you're reading...
Berita PBJ

Pengadaan alat kesehatan lewat sistem e-katalog


JAKARTA. Akhir tahun nanti, pemerintah bakal menghapus lelang langsung pada alat kesehatan dan menggantinya dengan sistem pembelian langsung via katalog elektronik (e-katalog) yang dijalankan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lewat e-katalog, instansi bisa langsung membeli alat kesehatan yang disediakan vendor.

LKPP segera menerbitkan peraturan baru mengenai pedoman e-katalog pengadaan alat kesehatan tersebut. Kelak, vendor alat kesehatan yang berminat ikut e-katalog ini bisa mengikat kontrak dengan LKPP. Nah, instansi yang membutuhkan tinggal membanding-bandingkan saja harga dan kualitas alat kesehatan yang disediakan para vendor di e-katalog.

Sebelumnya, sistem yang merupakan pengembangan dari tender elektronik ini sudah diterapkan untuk pengadaan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.

Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP bilang, penghapusan lelang langsung untuk pengadaan alat kesehatan dan menggantinya dengan e-katalog ini guna mengurangi kebocoran anggaran. Sebab, dengan sistem e-katalog ini, harga dan kualitas barang terpampang transparan.

Selain itu, lewat e-katalog, bisa meminimalisasi kontak dengan penyedia barang. “Ini bisa menghindari terjadinya persengkongkolan antara instansi pemerintah dengan vendor,” ujarnya, kemarin.

Agustinus Prasetyantoko, pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta menilai, kebijakan LKPP meniadakan proses lelang langsung dan mengganti dengan sistem e-katalog itu sudah sesuai dengan prinsip transparansi. “Dengan adanya e-katalog, maka semua pihak bisa melihat kualitas produk dan harga yang ditetapkan setiap perusahaan,” jelasnya.

Agustinus melihat, langkah LKPP menerapkan e-katalog sebagai inovasi dan kemajuan dalam proses tender di lingkungan pemerintahan. Cara ini bisa memperbaiki sistem lelang model lama yang faktanya banyak terjadi penyelewengan.

Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog ini juga tidak memerlukan lembaga atau tim pengawas khusus. “Yang penting keterbukaan akses publik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga, sistem ini bisa berjalan baik,” ujar dia.

Agus Prabowo menambahkan, sistem pengadaan barang secara elektronik bisa menghemat biaya besar. Tahun ini, misalnya, dari pengadaan barang dan jasa secara nasional sebesar Rp 500 triliun diharapkan mampu menghemat bujet sampai 10%. n

sumber: kontan

About these ads

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

6 thoughts on “Pengadaan alat kesehatan lewat sistem e-katalog

  1. Gmn klau alat kesehatan blm ada terdaftar pada e-katalog

    Posted by Linda | 3 April 2014, 12:46 pm
  2. @ Linda
    Kalau belum ada di e-katalog jenis dan harganya maka lakukan proses pengadaan dengan metode sebagaimana diatur dalam Perpres 70/2012 seperti Pengadaan Lagsung, Penunjukan Langsung, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Terbatas, atau Pelelangan Umum.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 3 April 2014, 3:30 pm
  3. Salam Pak Rahfan,

    1.Harga yang tercantum di e-katalog alkes ini meliput biaya apa saja? Apa sudah termasuk biaya pemaketan, marketing, kirim, instalasi, training, dll?

    2.Apabila rumah sakit/fasilitas kesehatan lainnya ingin suatu produk alkes yang tidak ada di e – katalog, bagaimana cara mereka dapat mendorong produk tersebut agar bisa tercantum di e-katalog? Apa pihak rumah sakit bisa melakukan pendekatan ke Ditjen BUK dan BUK yang akan meng-rekomendasikan ke LKPP atau ada cara jalan yang berbeda?

    Terima Kasih

    Posted by Jyoti | 2 Oktober 2014, 6:18 pm
  4. @ Jyoti

    Pertanyaan:
    Salam Pak Rahfan,

    1.Harga yang tercantum di e-katalog alkes ini meliput biaya apa saja? Apa sudah termasuk biaya pemaketan, marketing, kirim, instalasi, training, dll?

    2.Apabila rumah sakit/fasilitas kesehatan lainnya ingin suatu produk alkes yang tidak ada di e – katalog, bagaimana cara mereka dapat mendorong produk tersebut agar bisa tercantum di e-katalog? Apa pihak rumah sakit bisa melakukan pendekatan ke Ditjen BUK dan BUK yang akan meng-rekomendasikan ke LKPP atau ada cara jalan yang berbeda?

    Terima Kasih

    Jawaban:
    1. Sebaiknya hubungi langsung Penyedia yang ada di e-katalog untuk memastikan harga yang ada apakah sudah termasuk biaya-biaya yang saudara maksudkan.
    2. Harga yang ada di e-katalog merupakan hasil Kontrak Payung antara Penyedia dengan LKPP. Penyedia yang mau produknya masuk dalam e-katalog harus mengikuti proses pemilihan penyedia yang diselenggarakan oleh LKPP. Jadi yang dibutuhkan adalah partisipasi dari Penyedia itu sendiri, apakah mau produknya masuk dalam e-katalog atau tidak.

    Terima kasih

    Posted by Rahfan Mokoginta | 3 Oktober 2014, 8:30 am
    • Terima Kasih atas balasannya.

      Untuk pertanyaan yang kedua Pak, maksud saya, jika produk penyedia masih pending di proses registrasi mereka untuk masuk di e-katalog (karena saya dengar banyak keluhan bahwa proses registrasi bisa lebih dari 6 bulan), apa pihak rumah sakit (yang berminat membeli produk tersebut) bisa mendorong LKPP untuk memercepat proses registrasi produk tersebut?

      Dan satu lagi, apa Bapak punya pengetahuan tentang kelompok kerja di LKPP, bagaimana mereka mencapai keputusan untuk harga yang terbaik untuk dicantumkan ke e-katalog?

      Terima Kasih.

      Posted by Jyoti | 3 Oktober 2014, 3:43 pm
  5. @ Jyoti

    Pertanyaan:
    Terima Kasih atas balasannya.
    Untuk pertanyaan yang kedua Pak, maksud saya, jika produk penyedia masih pending di proses registrasi mereka untuk masuk di e-katalog (karena saya dengar banyak keluhan bahwa proses registrasi bisa lebih dari 6 bulan), apa pihak rumah sakit (yang berminat membeli produk tersebut) bisa mendorong LKPP untuk memercepat proses registrasi produk tersebut?
    Dan satu lagi, apa Bapak punya pengetahuan tentang kelompok kerja di LKPP, bagaimana mereka mencapai keputusan untuk harga yang terbaik untuk dicantumkan ke e-katalog?
    Terima Kasih.

    Jawaban:
    1. Jika sekadar memberikan masukan kepada LKPP silahkan saja, namun penetapan Penyedia dan Alat yang nanti masuk dalam e-katalog tetap menadi kewenangannya LKPP.
    Jika Alata yang dimaksud belum masuk dalam e-katalog LKPP, maka metode pemilihan penyedianya tidak boleh melalui e-purchasing tetapi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perpres 54/2010 beserta semua perubahannya.
    2. Silahkan dipelajari Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-purchasing.

    Terima kasih

    Posted by Rahfan Mokoginta | 6 Oktober 2014, 11:04 am

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 826,909 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 618 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 618 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: