you're reading...
Artikel PBJ

Periode Kritis Tender Pekerjaan Konstruksi


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi Dan Trainer PBJ (Certified LKPP); PNS Dinkes Kota Kotamobagu)

Seakan menjadi tradisi tahunan, tender pekerjaan konstruksi masih saja ada yang terlambat dilaksanakan. Tender yang kegiatan dan dananya telah tertata dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) semestinya sudah dilaksanakan pada triwulan pertama atau paling lambat triwulan kedua setiap tahun anggaran.

Salah satu penyebab terjadinya keterlambatan tender pekerjaan konstruksi karena terkait dengan Perencanaan maupun Pengawasan. Tender belum bisa dilakukan jika belum ada EE (Engineer’s Estimate) beserta Gambar Kerja. Pekerjaan konstruksi juga belum bisa dilaksanakan jika belum ada Pengawasnya. Permasalahan tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan tender Jasa Konsultansi mendahului tahun anggaran. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 73.

Kenyataannya sampai dengan bulan Agustus proses tender pekerjaan konstruksi dan bahkan jasa konsultansi masih saja berlangsung. Pekerjaan Konstruksi yang baru ditenderkan pada bulan Agustus ini akan berdampak pada singkatnya jangka waktu pelaksanaan. Jika dihitung, jangka waktu pelaksanaan hanya berkisar antara 90 – 100 hari kalender.

Berikut simulasi perhitungan sederhana jika pekerjaan konstruksi ditenderkan bulan Agustus dengan menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi. Perhitungan ini didasarkan pada beberapa asumsi antara lain hari libur bersama Idul Fitri selama 2 hari (21 – 22 Agustus), hari kerja mulai Senin sampai Jumat (kecuali hari libur), dan Peserta tender melakukan Sanggahan sampai dengan Sanggahan Banding.

  1. Pengumuman dan Pendaftaran minimal 7 hari kerja (1 – 9 Agustus);
  2. Pemasukan Dokumen Penawaran 1 hari kerja (10 Agustus);
  3. Evaluasi Penawaran sampai dengan pengumuman pemenang selama 4 hari kalender (11 – 14 Agustus);
  4. Masa Sanggah selama 5 hari kerja (15 – 27 Agustus);
  5. Jika Peserta mengirimkan sanggahan pada hari terakhir (27 Agustus) dan Panitia segera menjawab sanggahan tersebut pada keesokan harinya (28 Agustus) maka proses ini memakan waktu 1 hari kerja;
  6. Setelah menerima Jawaban Sanggahan, Peserta masih memiliki waktu 5 hari kerja untuk mempertimbangkan apakah akan melakukan sanggahan banding atau tidak (29 Agustus – 4 September);
  7. Jika Peserta melakukan sanggahan banding pada hari terakhir masa sanggah banding (4 September), maka Kepala Daerah (untuk sumber dana APBD) mempunyai waktu maksimal 15 hari kerja untuk menjawab sanggahan banding tersebut (5 – 25 September). Jika Kepala Daerah memberikan jawaban pada hari ketiga setelah menerima sanggahan banding (7 September) maka prosesnya memakan waktu selama 3 hari kerja;
  8. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) 1 hari kerja setelah jawaban sanggahan banding (10 September);
  9. Penyedia (baca: Kontraktor) mempunyai waktu maksimal 14 hari kerja setelah menerima SPPBJ untuk menandatangani kontrak (11 – 28 September). Anggap saja Kontrak ditandatangani 2 hari kerja setelah diterimanya SPPBJ (13 September);
  10. Setelah Kontrak ditandatangani PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan (STO/Site Take Over) kepada Penyedia sebelum diterbitkannya SPMK. Proses ini setidaknya membutuhkan waktu selama 1 hari (14 September);
  11. SPMK/COW (Surat Perintah Mulai Kerja/Comencement of Work) diterbitkan maksimal 14 hari kalender sesudah Kontrak ditandatangani (14 – 27 September). Tanggal penerbitan SPMK menjadi periode awal pekerjaan konstruksi. Jika SMPK diterbitkan tanggal 15 September maka masa pelaksanaan dihitung sejak tanggal tersebut.

Berdasarkan simulasi perhitungan sederhana tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan tender sampai dengan diterbitkannya SPMK membutuhkan waktu selama 29 hari kerja atau 46 hari kalender (1 Agustus – 15 September). Jika dihitung sampai dengan batas akhir tahun anggaran (31 Desember) maka tinggal tersisa 108 hari kalender. Dalam Proses Pengelolaan Keuangan, dikenal adanya istilah Batas Efektif Tahun Anggaran. Jika batas efektif tahun anggaran sampai dengan tanggal 21 Desember maka tinggal tersisa 98 hari kalender untuk masa pelaksanaan pekerjaan.

Bagaimana dengan pekerjaan konstruksi yang secara teknis membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari 98 hari kalender? Jika pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan dengan waktu yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (dipersingkat/dipercepat) maka kemungkinan tidak akan memenuhi spesifikasi teknis/standar yang telah ditetapkan. Taruhannya adalah kualitas pekerjaan tidak terpenuhi dan berpotensi menimbulkan kegagalan konstruksi (field construction) atau kegagalan bangunan. Selain itu, jika pekerjaan tidak selesai akan berdampak kepada Penyedia dan PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran).

Penyedia yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dianggap melakukan wanprestasi dan terancam sanksi pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan (5% dari nilai kontrak), dan/atau pencantuman dalam daftar hitam (black list) selama 2 tahun. Dampak bagi PA/KPA berupa tidak tercapainya output kegiatan (pekerjaan tidak selesai) dan dana tidak terserap maksimal.

Pekerjaan konstruksi yang tidak selesai akan berdampak pada kegiatan dan anggaran tahun berikutnya (n+1). Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut PA/KPA harus menganggarkan lagi dana untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengadaan yang demikian pada akhirnya menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu, masyarakat sebagai end user akhirnya tertunda menikmati sarana dan prasarana yang tidak selesai dibangun tersebut.

Tidak jarang, untuk mengatasi masalah tersebut diatas para pihak (antara lain Penyedia, PPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO, Konsultan Pengawas, PA/KPA, Bendahara, dan PPTK) terpaksa (atau mungkin dipaksa?) mencairkan 100 persen anggaran walaupun pekerjaan belum/tidak selesai. Hal ini dilakukan agar dana yang telah tertata dalam DPA dapat dicairkan sebelum melewati batas akhir tahun anggaran. Alasan klasiknya adalah untuk “menyelamatkan anggaran”.

Tindakan “menyelamatkan anggaran” tersebut sangat jelas menyalahi Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara eksplisit dalam Pasal 21 menegaskan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Selain itu, untuk pembayaran pekerjaan konstruksi secara bulanan atau termin seharusnya dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4).

Akhirnya, hanya sekadar renungan: diakhir tahun penting untuk “menyelamatkan anggaran” namun masih jauh lebih penting “menyelamatkan diri sendiri”. Tak jarang ada orang yang berhasil menyelamatkan anggaran diakhir tahun namun gagal menyelamatkan dirinya sendiri ditahun-tahun berikutnya.

Catatan: Tulisan ini belum disesuaikan dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010.

Tulisan ini telah dimuat di Harian Radar Totabuan (JPNN), edisi Selasa 14 Agustus 2012

About these ads

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

6 thoughts on “Periode Kritis Tender Pekerjaan Konstruksi

  1. MENAMBAH WAWASAN TENTANG PJB, TERIMA KASIH, KAMI TETAP MENUNGGU YANG LAIN BILA ADA

    Posted by Bahar Yandu | 1 September 2012, 9:13 pm
  2. @Bahar Yandu
    Terima kasih juga sudah meluangkan waktu mampir di blog saya :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 3 September 2012, 11:01 pm
  3. Salam Pak…
    mau numpang konsultasi ni…
    bagaimana prosedur yang harus di lalui oleh konsultan supervisi apabila pekerjaan konstruksi tidak selesai sesuai tanggal kontrak karena kelalaian kontraktornya…
    dari pihak konsultan sudah memberikan laporan kerja pada ppk dan surat teguran berulangkali yang tidak di hiraukan oleh kontraktor yang bersangkutan, yang pada akhirnya konsultan melaporkan dan merekomendasikan untuk tidak memberikan adendum waktu dengan alasan walau diberikan waktu selama 30 hari pekerjaan tetap tidak akan selesai.kontrak fisik adalah lumsump sehingga tidak ada pembayaran pada masa akhir kontraknya.
    apakah pihak konsultan berhak mendapat pembayaran atau tidak ?
    apabila konsultan tidak meminta pembyaran karena merasa gagal dalam pengawasan, apakah ada sanksi hukum yang akan mengenainya…
    sekian dan terima kasih atas pencerahannya.
    salam…

    Posted by royan2 | 29 November 2013, 9:56 pm
  4. @ Royan2
    Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Jasa Konsultansi Pengawasan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak antara lain jenis kontrak dan cara pembayaran.
    Penyedia mendapatkan haknya jika telah menunaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak. Jadi jika pekerjaan Konstruksi tidak selesai karena kesalahan/kelalaian Penyedia Kontruksi tersebut, maka Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas) tetap mendapatkan pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dicapai sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 2 Desember 2013, 2:25 pm
  5. salam pak, numpang konsul.
    bagaimana jika sampai dengan akhir tahun pekerjaan blm 100% sedangkan di kppn bts akhir 23 desember..apa bisa pake bank garansi kalo lewat tahun

    Posted by hendra | 5 Desember 2013, 6:44 am
  6. @ Hendra
    Untuk pekerjaan dengan sumber dana APBN silahkan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. Berikut beberapa tautan yang membahas tentang pelaksanaan Kontrak menjelang akhir tahun anggaran:

    http://www.khalidmustafa.info/2013/12/02/putuskan-saja-semua-kontrak-akhir-tahun.php

    http://samsulramli.wordpress.com/2013/12/02/ternyata-solusi-akhir-tahun-putus-kontrak-telaah-kritis-perdirjen-perbendaharaan-per-42pb2013/

    Semoga bermanfaat.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 5 Desember 2013, 9:46 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 691,033 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 536 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 536 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: