you're reading...
Contoh Format

Contoh Format SK Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Sebentar lagi akan memasuki Tahun Anggaran 2013. PA/KPA harus segera membentuk Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk mempermudah PA/KPA membentuk Struktur Organisasi Pengadaan barang/Jasa, berikut dilampirkan Contoh Format Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa (jika belum terbentuk ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (2.a) : “Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran”. Dengan demikian, PA/KPA tidak harus selalu menerbitkan Surat Keputusan setiap tahunnya, kecuali jika diperlukan penggantian Pejabat/Personil yang telah ditetapkan sebelumnya. Klausul tersebut salah satunya bertujuan untuk mepercepat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain Contoh format SK, dilampirkan juga tabel tentang Tugas dan Kewenangan masing-masing pihak dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Contoh Format SK dan Tabel Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Contoh Format Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa (jika belum terbentuk ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat diunduh disini.

Artikel terkait:

  1. Update Contoh Format RUP, KAK/TOR, dan Kaji Ulang RUP
  2. Download Contoh Format PBJ

 

TABEL TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN MASING-MASING PIHAK DALAM ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012

NO ORGANISASI KEGIATAN  TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN 
1 Pengguna Anggaran (PA) a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
c. menetapkan PPK;
d. menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan;
e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
f. menetapkan:
1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau
2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan
j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat:
a. menetapkan tim teknis; dan/atau
b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
4 Tim Swakelola
a. Tim Perencana Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.
b. Tim Pelaksana Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
c. Tim Pengawas Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
5 Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:
1) menjawab sanggahan;
2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah);
3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)
h. khusus Pejabat Pengadaan:
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
b. perubahan HPS; dan/atau
c. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
6 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
About these ads

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

39 thoughts on “Contoh Format SK Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. Mantap

    Posted by Welly Satria Utama | 27 Desember 2012, 1:39 pm
  2. ga bisa buka file nya…minta password…

    Posted by rusi hatriana | 28 Desember 2012, 12:47 pm
  3. Papa Sulis, ijin sedot ya :-), Papa Fatur minta saya buat SK Pengangkatan Pejabat Barang/Jasa untuk pengadaan komputer, kira-kira yang diubah apa2 saja ya? mohon petunjuknya

    Posted by nur cholish | 30 Desember 2012, 11:20 pm
  4. @ Nur Cholis

    Sesuaikan saja dengan kebutuhan Satkernya masing-masing. Untuk Tugas Pokok dan Kewenangan sudah sesuai dengan Perpres 70/2012, sehingga sebaiknya tidak perlu lagi diubah.
    Terima kasih.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 2 Januari 2013, 9:01 am
  5. @ Rusi Hatriana
    File passwordnya sudah ada di dalam masing-masing folder.
    Password: rahfanmokoginta
    Semua tulisan dalam Password huruf kecil dan tanpa spasi.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 2 Januari 2013, 9:04 am
  6. Izin sedot pak ya…terima kasih

    Posted by aman | 16 Januari 2013, 11:38 am
  7. @ Aman
    Silahkan Pak :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 17 Januari 2013, 11:59 am
  8. Ijin Copy yach pak, Trima kasih banyak atas pencerahannya pak.

    Posted by ibrahim nur aslam | 25 Januari 2013, 8:51 pm
  9. Tks sangat bermanfaat utk pelaksanaan tugas. Sukses selalu. GBU

    Posted by ismu adi susetyo | 3 Februari 2013, 5:45 am
  10. nice…. thanks pak….

    Posted by salam | 20 Februari 2013, 9:40 am
  11. @ Salam
    Makasih juga :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 20 Februari 2013, 11:48 am
  12. di tempat kami, setiap SKPD diwajibkan memiliki seorang Pelaksana Transaksi SKPD dimana salah satu tugasnya adalah menandatangani surat pesanan/order untuk belanja rutin sekalipun, dan pelaksana transaksi SKPD ini disyaratkan memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. apakah SK nya bisa menggunakan tugas seperti SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa…??
    Untuk pejabat penerima hasil pekerjaan di tempat kami juga diwajibkan harus ada, meskipun di SKPD itu hanya ada belanja barang bukan belanja modal.
    Apakah tugas dan kewenangannya bisa meniru SK Penerima Hasil Pekerjaan di file yg Bapak upload…??

    Posted by Taufieq | 21 Februari 2013, 10:53 pm
  13. Nice Ijin Sedot y pak..
    terima kasih.. sukses..

    Posted by rusli evely | 28 Februari 2013, 12:23 pm
  14. @ Taufieq
    Dalam Perpres 70/2012 tidak dikenal adanya Pelaksana Transaksi SKPD. Kenapa tidak menetapkan saja Pejabat Pengadaan?
    PPHP harus dibentuk untuk semua Pengadaan barang/Jasa tanpa melihat nilai dan jenis belanjanya (modal atau barang/jasa).
    Tugas dan kewenangan masing-masing Pihak sudah jelas diatur dalam Perpres 70/2012. Contoh SK yang saya share di blog ini, tugas dan kewenangan para pihak telas sesuai dengan Perpres 70/2012.

    @ Rusli Evely
    Silahklan Mas, terima kasih :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 4 Maret 2013, 12:38 pm
    • Pelaksana Transaksi SKPD itu di tempat kami tugasnya kalau diperhatikan sama dengan Pejabat Pengadaan, dan yang ditunjuk menjadi pelaksana transaksi itu HARUS MEMILIKI SERTIFIKAT PENGADAAN BARANG/JASA Pak…
      terima kasih atas pencerahannya.
      Saya beberapa waktu yang lalu, mengikuti ujian sertifikasi pengadaan atas perintah atasan. Dan ternyata saya dinyatakan lulus, sementara saya merasa tidak terlalu menguasai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Jadi saya merasa wajib untuk memahami aturan2 itu, salah satu upaya saya adalah dengan membaca dan mendaftar di blog Bapak, terima kasih untuk semua ilmu yang Bapak Share di sini….

      Posted by Taufieq | 6 Maret 2013, 4:46 pm
  15. @ Taufieq
    Learning by doing :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 7 Maret 2013, 1:58 pm
  16. izin sedot ya pak… tksh… atas sharenya…!!!!

    Posted by fathur lubis | 4 April 2013, 1:05 pm
  17. apakah sama panitia pemeriksa barang dengan panitia penerima hasil pekerjaan ? ataukah harus dibuatkan SK masing-masing ?

    Posted by ichal | 5 April 2013, 7:14 pm
  18. @ Ichal
    Dalam Perpres 54/2010 beserta semua perubahannya tidak dikenal istilah Panitia Pemerika Barang, hanya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

    Panitia Pemeriksa Barang diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 18 ayat (1) : “Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan”.

    Tugas pokok dan kewenangan PPHP dalam Pasal 18 ayat (5) Perpres 54/2010 beserta perubahannya:
    Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan 3.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    Semua tugas Panitia Pemeriksa Barang yang dimaksud pada Permendagri 17/2007 sudah ada dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya Pasal 18 ayat (5). Disamping itu, PPHP tidak hanya terbatas pada pengadaan barang saja tetapi melingkupi semua jenis pengadaan (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya/Konsultansi).

    Oleh karena itu, cukup PPHP saja dan tidak usah ditetapkan lagi Panitia Pemeriksa Barang.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 8 April 2013, 2:16 pm
  19. Terimakasih Pak Rahfan atas contoh2 format SKnya dan maaf saya sudah download dulu sebelum izin.

    Posted by johar malik | 12 April 2013, 12:45 am
  20. @ Johar Malik
    Silahkan Pak, semua file/artikel dalam blog ini terbuka untuk umum. Semoga bermanfaat.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 12 April 2013, 11:32 am
  21. terima kasih pak
    ijin sedot ya

    Posted by wendra | 20 Juni 2013, 2:20 pm
  22. Mohon izin import dokumennya pak. terima kasih

    Posted by rangkuti | 21 Oktober 2013, 8:12 pm
  23. @ Wendra & Rangkuti
    Silahkan :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 22 Oktober 2013, 4:11 pm
  24. Pagi pak, mau minta tolong lagi pak, begini saya sebagai PPK Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah, dalam perjalanannya sampai hari ini , saya kawatir pekerjaan tidak selesai pada tanggal 21 Nopember 2013, apa yang saya siapkan sehubungan hal tersebut, apakah tambah hari, bagaimana caranya , atau putus kontrak , bagaimana caranya , bila bapak berkenan menjawab tolong kirim contoh formatnya ke kulkasqu@gmail.com , atas bantuannya kami ucapkan trimakasih

    Posted by BENNY RUAHNO,SPd | 29 Oktober 2013, 12:15 pm
  25. @ Benny Ruahno
    Salah satu tugas dan kewenangan PPK adalah melakukan pelaksanaan dan pengendalian Kontrak (pasal 11 ayat 1 huruf d dan e). Oleh karena itu, PPK harus mengendalikan pelaksanaan Kontrak tersebut. Lakukan evaluasi progres pekerjaan setiap minggu sehingga dapat diketahui seberapa jauh keterlambatannya. PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak jika memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (1).
    Saat ini masih ada waktu bagi PPK untuk mendorong Penyedia menyelesaikan pekerjaannya.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 31 Oktober 2013, 12:24 pm
  26. Kalau filenya tidak boleh di buka jangan di Upload di sini Dodol

    Posted by Imbroni | 17 Desember 2013, 11:55 am
  27. @ Imbroni & Maul
    Jika ada file yang tidak bisa dibuka atau saudara mengalami kesulitan dalam mengunduh, silahkan kirimkan email ke: rahfan@pengadaan.org nanti saya akan kirimkan semua file yang ada di blog ini.
    Terima kasih atas semua masukan dan kritikan.
    Semoga bermanfaat, Amin.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 16 Januari 2014, 8:40 am
  28. @ Amar
    Sudah saya kirimkan.
    Semoga bermanfaat

    Posted by Rahfan Mokoginta | 27 Januari 2014, 4:04 pm
  29. pak mohon bantuannya saya mau mint contoh format PPHP terimakasih

    Posted by patahurrahman | 27 Mei 2014, 5:41 pm
  30. @ Paturrahman
    Mohon maaf untuk sementara contoh format baru sebatas yang ada di blog ini.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 30 Mei 2014, 10:12 am
  31. pak ijin copy ya… mkasih

    Posted by choriroh ali hasim | 15 Juli 2014, 11:07 am
  32. @ Choriroh
    Silahkan Bu, semoga membawa manfaat, Amin YRA

    Posted by Rahfan Mokoginta | 15 Juli 2014, 12:20 pm
  33. BIsa minta contoh format untuk SK pengangkatan tenaga teknis kegiatan gak Pak Rahfan . . Mohonnn :) :)

    Posted by Victor Anzac | 22 Juli 2014, 2:03 pm
  34. @ Victor Anzac
    Mohon maaf SK untuk contoh format SK baru sebatas yang ada di blog ini.
    Terima kasih

    Posted by Rahfan Mokoginta | 24 Juli 2014, 9:02 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 726,561 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 568 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 568 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: