you're reading...
Portal Konsultasi LKPP

Pemutusan Kontrak


Kontrak tahun tunggal yang penyelesaian pekerjaannya terlambat dan telah lewat tahun  anggaran, maka pembayaran pekerjaan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan  setelah tahun anggaran berjalan berakhir. Untuk itu harus segera dilakukan pemutusan kontrak, untuk pekerjaan konstruksi dilakukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, dikurangi denda yang dikenakan bilamana hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh kelalaian penyedia.

Namun pembayaran pekerjaan yang menggunakan kontrak lumpsum tidak dapat dilakukan hanya  berdasarkan progress pekerjaan yang telah dicapai, bilamana ketentuan di dalam kontrak menyatakan bahwa pembayaran dilakukan setelah kriteria output yang telah ditetapkan untuk keseluruhan pekerjaan tercapai. Misalnya instalasi pembangkit listrik yang sudah selesai, namun tidak menghasilkan daya listrik sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak, maka pembayaran pekerjaan baru dilakukan setelah seluruh kriteria output tercapai.

Kecuali bila pemerintah daerah tersebut diperkenankan oleh DPRD untuk menggunakan SILPA dalam membayar sisa pekerjaan yang terlambat dikerjakan tersebut (mengacu kepada Permendagri 59/2007). Perpanjangan kontrak dimaksud dilakukan bila keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan merupakan kesalahan penyedia.

Penyedia yang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan kontrak harus diputus. Namun tidak dapat digantikan dengan pemenang pada urutan berikutnya, karena proses pemilihan sudah selesai. PA harus kembali menugaskan PPK dan Pokja ULP untuk melakukan proses pemilihan Penyedia terhadap pekerjaan yang belum terselesaikan.

Perusahaan dinyatakan wan prestasi jika perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak yang telah ditandatangani. Jika perusahaan yang pailit menyatakan dirinya masih mampu melaksanakan kontrak sampai dengan selesai, maka kontrak dapat terus dilanjutkan. Namun jika perusahaan tersebut tidak mampu menyelesaikan kontrak tersebut, maka dilakukan pemutusan kontrak dan pencairan  jaminan pelaksanaan.

PPK tidak perlu menunggu sampai dengan nilai denda mencapai 5%. PPK dapat memutuskan kontrak jika dinilai Penyedia tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan meskipun ditambah dengan pengenaan denda selama 50 hari, atau Penyedia sama sekali tidak menunjukkan itikad baik. Penyedia dimaksud dinyatakan wanprestasi, PPK kemudian memutuskan kontrak secara sepihak setelah memberikan teguran dan mengenakan sanksi black list. Untuk memudahkan dalam pengenaan sanksi, hendaknya kondisi-kondisi dimaksud dituangkan di dalam kontrak.

Diedit terakhir : 14 Desember 2011

Sumber: Portal Konsultasi LKPP

About these ads

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

4 thoughts on “Pemutusan Kontrak

  1. Kontrak diputus karena berakhirnya tahun anggaran, dan tidak ada lagi waktu penambahan waktu berhubung sudah akhir tahun anggaran. Penyedia dibayar sesuai persentasi progres.dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan disetor ke kas negara Di tahun berikutnya penyedia ikut tender di instansi yg sama , digugurkan karena tidak memiliki kinerja baik , karena putus kontrak. Apakah tindakan panitiA ini sesuai peraturan?, pemberitahuan tidak berkinerja baik tidak pernah di beritahu ke rekanan.

    Posted by Ade Farnan Saragih | 29 Juli 2012, 2:19 pm
  2. @Ade Farnan Saragih
    Selama tidak ada penetapan Black List/Daftar Hitam, maka tidak boleh digugurkan hanya karena adanya pemutusan kontrak tahun sebelumnya dan dianggap mempunyai kinerja tidak baik.
    Tidak ada satu klausulpun dalam Perpres 54/2010 yang menyatakan bahwa Penyedia digugurkan jika mempunyai kinerja tidak baik. Selama Penyedia memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 19 ayat (1), maka tidak boleh digugurkan. Dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan “Harus mempunyai kinerja baik” tetapi “Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam”. Daftar hitam-pun harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Operasional Daftar Hitam.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 29 Juli 2012, 2:48 pm
  3. Apabila terjadi pemutusan kontrak, dimana perusahaan tersebut baru mencairkan uang muka, apakh sisa dana yang ada dapat dilelang kembali pada tahun yang sama, mengingat masih tersedia cukup waktu untuk mengerjakan proyek tersebut

    Posted by Farid | 14 Agustus 2012, 3:05 pm
  4. @Farid
    Selain masalah waktu, harus diperhatikan juga apakah dana yang tersisa dalam rekening kegiatan tersebut masih mencukupi atau tidak mengingat penyedia sebelumnya telah mencairkan uang muka. Jika dana tersebut masih mencukupi, maka bisa dilakukan pemilihan penyedia yang baru.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 15 Agustus 2012, 11:40 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 762,018 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 593 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 593 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: