you're reading...
Artikel PBJ

Pemutusan Kontrak Dan Sanksi Blacklis (Bagian 2, habis)


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi dan Trainer PBJ; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu)

Pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) secara eksplisit telah diatur melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 dijelaskan tentang definisi daftar hitam, yaitu daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. Setidaknya ada tiga hal menyangkut blacklist yang tergambar dari definisi tersebut, yaitu: 1). Subjek yang dapat dikenakan sanksi blacklist adalah Penyedia Barang/Jasa (baik berupa badan usaha maupun perorangan) dan Penerbit Jaminan (Bank Umum, Asuransi atau Perusahan Penjamin); 2). Subjek yang mempunyai kewenangan mengenakan sanksi blacklist adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan 3). Subjek yang dikenakan sanksi blacklist dilarang ikut  serta  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. Pengenaan blacklist tersebut dapat dilakukan pada tahap proses pemilihan barang/jasa (proses pelelangan/tender) maupun pada tahap kontrak.

Pada tahapan proses pemilihan barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi blacklist apabila: 1). terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 2). mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat; 3). mempengaruhi  ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung  maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan  prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 4). melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk  mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; 5). membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; 6). mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 7). membuat  dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; 8). mengundurkan diri pada masa  penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 9). menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS; 10). mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima  oleh  ULP/Pejabat  Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; 11). mengundurkan diri/tidak hadir bagi pemenang dan pemenang cadangan  1 (satu) dan 2 (dua) pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan alasan yang tidak dapat  diterima  oleh  ULP/Pejabat  Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi; 12). memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; 13). mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu)  dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; dan/atau 14). mengundurkan diri  dari  peraksanaan penandatanganan  kontrak dengan arasan  yang  tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima  oleh PPK.

Pada tahapan kontrak, Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi blacklist apabila: 1). terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 2). menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3). mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 4). melakukan  pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan; 5). melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK; 6). meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab; 7). memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia  Barang/Jasa; dan/atau 8). tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.

Bagi Penerbit Jaminan dikenakan sanksi blacklist  apabila  tidak  mencairkan  jaminan dengan  tanpa  syarat  (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

Penyedia Barang/Jasa maupun Penerbit Jaminan yang telah dikenakan sanksi blacklist dilarang ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya selama kurun waktu 2 (dua) tahun lamanya sejak sanksi tersebut ditetapkan.

Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan sanksi blacklist hanyalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui usulan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. Setelah sanksi blacklist ditetapkan, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan dokumen penetapan tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan yang terkena sanksi blacklist, PPK/ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan, dan Kepala LKPP. Dalam rangka mewujudkan prinsip tranparansi dan agar masyarakat luas mengetahuinya, maka Kepala LKPP mengumumkan penetapan blacklist tersebut melalui Portal Pengadaan Nasional (www.inaproc.lkpp.go.id) paling lambat lima hari kerja setelah menerima dokumen penetapan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Blacklist hanyalah salah satu jenis sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa, namun merupakan sanksi terberat bagi Penyedia atau Penerbit Jaminan. Oleh karena itu, penetapannyapun harus melalui pertimbangan yang objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi dampak pengenaan sanksi blacklist,  yaitu efek jera dan pembelajaran kepada Penyedia dan Penerbit Jaminan. Pengenaan sanksi blacklist jika diterapkan dengan sebenarnya maka akan mengikis secara perlahan-lahan Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan yang tidak professional dan melindungi mereka yang profesional. Pada akhirnya yang survive adalah mereka yang andal dan dapat dipercaya, dengan demikian akan terwujud Pengadaan Barang/Jasa yang kredibel. Pengadaaan yang kredibel mensejahterakan bangsa.

Telah dimuat di Harian Radar Totabuan (JPNN), edisi Sabtu 31 Desember 2011

About these ads

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

19 thoughts on “Pemutusan Kontrak Dan Sanksi Blacklis (Bagian 2, habis)

  1. pak rahfan, bisa tolong kirimkan contoh fomat pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi?
    thanks sebelumnya.

    Posted by johanvepe | 30 April 2012, 10:20 pm
  2. pak rahfan, dlm hal pekerjaan kontruksi, penyedia tlh mengambil uang muka tetapi tdk bisa menyelesaikan pekerjaan, apakah 1. jaminan pelaksanaan dicairkan, 2. jaminan uang muka dicairkan. 3. Jaminan pelaksanaan dan uang muka dicairkan.
    Mohon penjelasannya terimakasih sebelumnya.

    Posted by akhmadira | 3 September 2012, 7:56 pm
  3. @Akhmadira
    Penyedia yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan berarti telah lalai/cidera janji. Lakukan pemutusan kontrak kemudian Penyedia tersebut dikenakan sanksi berupa :
    1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
    2. Sisa Uang Muka harus dilunasi atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
    3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
    4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list).
    Pemutusan Kontrak dan Pengenaan Sanksi silahkan dilihat pada Pasal 93 ayat (1) dan (2).

    Posted by Rahfan Mokoginta | 3 September 2012, 10:47 pm
  4. Kontrak pekerjaan konstruksi sdh berjalan sampai fisik 30 persen terjadi masalah ternyata lahan yg dibangun adalah lahan sengketa sehingga proyek tidak dapat dilanjutkan sampai berakhir waktu kontrak dan lebih parahnya lagi kontruksi yg telah dibangun dirusak sebagian oleh pihak yg bersengketa sehingga apabila dihitung kembali fisik proyek hanya 20 persen ….pertanyaannya :
    1. Pemutusan kontrak seperti apa yg akan diberlakukan
    2. Perhitungan fisik kontruksi apakah mengikuti 30 persen atau kondisi terkahir setelah dirusak yaitu 20 persen sebagai dasar pembayaran..

    Posted by aby | 7 November 2012, 7:20 pm
  5. bagaimana jika ada pekerjaan fisik yang diputuskan kontrak tapi dikarenakan kesalahan/kegagalan perencanaan, . . . sedangkan waktu untuk CCO tidk mencukupi untuk dilaksanakannnya pekerjaan

    HANYA MENGUNJUNGI WEB INI ANDA DIBAYAR SAMPAI $ 300 http://www.cashforvisits.com/index.php?refcode=303707 Dapet 25$ pertama kali daftar, dapet 10$ setiap kali login per hari

    Posted by Yudi Ismanto | 31 Desember 2013, 2:27 pm
  6. @ Aby
    Kondisi demikian termasuk dalam kriteria keadan kahar. Lakukan pemutusan Kontrak tapi Penyedia tidak boleh dikenakan sanksi karena bukan akibat kesalahan/kelalaian Penyedia.
    Pembayarannya didasarkan pada prestasi yang telah dicapai oleh Penyedia berdasarkan laporan harian dan dokumentasi. Jika posisi terakhir 30% maka dibayarkan sebesar itu karena kerusakan 10% itu kan bukan akibat kesalahan/kelalaian Penyedia.

    @ Yudi Ismanto
    Berarti pemutusan Kontrak itu bukan karena Kesalahan Penyedia, karena itu Penyedia tidak dikenakan sanksi. Di Perpres 70/2012 Pasal 93 ayat (2) sanksi dikenakan kepada Penyedia jika pemutusan Kontrak itu akibat kesalahan Penyedia.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 31 Desember 2013, 3:45 pm
  7. pak rahman, apabila pada masa akhir kontrak ta.2013 ppk tidak memberikan kesempatan kepada penyedia jasa konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 50hk dikarenakan tidak adanya kejelasan pada peraturan (bingungnya untuk mencari dasar hukum dalam menyelesaikan pekerjaan lewat tahun anggaran) yang berarti bukan kesalahan dari Penyedia/lalai lalu dilakukan pemutusan kontrak. Apakah Penyedia Jasa tetap dimasukan ke dalam Daftar Hitam sedangkan dalam SSUK terdapat penjelasan “dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata” (tidak diberlakukan sanksi)?
    Mohon Penjelasannya
    Terima kasih

    Posted by Kenzaki | 25 Januari 2014, 4:49 pm
  8. @ Kenzaki
    Mengacu pada Perpres 70/2012 Pasal 93 ayat (2), sanksi diberikan jika pemutusan Kontrak akibat kesalahan Penyedia. Jika pemutusan Kontrak bukan karena kesalahan Penyedia maka PPK tidak bisa mengenakan sanksi.
    Mengenai kesempatan masa keterlambatan selama 50 hari kalender sebagaimana diatur di Pasal 93 ayat(1), itu tergantung pada pertimbangan PPK. PPK bisa saja melakukan pemutusan Kontrak tanpa memberikan kesempatan 50 hari kalender setelah masa pelaksanaan berakhir.
    Penyedia juga harus mampu mebuktikan bahwa pemutusan Kontrak itu bukan akbibat kesalahan/kelalaian Penyedia tapi ada faktor di luar kendali para pihak.
    Sementara itu KUH-Perdata Pasal 1266 dan 1267 hanya mengatur tentang Pemutusan Kontrak melalui Pengadilan atau melalui persetujuan para pihak.
    Pemutusan Kontrak secara sepihak mengesampingkan KUH-Perdata Pasal 1266 dan 1267 tersebut. Artinya, PPK dapat melakukan pmutusan Kontrak secara sepihak tanpa melalui Pengadilan atau Persetujuan Penyedia.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 27 Januari 2014, 4:16 pm
  9. pak rahman,apabila penyedia jasa tidak menjalankan FHO apakah bisa di blacklist?dan apakah jaminan pemeliharaan dicairkan untuk kas negara atau untuk perbaikan kerusakan yang tidak di jalankan rekanan selama masa pemeliharaan?
    Terimakasih

    Posted by sigit | 6 Februari 2014, 9:49 pm
  10. @ Sigit
    1. Dalam Perka LKPP Nomor 7/2011 tentang Juknis Daftar Hitam dijelaskan bahwa Penyedia dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila menolak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan (Pasal 3 ayat 2 huruf b).
    2. Jika selama masa pemeliharaan terjadi kerusakan dan Penyedi tidak melakukan pemeliharaan maka PPK mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk menanggulangi perbaikan tersebut.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 10 Februari 2014, 10:05 am
  11. Salam Pengadaan Pak Rahfan,
    Bagaimana kalau PA tidak menindaklanjuti usulan Pokja atas pengenaan Sanksi Black List kepada penyedia, akibat penyedia tersebut tidak melaksanakan surat percairan Jaminan Penawaran? apa sanksi kepada PA tersebut, trims

    Posted by muhammad syail lubis | 11 Februari 2014, 3:16 pm
  12. Pokja ULP hanya punya kewenangan mengusulkan saja, sementara untuk menetapkannya adalah kewenangan PA/KPA. Jika sudah diusulkan dan PA/KPA tidak menetapkan berarti Penyedia tersebut tidak masuk dalam daftar hitam.
    Dalam Perpres 70/2012 maupun Perka LKPP Nomor 7/2011 tidak disebutkan apa sanksi bagi PA/KPA yang tidak menindaklanjuti usulan Penetapan Backlist.
    Jika nantinya ada permasalahan yang timbul akibat kelalaian PA/KPA yang tidak menetapkan Blacklist tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah PA/KPA itu sendiri.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 12 Februari 2014, 2:45 pm
  13. salam pak rahfan
    sy kutip : Penyedia yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan berarti telah lalai/cidera janji. Lakukan pemutusan kontrak kemudian Penyedia tersebut dikenakan sanksi berupa :
    1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
    2. Sisa Uang Muka harus dilunasi atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
    3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
    4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list).
    Khusus point 1 dan 3. Apakah jika jaminan pelaksanaan tidak dicairkan oleh penjamin,penyedia harus mengganti nilai jaminan pelaksanaan tersebut dan juga harus membayar denda untuk disetorkan ke kas negara??

    Posted by ggs | 20 Maret 2014, 12:32 pm
  14. @ GGS
    Bunyi Pasal 93 ayat (2):
    Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
    a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
    b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
    c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan
    d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

    Sanksi tersebut dikenakan jika pemutusan Kontrak karena “KESALAHAN PENYEDIA BARANG/JASA”. Jika pemutusan Kontrak bukan akibat kesalahan Penyedia maka tidak bisa dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan di atas.

    Penjelasan mengenai pengenaan Sanksi tersebut:
    1. Sanksi Pada Pasal 93 ayat (2) huruf a, b, dan c bersifat situasional, sedangkan huruf d bersifat mengikat.
    2. Pencairan Jaminan Pelaksanaan tidak berlaku pada paket pekerjaan yang tidak menggunakan Jaminan Pelaksanaan (Jasa Konsultansi dan Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Kontrak sampai dengan Rp. 200 Juta).
    3. Pelunasan sisa uang muka atau pencairan Jamina Uang Muka tidak berlaku bagi Penyedia yang tidak mencairkan uang muka.
    4. Pengenaan denda keterlambatan tidak berlaku jika pemutusan Kontrak dilakukan masih dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan .

    Jika Jaminan Pelaksanaan tidak dicairkan oleh Penerbit Jaminan, maka PPK mengusulkan kepada PA/KPA untuk menetapkan sanksi Balcklist terhadap Penerbit Jaminan tersebut (Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011).

    Saya belum menemukan ketentuan yang mengatur jika Penerbit Jaminan tidak mencairkan klaim jaminan maka Penyedia harus mengganti nilai jaminan pelaksanaan tersebut dan menyetorkan ke Kas Daerah/Negara.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 21 Maret 2014, 10:03 am
  15. saya mau tanya pak,seandainya jaminan pelaksanaan tidak awabdicairkan oleh asuransi karena tdk diurus,siapa yg harus bertanggung jawab untuk stor ke kas daerah???

    Posted by petrus matasik | 9 Mei 2014, 9:11 pm
  16. @ Petrus
    Jaminan Pelaksanaan harus dicairkan oleh PPK atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK jika Penyedia melakukan wanprestasi.
    PPK atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK yang lalai dalam mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut harus bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 16 Mei 2014, 2:27 pm
  17. pekerjaan sudah berjalan sd 90%, tapi pada saat ingin menyerahkan lap. akhir dan semua dok. yang dipersyaratkan dlm Kontark Kerja, oleh PPK diminta agar konsultasi terlebih dahulu dengan Tim Teknis dari Pemprov. waktu tersebut tidak cukup bagi kami karena sudah menjelang akhir tahun (sisa 5 hr kalender). oleh PPK bersama KPA akhirnya mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak dan Daftar Hitam Perusahaan. dengan alasan kami tidak dapat menyerahkan lap. akhir hasil koreksian kepada PPK sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja, dan pembayaran hanya dilakukan sd pemutusan kontrak hanya sebesar 30% atau termin I, (sesuai dengan kemajuan pekerjaaan hanya Lap. Pendahuluan dan Ekspose I) sedangan sisanya tidak dibobot lagi, padahal kami sudah menyerahkan lap. Akhir dan Ekspose Akhir meskipun terlambat atau diluar jadwal berakhirnya Kontrak Kerja. Mohon pencerahannya….

    Posted by supriadi | 1 September 2014, 10:34 am
  18. @ Supriadi

    Pertanyaan/Pernyataan:
    pekerjaan sudah berjalan sd 90%, tapi pada saat ingin menyerahkan lap. akhir dan semua dok. yang dipersyaratkan dlm Kontark Kerja, oleh PPK diminta agar konsultasi terlebih dahulu dengan Tim Teknis dari Pemprov. waktu tersebut tidak cukup bagi kami karena sudah menjelang akhir tahun (sisa 5 hr kalender). oleh PPK bersama KPA akhirnya mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak dan Daftar Hitam Perusahaan. dengan alasan kami tidak dapat menyerahkan lap. akhir hasil koreksian kepada PPK sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja, dan pembayaran hanya dilakukan sd pemutusan kontrak hanya sebesar 30% atau termin I, (sesuai dengan kemajuan pekerjaaan hanya Lap. Pendahuluan dan Ekspose I) sedangan sisanya tidak dibobot lagi, padahal kami sudah menyerahkan lap. Akhir dan Ekspose Akhir meskipun terlambat atau diluar jadwal berakhirnya Kontrak Kerja. Mohon pencerahannya….

    Jawaban/Pernyataan:
    Harus dilihat dulu klausul dalam Kontrak apakah memang diatur tentang keharusan berkonsultasi dahulu dengan Tim Teknis dari Pemprov atau tidak.
    Jika hal tersebut telah diatur dalam Kontrak maka tindakan PPK yang meminta Penyedia berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tim Teknis Pemprov telah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
    Mengenai Pemutusan Kontrak dan sanksi black list jika Saudara merasa tidak puas maka bisa melakukan gugatan ke PTUN.
    Terima kasih.

    Posted by Rahfan Mokoginta | 2 September 2014, 9:47 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 747,805 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 585 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 585 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: