you're reading...
Berita PBJ

Sanggahan/Sanggahan Banding


Sanggah dilakukan atas penetapan pemenang oleh ULP. Jika hasil evaluasi dinyatakan tidak ada pemenang yang lulus, tetap disediakan masa sanggah kepada para peserta yang memasukkan penawaran untuk menyampaikan keberatan. Meskipun kemudian lelang dinyatakan gagal. Kecuali jika lelang dinyatakan gagal karena adanya alasan lain, antara lain karena kesalahan dalam penyusunan dokumen pengadaan, maka tidak perlu disediakan masa sanggah.

Penyedia masih dapat menyampaikan sanggahan kembali selama masa sanggah, meskipun peserta tersebut sudah menerima jawaban atas sanggahan sebelumnya dari Pokja ULP.

Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar maka Kepala Daerah/Menteri menyatakan pelelangan/seleksi tersebut gagal (pasal 83 ayat 3 d). Selanjutnya Kepala Daerah/Menteri memerintahkan ULP untuk menindaklanjuti pelelangan gagal tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi ulang; penyampaian ulang Dokumen Penawaran; Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung (pasal 84 ayat (1)).

Jaminan dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi (Pasal 67 Ayat 5). Dalam hal pihak Bank belum mampu menerbitkan jaminan tersebut, saudara dapat berkoordinasi dengan bank lain atau perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang menawarkan produk tersebut. Menurut informasi yang kami peroleh, instrumen untuk jaminan sanggah banding sudah diterbitkan oleh Bank BRI, Bank Bukopin, Bank Muamalat, PT Fidei, PT Jasaraharja Putra (JP Bonding), PT Asuransi Mega Pratama dan PT Asuransi Parolamas. Silahkan saudara menghubungi bank-bank dan Perusahaan Asuransi tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Jaminan sanggah banding tidak disampaikan dalam dokumen penawaran melainkan diberikan pada saat akan mengajukan sanggahan banding. Jaminan Sanggah banding yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.

Jaminan sanggahan banding yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (a.l disampaikan setelah masa sanggahan banding berakhir) dinyatakan tidak sah. Dengan demikian sanggahan banding yang disampaikan tidak menghentikan proses pelelangan/seleksi. Tetapi materi sanggahan banding tetap harus ditindaklanjuti. Namun jika Penyedia bersedia memperbaiki jaminan sanggahan banding tersebut, maka sanggahan banding dapat diproses dan bersifat menghentikan pelelangan.

Bila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan evaluasi ulang; penyampaian ulang Dokumen Penawaran; Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung (pasal 84 ayat 1).

Bila terdapat indikasi persekongkolan, peserta lelang/masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada aparat pengawas internal pemerintah dari unit kerja yang bersangkutan. Dalam hal sanggahan tidak dibalas, maka peserta lelang dapat menyampaikan sanggahan banding.

Surat sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah tidak dapat dianggap sebagai sanggah lagi, tetapi tetap menjadi bahan aduan yang harus ditindak lanjuti. Tetapi fungsinya sebagai sanggah sudah hilang, sehingga tidak lagi menghentikan proses pelelangan/seleksi.

Peserta lelang tidak dapat melakukan sanggah sebelum pengumuman pemenang, karena ketentuan sanggah dilakukan setelah pengumuman pemenang. Panitia/ULP dapat memperpanjang waktu pengumuman dengan melakukan adendum dokumen pengadaan bilamana dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk evaluasi.

Panitia/PPK tidak diperkenankan merubah waktu sanggah dari 5 (lima) hari kerja menjadi 2 (dua) hari kerja, karena waktu sanggah merupakan hak Penyedia. Jika ingin mempersingkat waktu pelelangan, maka Saudara dapat mengurangi alokasi waktu lainnya.

Hanya peserta lelang yang memasukkan penawaran yang dapat menyanggah. Pendaftar yang tidak menyampaikan penawaran sudah tidak menjadi peserta lelang pada saat pembukaan penawaran. Pihak yang tidak menyampaikan penawaran hanya dapat menyampaikan pengaduan.

Sanggahan dan sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada pihak yang berhak dikategorikan sebagai pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada APIP atau LKPP untuk ditindak lanjuti dengan menjawab pengaduan tersebut atau melakukan koreksi. Pengaduan tidak seperti sanggahan yang dapat menghentikan proses pelelangan.

Penyedia tidak berhak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pemenang, jika merasa dirugikan satu atau beberapa Penyedia dapat melakukan sanggahan. Jika sanggahan dan sanggahan banding tetap tidak menyelesaikan masalah, maka Penyedia yang dimaksud dapat melakukan pengaduan kepada APIP instansi terkait dan LKPP disertai bukti kuat untuk ditindaklanjuti.

Menjawab sanggah tidak harus pada hari ke 6 setelah penetapan pemenang. Jawaban atas sanggahan dapat dijawab lebih cepat tetapi tidak boleh kurang dari waktu yang ditentukan.
Apakah kita perlu menjawab sanggahan bandiing, apabila penyedia tidak menyampaikan jaminan sanggahan banding?
Panitia dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan jaminan tersebut dalam masa penyampaian sanggahan banding. Jika peserta tidak bersedia, maka keberatan tersebut tidak dianggap sebagai sanggahan banding yang menghentikan proses pelelangan/seleksi. Panitia atau pejabat yang bertugas menjawab sanggahan banding, jika berkenan dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada aparat internal pemeriksa untuk dikategorikan sebagai pengaduan.

Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. Hal ini untuk menginformasikan kepada para pengelola pengadaan mengenai keberatan peserta, agar dapat segera ditindaklanjuti jika peserta keberatan dengan jawaban sanggahan dan menyampaikan sanggahan banding (pasal 81 ayat (2)). Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan (Lampiran II/III/V again B.1.m.1)).

diedit terakhir: 03 Januari 2012

Sumber: Portal Konsultasi LKPP

About these ads

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 694,329 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 537 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 537 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: