you're reading...
Artikel PBJ

Pemutusan Kontrak Dan Sanksi Blacklis (Bagian 1)


Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi dan Trainer PBJ; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu)

“Masuk Dalam Daftar Hitam, Tak Bisa Menang Tender Lima Tahun” demikian judul berita di salah satu media online yang ada di Sulut beberapa hari yang lalu. Dalam berita tersebut juga terdapat pernyataan bahwa Kepala daerah akan mem-blacklist kontraktor berdasarkan usulan Inspektorat dan Dinas. Beberapa hari terakhir ini baik media local maupun nasional juga melansir berita yang kurang lebih substansinya sama, yaitu keterlambatan penyelesaian proyek, pemutusan kontrak, dan pengenaan sanksi blacklist. Permasalahan ini bukan saja menjadi isu local tapi merupakan isu nasional yang seakan menjadi tradisi tahunan tatkala memasuki  saat ijury time dengan berakhirnya masa tahun anggaran.

Pemutusan Kontrak dan pengenaan sanksi blacklist menjadi menarik untuk dibahas dalam rangka memperjelas sudut pandang dan pemahaman guna menghindari adanya bias dan kesalahan prosedur dalam pengambilan keputusan. Pengenaan sanksi blacklist tidak terlepas dari adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Oleh karena itu sebelum terlalu jauh membahas mengenai blacklist harus dipahami dulu tentang mekanisme pemutusan kontrak.

Pemutusan Kontrak diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya disingkat Perpres 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: 1). denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; 2). Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 3). Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 4). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar  oleh instansi yang berwenang.

Hal penting yang harus diperhatikan pada pasal tersebut adalah kata “dapat” dalam kalimat “PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: 1). …. s/d. 4)…. . Kata “dapat” pada kalimat tersebut berarti ”Pemutusan Kontrak tidak wajib dilakukan” walaupun telah memenuhi salah satu atau lebih kondisi pada point 1) s/d 4). Kewenangan untuk pemutusan Kontrak sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari PPK sebagai pihak yang menadatangani, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaaan Kontrak (Pasal 11 ayat (1) huruf c,d,e). Keputusan PPK dalam melakukan atau tidak melakukan Pemutusan Kontrak tentu harus melalui pertimbangan yang objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Tindak lanjut terhadap adanya pemutusan Kontrak sebagaimana yang dijelaskan di atas diatur pada ayat berikutnya. Pasal 93 ayat (2) menerangkan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: 1). Jaminan Pelaksanaan dicairkan;  2). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; 3). Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau 4). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Penggunaan kata “dan/atau” diantara point 3) dan 4) tersebut bersifat optional cumulative, artinya bahwa setelah diadakan pemutusan Kontrak, PPK dapat memilih satu atau lebih tindakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 93 ayat (2). Tidakan tersebut tentu harus sesuai dengan actual condition pada saat dilakukan pemutusan Kontrak serta penilaian ada atau tidaknya itikad baik  (good faith) dari Penyedia.

Pemutusan Kontrak sepatutnya didahului dengan tindakan peringatan, seperti teguran baik secara lisan maupun terlulis, kemudian dilakukan langkah-langkah berupa Show Caused Meeting/SCM (rapat pembuktian) dan pemberian Test Case (uji coba) kepada Penyedia. Show Caused Meeting dan Test Case dilakukan oleh PPK dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan yang mengalami kontrak kritis.

Pemutusan Kontrak juga harus memperhatikan jenis kontrak yang digunakan. Umumnya jenis kontak yang digunakan adalah Kontrak Tahun Tunggal. Berdasarkan Perpres 54/2010 Pasal 52 ayat (1) dijelaskan bahwa Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaaraan Negara menjelaskan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan demikian untuk Kontrak Tahun Tunggal, tidak ada lagi pembayaran terhadap pekerjaan yang telah melewati tanggal 31 Desember. PPK dengan segala kewenangannya sepatutnya melakukan pemutuan kontrak atas pertimbangan batas akhir tahun anggaran. Penyedia yang masih terus melaksanakan pekerjaannya melewati batas tahun anggaran tentu harus menerima risiko tidak akan memperoleh hak pembayarannya terhadap prestasi tersebut.

Pemutusan Kontrak karena adanya kelalaian Penyedia akan berimplikasi pada pemberian sanksi. Merujuk pada Pasal 118 Perpres 54/2010, dikenal ada empat jenis sanksi, yaitu: 1). sanksi administrasi; 2). sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist); 3). gugatan secara perdata; dan/atau 4). pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Pertanyaan yang harus dijawab kemudian adalah bagaimana, kapan, oleh siapa, dan kepada siapa sanksi tersebut dikenakan.

Telah dimuat di Harian Radar Totabuan (JPNN), edisi Kamis 29 Desember 2011

About these ads

About Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu-Sulut; Kontak melalui Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742, Hp. 085298999383.

Diskusi

2 thoughts on “Pemutusan Kontrak Dan Sanksi Blacklis (Bagian 1)

  1. wah sayang ni blog nda Update ekh..

    BTW, tolong info akang dang rada pe no Telp. bagus nya kwa radar totabuan ada Website sandiri untuk beritaa online supaya banyak le yang ba baca di internet :)

    Posted by Wildan | 11 Desember 2012, 7:16 am
  2. @ Wildan
    Maaf Pak, akhir-akhir ini kita lagi banyak kesibukan kasiang jadi maklum jo belum sempat-sempat mo update tu blog :)
    Kalu nomor telpon Radar Totabuan kita kurang tau Pak. Kita juga so kase masukan ke teman yang di Radar Totabuan untuk bekeng web sandiri supaya bukang cuman orang Bolmong Raya yang boleh baca depe berita tiap hari tapi samua orang.
    Makaseh so singga bahoba pa kita pe blog :)

    Posted by Rahfan Mokoginta | 12 Desember 2012, 1:31 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Rahfan Mokoginta

Procurement Trainer Certified LKPP; PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara; Kontak: Hp. 085298999383, Email: rahfan@pengadaan.org, PIN BB: 238CC742

PENGUNJUNG

TOTAL HITS

  • 749,791 Hits sejak 21/01/ 2012

STATUS ANDA

IP

FLAGCOUNTER

Sejak 22 Februari 2012 free counters

Dapatkan update artikel, berita, dan contoh format PBJ secara gratis. Silahkan masukan alamat email anda di bawah ini kemudian klik tombol "Berlangganan"

Bergabunglah dengan 587 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 587 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: