Rahfan Mokoginta
Berita PBJ
Sepertiga Kepala Daerah di Indonesia Terjerat Korupsi
Semarang Dari ribuan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, 173 kasus diantaranya menyeret gubernur, bupati, dan walikota sebagai tersangka korupsi. Bila ditelisik lebih jauh, sepertiga kepala daerah terjerat kasus tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah II, Kasminto, usai Seminar Meretas Menuju Wajar Tanpa Pengecualian di kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, … Continue reading
Pemberitahuan Penetapan Peserta Pelatihan Setifikat Internasional PBJ 2012
Sumber : LKPP RI Kepada Yth. (Sesuai dengan nama-nama terlampir) di- Tempat Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panita, maka bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu/Sdr dapat mengikuti pelatihan tersebut pada: Hari/Tanggal : Minggu – Sabtu / 10 – 23 Juni … Continue reading
Pemberitahuan Penetapan Peserta Pelatihan untuk Instruktur (TOT) Peningkatan Kompetensi Jakarta 2012
Sumber : LKPP RI Kepada Yth. (Sesuai dengan nama-nama terlampir) di- Tempat Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2012 dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panita Pelatihan untuk Instruktur (TOT), maka bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu/Sdr dapat mengikuti pelatihan tersebut pada: Hari/Tanggal : Senin-Jumat / 23 … Continue reading
Korupsi pengadaan paling banyak ditangani KPK
Medan (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa merupakan kasus dugaan korupsi yang paling banyak diusut dan ditangani institusi tersebut. Dalam Musyawarah Komisariat Wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 1 di Medan, Selasa, Busyro menyatakan, sejak tahun 2004 hingga 2011, KPK telah menangani 96 … Continue reading
Penetapan Peserta Pelatihan untuk Instruktur (TOT) Tingkat Dasar Jakarta 2012
LKPP - Berdasarkan formulir pendaftaran yang kami terima sampai dengan hari Senin tanggal 12 Maret 2012 dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panita Pelatihan untuk Instruktur (TOT), maka bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu/Sdr dapat mengikuti pelatihan tersebut pada: Hari/Tanggal : Senin-Jumat / 16 – 20 April 2012 Tempat : Hotel Ibis Jakarta Slipi, Jalan Letjen S … Continue reading
LKPP Luncurkan Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
JAKARTA–Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dorong aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peluncuran Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditandai dengan mulai beroperasinya website resmi Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah www.wbs.lkpp.go.id. Pengembangan Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan sesuai dengan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. “Whistleblower System merupakan sarana baru yang dapat … Continue reading
Sertifikasi Ahli Pengadaan Dapatkan ISO 9001:2008
JAKARTA-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima pengakuan ISO 9001-2008 oleh British Standard Institutions untuk program sertifikasi ahli pengadaan tingkat dasar. Melalui standarisasi ISO 9001: 2008 ini akan menjamin proses kerja sertifikasi profesi akan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang sudah ditetapkan. “Melalui standarisasi ini, kegiatan pelayanan sehari-hari yang dilakukan oleh LKPP baik itu … Continue reading
SURAT EDARAN Kepala LKPP tentang Kewajiban Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
SURAT EDARAN Nomor : 17/KA/02/2012 Dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang menyatakan : Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. … Continue reading
Proyek Tertunda Kenaikan BBM
Padangeskpres, Aia Pacah, Padek-Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) juga beerdampak pada terhambatnya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Padang. Rekanan bakal merugi, jika tender tetap dijalankan. Dari 37 paket yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun ini, baru satu paket terealisasikan. Satu paket itu di Sekretariat DPRD Padang, berupa penyediaan asuransi dan cleaning … Continue reading
Duh! Obat Cacingpun Dikorupsi
PONTIANAK. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meneruskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan multivitamin dan obat anticacing di Kabupaten Sanggau tahun 2006 dan 2007. Korupsi dengan modus menggelembungkan harga satuan obat ini diduga merugikan negara sebesar Rp 7,1 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Djasman Panjaitan, Sabtu (10/3) di Pontianak, mengatakan, sejauh ini sudah ada empat tersangka yang … Continue reading
“Gaptek”, Kontraktor Mamanfaatkan Jasa Rental
Bukittinggi, Padek-Sebanyak 127 paket pengadaan barang dan jasa di Pemko Bukittinggi tahun ini, tendernya akan dilakukan secara online melalui melalui proses tender elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-procurement. “Langkah itu diambil Pemko Bukittinggi, selain merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sekaligus untuk menghindari dugaan kecurangan dari proses tender … Continue reading
Andi Mengaku Tak Pengaruhi Proses Tender Wisma Atlet
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng mengaku tidak pernah memengaruhi proses tender proyek wisma atlet SEA Games. Menurut Andi, kewenangan menentukan pemenang proyek senilai Rp 191 miliar itu ada di tangan panitia pengadaan dan Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan.
Banyak Pimpinan SKPD Tak Paham e-Procurement
BERITAJAKARTA.COM — 21-02-2012 17:33 Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov DKI Jakarta memberlakan pelaksanaan tender di lingkungan Pemprov DKI Jakarta secara elektronik (e-tender). Sayangnya, selain karena faktor kehati-hatian, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran disebabkan masih banyaknya para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit … Continue reading
Modus Operandi Korupsi Bidang Pendidikan Terungkap
CILACAP, (TubasMedia.Com) – Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Sulijati SH meninggalkan tunggakan kasus pengungkapan 16 modus operandi tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Saat masih menjabat, Sulijati mengatakan di depan Kepala SMP, SMA, dan SMK serta Kepala UPT Disdikpora se-Kabupaten Cilacap bahwa kasus tindak pidana korupsi di bidang pendidikan baik dalam sekolah mau pun luar … Continue reading
Kontroversi Permendiknas Soal Swakolelola DAK
Gapensi : Disdik Ngumpet di Ketiak Permendiknas CIBINONG – Kisruh seputar pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) Nomor 8 tahun 2010 yang menjadi dasar di swakelolakan terus menggeliding. Ketua Gapensi Kabupaten Bogor, Enday Dasuki menilai, Dinas Pendidikan (Disdik) telah melakukan pembenaran jika memaksakan Permendiknas tersebut sebagai dasar men-swakelolakan proyek … Continue reading
Revisi Perpres 54/2010 Sertifikasi Diusulkan Ditiadakan
Jurnas.com | KEMENTERIAN Keuangan mengusulkan agar kewajiban sertifikasi keahlian pengadaan barang atau jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditiadakan. Soalnya, tugas PPK tidak berkaitan langsung dengan persoalan pengadaan barang atau jasa pemerintah. “Ada banyak permintaan dari PPK agar supaya tidak perlu pakai sertifikat. Karena tugas PPK bukan melakukan pelelangan, mereka adalah manajer yang mengkoordinasi … Continue reading
Kepala SKPD Belum Pahami Perpres 54
Dapat Perlambat Proses Pembangunan SELATPANJANG(DP)-MASIH banyak ditemukan Kepala SKPD atau pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, tidak mengerti dan memahami Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu tentunya menyebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa, yang berujung kepada terlambatnya proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian disampaikan … Continue reading
Komentar Terkini