
  4. Mantap juga perumpamaannya Bpk Irwan tentang kondisi yang terjadi sekarang ini. Beginilah Pak keadaannya negeri kita. Saya yakin masih ada orang-orang amanah, jujur, dan punya integritas (walaupun terkadang harus tersingkirkan). Mari sama-sama kita bangun integritas, walaupun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, demi pengadaan yang kredibel.
    Terima kasih Pak Irwan sudah mampir di blog saya, sukses selalu

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 6 Februari 2012, 11:55 am
  5. sudah di upload di:

    http://heldi.net/2012/02/tender-%e2%80%9cby-design%e2%80%9d-dalam-pengadaan-barangjasa/

    hatur nuhun
    salam pengadaan dari bogor

    Suka

    Posted by heldi | 6 Februari 2012, 8:23 pm
  6. Terima kasih juga Kang Heldi, sukses selalu

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 6 Februari 2012, 9:14 pm
  7. terimakasih telah bantu. saya kopas pada paragraf 7.

    Suka

    Posted by agungar | 28 Maret 2012, 4:20 pm
  8. @Angungar, monggo mas, dicopas semuanya juga boleh🙂

    Suka

    Posted by Rahfan Mokoginta | 28 Maret 2012, 6:39 pm
  9. Mohon petunjuk apa yang saya harus lakukan soalnya dikampung saya, panitia/pokja ULP melakukan tender secara tertutup disaat pembuktian dokumen kualifikasi kepada calon pemenang karena peserta tender atau penawar terendah dilarang ikut menyaksikan pembuktian tersebut,serta sering melakukan penggabungan paket saya sering melakukan upaya hukum tapi tidak pernah tertindak lanjuti oleh hukum saya mohon petunjuknya bapak, wassalam.

    Suka

    Posted by Lally Tadju | 24 April 2016, 11:43 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; Procurement Specialist; PNS Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, WA. 082293683022, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BBM: D32ADB37

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 1,616,536 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Twitter Terbaru

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 1.970 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: